TABLOIDLUGAS.com | Jakarta - Ujian nasional (UN) lagi-lagi mendapat
sorotan. Mulai dari soal yang telat sampai hingga ujian diundur, hingga
nama capres Jokowi masuk di soal SMA dan SMP.
Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Saleh Daulay mengatakan, UN dilaksanakan dengan carut marut. "Dari tahun ke tahun, pelaksanaannya tidak bertambah baik. Sebaliknya, semakin buruk dan amburadul," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (6/5/2014).
Dia menilai Menteri Pendidikan M. Nuh tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun lalu, distribusi soal ujian kan mengalami keterlambatan sehingga ada beberapa daerah yang harus menunda pelaksanaan UN. Tahun ini, selain ada penyebutan nama capres di soal-soal ujian SMA dan SMP, lembaran-lembaran soal ujian ada yang tidak berurut dan ada pula yang tidak lengkap," katanya.
Kesalahan-kesalahan teknis seperti ini tidak semestinya terjadi jika menterinya betul-betul mengantisipasi sejak awal. Apalagi, lanjut Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini, UN ini merupakan kegiatan yang 'sakral' yang diagendakan setiap tahun.
"Buktinya, walau dikritik, tetap saja tidak ada perbaikan terhadap pelaksanaannya. Begitu juga saran agar UN dihentikan, tidak didengar dan digubris sama sekali," katanya.
Hasil audit dan evaluasi yang dijanjikan, tidak juga dilaksanakan. Bahkan follow up-nya tidak pernah diketahui publik. Karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan menjadi samar dan sangat tertutup.
"Kemarin waktu ada nama capres di soal-soal SMA, katanya akan segera dilakukan investigasi. Belum lagi ada hasil investigasi itu, kasus yang sama terulang lagi. Malah bertambah parah dengan adanya soal-soal yang nomor urutnya tidak teratur. Berarti tidak ada perhatian sama sekali terhadap kritik publik," katanya.
Di lain pihak, lanjut Saleh, Presiden SBY kelihatannya terlalu mentolerir kesalahan-kesalahan seperti ini. Menurut dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan seluruh jajarannya yang terkait sangat layak diberikan teguran keras.
"Walaupun sudah di akhir periode, pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan ini, tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik yang ada, mengabaikan hak-hak rakyat," tandasnya. (inilah.com)
Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Saleh Daulay mengatakan, UN dilaksanakan dengan carut marut. "Dari tahun ke tahun, pelaksanaannya tidak bertambah baik. Sebaliknya, semakin buruk dan amburadul," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (6/5/2014).
Dia menilai Menteri Pendidikan M. Nuh tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun lalu, distribusi soal ujian kan mengalami keterlambatan sehingga ada beberapa daerah yang harus menunda pelaksanaan UN. Tahun ini, selain ada penyebutan nama capres di soal-soal ujian SMA dan SMP, lembaran-lembaran soal ujian ada yang tidak berurut dan ada pula yang tidak lengkap," katanya.
Kesalahan-kesalahan teknis seperti ini tidak semestinya terjadi jika menterinya betul-betul mengantisipasi sejak awal. Apalagi, lanjut Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini, UN ini merupakan kegiatan yang 'sakral' yang diagendakan setiap tahun.
"Buktinya, walau dikritik, tetap saja tidak ada perbaikan terhadap pelaksanaannya. Begitu juga saran agar UN dihentikan, tidak didengar dan digubris sama sekali," katanya.
Hasil audit dan evaluasi yang dijanjikan, tidak juga dilaksanakan. Bahkan follow up-nya tidak pernah diketahui publik. Karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan menjadi samar dan sangat tertutup.
"Kemarin waktu ada nama capres di soal-soal SMA, katanya akan segera dilakukan investigasi. Belum lagi ada hasil investigasi itu, kasus yang sama terulang lagi. Malah bertambah parah dengan adanya soal-soal yang nomor urutnya tidak teratur. Berarti tidak ada perhatian sama sekali terhadap kritik publik," katanya.
Di lain pihak, lanjut Saleh, Presiden SBY kelihatannya terlalu mentolerir kesalahan-kesalahan seperti ini. Menurut dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan seluruh jajarannya yang terkait sangat layak diberikan teguran keras.
"Walaupun sudah di akhir periode, pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan ini, tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik yang ada, mengabaikan hak-hak rakyat," tandasnya. (inilah.com)
Tidak ada komentar