TABLOIDLUGAS.COM | Sydney - Harian The Sydney Morning Herald Australia mengabarkan, pemerintah Negeri Kanguru telah mencabut nama calon presiden Prabowo Subianto dari daftar hitam (blacklist) pengajuan visa. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi agar Prabowo sebagai kepala Negara terpilih pada pemilu presiden hari ini (9/7) dapat menghadiri pertemuan para pemimpin G20 di Brisbane.
Dalam harian tersebut dijelaskan, dalam beberapa pekan terakhir menjelang pilpres, pamor Prabowo semakin meningkat mendekati rivalnya Joko Widodo, meskipun dia dituduh tanpa pengadilan sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Prabowo mengakui mengambil alih tanggung jawab atas penculikan oleh anakbuahnya terhadap 9 dari 23 aktivis di Jakarta, pada detik-detik rezim Soeharto tumbang. Namun dia membantah mengetahui keberadaan 13 aktivis sisanya yang dieksekusi tim lain dari Kodam Jaya dan pasukan liar. Akibat membiarkan 9 aktifis tetap hidup atas nama kemanusiaan, ia dicopot dari jabatannya.
Akibat stigma sebagai pelanggar HAM tersebut kemudian menyebabkan adanya larangan pengeluaran visa dari Amerika Serikat bagi Prabowo di tahun 2000. Padahal, waktu itu, dia ingin menghadiri acara wisuda sekolah anaknya.
Langkah serupa juga dilakukan Australia, namun tidak diketahui secara luas oleh publik karena Prabowo juga tidak pernah mengajukan visa kunjungan ke Australia.
"Formulasi dari Departemen Luar Negeri Australia adalah jika dia (Prabowo) mengajukan visa, dia tidak akan mendapatkannya," jelas Marcus Mietzner, ahli elit politik Indonesia di Universitas Nasional Australia.
Sepertinya, popularitas Prabowo yang melejit menjadi alasan keberuntungannya terkait masalah visa. Sehingga, jika dia terpilih menjadi presiden, Prabowo tidak akan kesulitan untuk menghadiri pertemuan pemimpin G20 di Brisbane pada November mendatang.
"Pemerintah Australia akan bekerjasama dengan siapapun yang terpilih menjadi presiden Indonesia. Presiden Indonesia selalu diterima di Australia," jelas Juru Bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. (The Sydney Morning Herald)
Dalam harian tersebut dijelaskan, dalam beberapa pekan terakhir menjelang pilpres, pamor Prabowo semakin meningkat mendekati rivalnya Joko Widodo, meskipun dia dituduh tanpa pengadilan sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Prabowo mengakui mengambil alih tanggung jawab atas penculikan oleh anakbuahnya terhadap 9 dari 23 aktivis di Jakarta, pada detik-detik rezim Soeharto tumbang. Namun dia membantah mengetahui keberadaan 13 aktivis sisanya yang dieksekusi tim lain dari Kodam Jaya dan pasukan liar. Akibat membiarkan 9 aktifis tetap hidup atas nama kemanusiaan, ia dicopot dari jabatannya.
Akibat stigma sebagai pelanggar HAM tersebut kemudian menyebabkan adanya larangan pengeluaran visa dari Amerika Serikat bagi Prabowo di tahun 2000. Padahal, waktu itu, dia ingin menghadiri acara wisuda sekolah anaknya.
Langkah serupa juga dilakukan Australia, namun tidak diketahui secara luas oleh publik karena Prabowo juga tidak pernah mengajukan visa kunjungan ke Australia.
"Formulasi dari Departemen Luar Negeri Australia adalah jika dia (Prabowo) mengajukan visa, dia tidak akan mendapatkannya," jelas Marcus Mietzner, ahli elit politik Indonesia di Universitas Nasional Australia.
Sepertinya, popularitas Prabowo yang melejit menjadi alasan keberuntungannya terkait masalah visa. Sehingga, jika dia terpilih menjadi presiden, Prabowo tidak akan kesulitan untuk menghadiri pertemuan pemimpin G20 di Brisbane pada November mendatang.
"Pemerintah Australia akan bekerjasama dengan siapapun yang terpilih menjadi presiden Indonesia. Presiden Indonesia selalu diterima di Australia," jelas Juru Bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. (The Sydney Morning Herald)
