“Di tempat bapak Suwarsi ini biasa saya datang untuk melihat aktivitas keseharian beliau dan berusaha membantu pekerjaan beliau di sawah maupun di rumah, hal ini saya lakukan guna menjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik,” ucap Sertu Sarikudin.
“Bila di sawah biasanya saya bergabung dengan para petani Poktan Sumber Rejeki dan kalau sudah masa panen padi begini saya membantu bapak Suwarsi menjemur padi hasil panen di depan rumahnya” tambahnya.
Kegiatan Komsos yang dilakukan Babinsa Rapak Lambur adalah salah satu upaya guna membangun komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat sehingga di harapkan akan tercipta kemanunggalan antara TNI bersama rakyat.
Tentang TNI dan Pertanian
Dalam sejarah, TNI sangat dekat dengan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keterlibatan
militer (TNI) dalam pangan sudah dilakukan sejak dekade 1960-an, saat TNI
memberikan kontribusi besarnya dalam proyek Green Revolution. Proyek ini membawa pembangunan pertanian melalui saluran irigasi,
pengenalan pupuk kimia dan pestisida, dan padi untuk meningkatkan
produksi beras nasional. Karena hal ini, Indonesia
sempat merasakan swasembada beras.
Bahkan kini Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek food estate seluas 178
hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang. Proyek
ini merupakan proyek pengembangan lumbung pangan nasional yang
bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, yang juga
merupakan bagian dari cadangan logistik strategis pertahanan negara
untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Proyek ini
dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis
pangan di tengah pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Food and
Agriculture Organisation (FAO).
Dalam beberapa tahun terakhir ini, TNI juga sudah terlibat
dalam upaya khusus untuk meningkatkan produksi pangan dengan
ditandatanganinya MoU antara TNI dan Kementerian Pertanian pada 2015.
Langkah ini sempat ditentang oleh Ombudsman dan pengamat karena
mempertanyakan apakah peran TNI sangat dibutuhkan dan sesuai dengan UU,
kekhawatiran kembalinya dominasi militer dalam sipil, dan dampak negatif
dari keterlibatan TNI dalam pangan.
Meski begitu, TNI tetap
tegas dengan mengatakan bahwa keamanan pangan juga merupakan bagian dari
pertahanan negara dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
Pada
tahun 2015 hingga 2018, dengan terlibatnya TNI dalam kegiatan cetak
sawah, telah menghasilkan 200 ribu hektar yang tersebar di berbagai
wilayah di Indonesia. Pada 2019, dalam mempercepat lagi upaya kegiatan
cetak sawah, sejumlah pemerintah daerah, seperti Dinas Pertanian
Provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua menandatangani
kontrak kerja sama dengan TNI.
Pada Rapim TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1/2017) Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan apresiasi kepada TNI yang menerjunkan Babinsa sampai ke sawah sehingga mendorong produktifitas 14 komoditas yang diprioritaskan sehingga 13 komoditas produksinya naik, hanya kedelai yang turun. "Semua ini tercapai karena pemerintah bersama-sama TNI dan Polri bergandengan tangan dengan para petani untuk mendukung itu semua," ujar Mentan Amran saat itu yang sedang menargetkan swasembada jagung tahun 2018.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku bangga jajarannya bisa membantu negara dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, dengan ketahan pangan nasional merupakan salah satu faktor penentu stabilitas di negera ini. "Jika ketahanan pangan tidak tersedia, bangsa ini bisa goyah, bahkan chaos," kata Gatot saat itu.
Adapun visi ketahanan pangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun tak diragukan, ia pernah menjadi komandan Satuan Udara Pertanian (SATUD TANI), sebuah satuan udara dengan tugas pokok pada pengembangan sektor pertanian serta tugas-tugas yang berkaitan dengan aerial agricultural seperti pelaksanaan agricultural duties penerapan teknologi cane ripener (penyemprotan cairan herbisida dan disinfektan), Fire fighting (water bombing) atau pengeboman cairan melalui udara, Aerial Survey guna melaksanakan survey data luasan areal pertanian, melihat kondisi akibat bencana alam seperti kekeringan, banjir, longsor, serangan hama dan lain-lain, serta membantu kebutuhan survey melalui udara.
Laporan Mahar Prastowo (Kader Bela Negara Kemhan)
Autentikasi: PenDim 0906/Kukar
Tidak ada komentar