Lima Kanwil Diberikan Penghargaan dalam Pencapaian Kinerja
LUGAS | Jakarta – Sebagai pengguna layanan publik, keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan yang dilakukan pemerintah adalah keharusan. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya inklusif dan adaptif, pelibatan masyarakat juga bertujuan menghasilkan kebijakan partisipatif.
Untuk mengukur efektifitas layanan publik, pemerintah perlu alat ukur yang disebut Indeks Pelayanan Publik. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak tahun 2015 telah menggunakan indeks layanan untuk melakukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan dengan melibatkan pengguna layanan, unit layanan publik dapat mengetahui kebutuhan pengguna dan melakukan perbaikan ketika mendapatkan umpan balik.
“Dengan menakar percepatan kinerja kita melalui pengukuran indeks, diharapkan mampu memetakan isu aktual yang relevan terkait permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta menghasilkan solusi perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),” ujar Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham.
Pada level pimpinan, lanjut Yasonna, indeks digunakan untuk melihat potret layanan secara realtime, sehingga pimpinan dapat segera merumuskan kebijakan terkait layanan publik.
“Perbaikan layanan yang dilakukan dari tingkat unit pelaksana teknis (UPT) hingga kementerian, diharapkan dapat memberikan persepsi positif pengguna layanan, sehingga mendukung terciptanya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang merupakan gerbang awal dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi,” lanjutnya, Senin (18/07/2022) siang.
Saat membuka kegiatan Seminar Nasional, Yasonna mengajak seluruh peserta, utamanya jajaran dilingkungan kerjanya, untuk melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan semangat kebersamaan.
“Kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinan akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan Kemenkumham,” ucap Yasonna dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut.
“Setiap orang harus memutuskan apakah ia akan berjalan di dalam terangnya kebersamaan yang kreatif atau dalam gelapnya keegoisan yang menghancurkan” ucap Yasonna mengutip pernyataan Martin Luther King.
Setidaknya ada empat hal yang ditekankan Yasonna terkait dengan kebersamaan, diantaranya adalah rasa memiliki, tidak egois, kerendahan hati, dan semangat kekeluargaan.
Perspektif dan implementasi setiap orang dalam melayani akan berbeda. Tergantung dari pengalaman dan pengetahuan. Menurut Yasonna, perbedaan jangan menjadi pemecah, tetapi sebaliknya pemersatu.
“Perbedaan peran dan sumbangsih ini jangan sampai membuat gesekan negatif yang berdampak pada perpecahan, namun perbedaan itu harus diikat dalam satu simpul yang kuat sehingga akan saling melengkapi,” tegasnya.
Pencapaian Balitbang Hukum dan Ham menciptakan inovasi dalam pencapaian kinerja, salah satunya adalah program opini atau obrolan peneliti dengan tagline kritis mencerdaskan, dan ini menjadi program opini ini menjadi wadah dalam mensosialisasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara daring sejak tahun 2020 di 33 kantor wilayah, walaupun secara daring mampu menjaring ribuan partisipan.
Kategori kantor wilayah terbaik dalam penyelenggaraan diskusi opini , harapan ketiga Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur dengan total nilai 712, Harapan kedua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo dengan total nilai 714, Harapan satu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Barat dengan total nilai 716, terbaik ketiga Kantor Wilayah Hukum dan Ham Sulawesi Tengah dengan total nilai 723, terbaik kedua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah dengan total nilai 724, terbaik kesatu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan total nilai 732.
Dalam keterangannya, Kabalitbangkumham DR. Sri Puguh Budi Utami mengungkapkan kegiatan doa Kemenkumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional dengan tema "Indeks Layanan, Menakar Akselerasi Kineja Kementerian Hukum dan HAM", ini diikuti oleh 4500 peserta dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Disamping itu, seminar nasional juga menghadirkan narasumber pakar dibidangnya, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol. Andai Budhi Revianto, SIK, MH, Sekretaris Utama Kementerian PAN RB Rini Widyanti, SH, MPM, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Dr. Syarifuddin, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Prof. Dr. Amy YS Rahayu, M. Si., dan Dr. Justisari Perdana Kusumah sebagai Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual.
Didalam penjelasannya Sri Puguh mengatakan akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap masyarakat, dengan memberikan senyum, sapa dan layanan yang maksimal.
Laporan Agus Wiebowo
Tidak ada komentar