LUGAS | KOTA BEKASI - Merespon situasi banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi yang terjadi selama akhir pekan. Pada tanggal (9/03/23), TP3 Kota Bekasi mengelar diskusi interaktif ke 2 dengan tema “Revitalisasi Pelayaan Publik dalam Pencegahan dan Mitigasii Bencana Banjir di Kota Bekasi”.
Acara diskusi tersebut dihadiri oleh Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Kepala BPBD kota Bekasi, Camat Jati Asih, Camat Bekasi Timur, Lurah Duren Jaya dan perwakilan ketua RT dan RW dari kelurahan Duren Jaya.
Adapun kegiatan ini diadakan bertujuan untuk memperoleh input sebagai rekomendasi perbaikan kebijakan dan usulan prioritas yang dapat dirumuskan sebagai pertimbangan Pimpinan dalam mengakselerasi efektifitas kinerja perangkat pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pencegahan dan mitigasi bencana banjir di Kota Bekasi.
Lurah Duren Jaya Edy mengatakan "banjir yang terjadi sebelumnya tidak lama seperti sekarang, dikarenakan tanah mulai menurun dan melengkung menyebakan terjadi sedimenasi tanah yang kian menebal, sehingga membuat saluran air menjadi dangkal,"Ucap Lurah Edy.
Camat Bekasi Timur Fitri Widiyanti juga menambahkan ada faktor lain kenapa air banjir lama menyusut, "Ini juga karena daerah Duren Jaya itu sudah terkepung oleh pembangunan, sehingga daerah resapan pun menurun, diitambah masih ada kasus sengketa lahan, yang diklaim dimiliki oleh warga dan perusahaan, sehingga pihak Kecamatan sulit untuk merelokasi daerah tersebut," Pungkas Camat Bekasi Timur.
Selaib itu kendala dilapangan diungkapkan Camat Bekasi Timur terkait kepedulian warga masyarakat terhadap penanganan sampah, terkadang masih saja ada oknum yang tidak tertib dalam membuang sampah sehingga banyak terjadi penumpukan sampah di kali yang mengakibatkan banjir.
"Terkadang masih ada aja ada warga yang kurang peduli terhadap lingkungan, padahal kita sudah sering melakukan pengerukan sampah di beberapa titik untuk mengatasi masalah tersebut, namun sampah tetap saja ada dikali," tambahnya.
Sementara Kepada BPBD Kota Bekasi Enung mengatakan untuk menangulangi banjir yang terjadi di kota Bekasi, pihaknya telah menyiapkan tim khusus dan beberapa kapal untuk selalu siaga dan monitoring jika banjir datang lagi. Dia menambahkan bahwa mulai tanggal 13 Maret 2023 juga aka ada Bazarnas di Kota Bekasi yang akan saling bekerjasama dan bersinergi dengan kita.
Sedangkan Kepada BSMDA ABDILLAH mengatakan "Untuk menangulangi banjir pihaknya akan membuat polder tambahan, Sementara ini sistem polder yang sudah terbangun berjumlah 40 titik yang tersebar di kota Bekasi dengan kapasitas 3.106.803 M3. Selain itu, pihaknya juga akan membangun kolam retensi, sumur resapan dan biopori guna mengendalikan bajir yang terjadi," Ujar Kepala DBMSDA.
Abdilah juga menjelaskan "Untuk permasalahan khusus yang ada di “Gang Cue” pihaknya sudah melakukan pompanisasi mulai dari jam 5 sampai jam 12 malam hingga terjadi penurunan air setinggi 50 CM. Kita tidak bisa lagi mengandalkan air mengalir ke SS Rawa baru karena ada saluran tersumbat dan diatas saluran juga telah dibangun ruko oleh pemilik lahan," Tegas Kepala DBMSDA.
Menyikapi perihal tersebut, Ketua Dewan Pakar TP3 Sony Sumarsono, mengatakan bahwa harus ada dua misi dalam menangulangi banjir yaitu pelayaan publik dan regulasi. Jika permasalah yang dihadapi terkait dengan maraknya bangunan liar di kota Bekasi, maka ini harus segera di tertibkan.
"Regulasi harus segera dibuat, sehingga tidak ada lagi tanah yang tidak mempunyai IMB bisa mendirikan perumahan atau ruko di zona terbuka hijau, karena ini akan berdampak kepada lingkungan, berkurangnya lahan resapan," pungkas Ketua Dewan Pakar TP3 Sony Sumarsono.
Sony juga mengatakan salah satu upaya yang komperhensif ialah dengan melibatkan berbagai unsur elemen, bersinergi dalam mengatasi permasalahan banjir, dengan melibatkan pula CSR atau stake holder dalam menanggulangi secara bersama sama.
"Sedangkan untuk permasalahan sendimentasi tanah ini menyangkut dengan tupoksi beberapa intansi pemerintahan maka segera harus ada rapat dengan instansi terkait untuk duduk bersama membahas persolan ini. Pelayanan publik juga harus mendorng public people pathnership dengan mengandeng pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalah banjir misalanya dengan program CSR untuk warga yang terdampak bajir. Tegasnya.
Sumber : Narahubung
TP3 Media dan Komunikasi Publik.
Tidak ada komentar