 |
| Munandar Nugraha, Ketua Bawaslu DKI Jakarta |
LUGAS | Jakarta Timur – Indeks Kerawanan Pemilu DKI Jakarta tertinggi pada pemilu dan pilkada yang lalu, dipicu oleh politisasi isu SARA yang membuat pemilu nyaris gagal menjadi sarana pemersatu dan proses konsolidasi kebangsaan.
"Kedepan ini mudah-mudahan enggak terlalu panas seperti (pemilu) kemarin. Ini juga penting kita sampaikan nanti di lingkungan kita di masyarakat, beda pilihan tuh biasa aja enggak usah ribut, enggak usah rusak persahabatan kita, persaudaraan kita, pertemanan kita bahkan sampai rumah tangga rusak gara-gara beda pilihan suami istri, jangan sampai," kata Munandar Nugraha, Ketua Bawaslu DKI Jakarta ketika memberikan arahan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Antisipasi Politisasi Isu SARA Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, di Luxury Inn Arion, Selasa (8/8/2023).
"Jangan kemudian proses konsolidasi bangsa ini justru dijerumuskan dengan statement yang enggak baik. Ini PR kita, mengingat di DKI Jakarta ini indeks kerawanan pemilunya tertinggi," jelas Munandar.
"Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat pelajaran penting, kompetitor yang ribut pada saat kontestasi setelah selesai pemilu mau jadi menterinya. Saya pikir ini penting buat jadi pelajaran kita sebagai anak bangsa buat apalagi ribut-ribut karena beda pilihan politik. Yang penting kita masih satu, jangan sampai ribut lagi. Ini saya pikir PR kita bersama," ucap Munandar di depan 50 peserta sosialisasi.
Begitu tajamnya politisasi SARA ditengah masyarakat, Munandar menyontohkan sampai-sampai ada kasus penolakan menyalatkan jenazah karena beda pilihan politik.
"Mudah-mudahan itu hal-hal yang pernah terjadi tidak terulang lagi di wilayah kita. Beda pilihan biasa aja, nggak usah ribut."
Lanjut Munandar Nugraha, "dalam konteks pengawasan pemilihan ini menjadi poin penting buat kita sama-sama kerjasama terutama di pilkada, mungkin akan lebih banyak lagi forum-forum seperti ini sampai di kelurahan bahkan di kantor RW kita turun ke bawah."
Munandar juga berharap masyarakat yang sudah teredukasi dan berpengalaman untuk lebih punya peran dalam pemilu terutama di Pilkada.
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Antisipasi Politisasi Isu SARA Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, diselenggarakan di Luxury Inn Arion pada Selasa (8/8/2023) dengan narasumber Sitti Rahman Komisoner Bawaslu DKI Jakarta 2018-2023 dan Muhammad Dawam anggota Kompolnas 2020-2024. Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha. Sedangkan peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, pemilih pemula, dasawisma, dan tokoh agama di tingkat kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Timur.
Dalam peran aktif partisipatif turut melakukan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau laporan awal melalui WA Center Bawaslu Jakarta Timur 081-769-769-90 atau langsung ke Gedung Bawaslu Jakarta Timur di Jl. Kerja Bhakti No. 32, eks gedung kantor kelurahan Kramatjati.
"Kedepan ini mudah-mudahan enggak terlalu panas seperti (pemilu) kemarin. Ini juga penting kita sampaikan nanti di lingkungan kita di masyarakat, beda pilihan tuh biasa aja enggak usah ribut, enggak usah rusak persahabatan kita, persaudaraan kita, pertemanan kita bahkan sampai rumah tangga rusak gara-gara beda pilihan suami istri, jangan sampai," kata Munandar Nugraha, Ketua Bawaslu DKI Jakarta ketika memberikan arahan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Antisipasi Politisasi Isu SARA Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, di Luxury Inn Arion, Selasa (8/8/2023).
"Jangan kemudian proses konsolidasi bangsa ini justru dijerumuskan dengan statement yang enggak baik. Ini PR kita, mengingat di DKI Jakarta ini indeks kerawanan pemilunya tertinggi," jelas Munandar.
"Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat pelajaran penting, kompetitor yang ribut pada saat kontestasi setelah selesai pemilu mau jadi menterinya. Saya pikir ini penting buat jadi pelajaran kita sebagai anak bangsa buat apalagi ribut-ribut karena beda pilihan politik. Yang penting kita masih satu, jangan sampai ribut lagi. Ini saya pikir PR kita bersama," ucap Munandar di depan 50 peserta sosialisasi.
Begitu tajamnya politisasi SARA ditengah masyarakat, Munandar menyontohkan sampai-sampai ada kasus penolakan menyalatkan jenazah karena beda pilihan politik.
"Mudah-mudahan itu hal-hal yang pernah terjadi tidak terulang lagi di wilayah kita. Beda pilihan biasa aja, nggak usah ribut."
Lanjut Munandar Nugraha, "dalam konteks pengawasan pemilihan ini menjadi poin penting buat kita sama-sama kerjasama terutama di pilkada, mungkin akan lebih banyak lagi forum-forum seperti ini sampai di kelurahan bahkan di kantor RW kita turun ke bawah."
Munandar juga berharap masyarakat yang sudah teredukasi dan berpengalaman untuk lebih punya peran dalam pemilu terutama di Pilkada.
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Antisipasi Politisasi Isu SARA Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, diselenggarakan di Luxury Inn Arion pada Selasa (8/8/2023) dengan narasumber Sitti Rahman Komisoner Bawaslu DKI Jakarta 2018-2023 dan Muhammad Dawam anggota Kompolnas 2020-2024. Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha. Sedangkan peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, pemilih pemula, dasawisma, dan tokoh agama di tingkat kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Timur.
Dalam peran aktif partisipatif turut melakukan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau laporan awal melalui WA Center Bawaslu Jakarta Timur 081-769-769-90 atau langsung ke Gedung Bawaslu Jakarta Timur di Jl. Kerja Bhakti No. 32, eks gedung kantor kelurahan Kramatjati.
Tidak ada komentar