Bawaslu Jakarta Timur Sosialisasi Kerawanan Pilgub Kepada Sejumlah Elemen Masyarakat

Ari Yuswanto: "Indeks kerawanan yang tinggi seharusnya menjadi motivasi bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan."



LUGAS | Jakarta, 29 Oktober 2023
– Menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024, Bawaslu Jakarta Timur menggelar sosialisasi terkait potensi kerawanan Pilgub di wilayah Jakarta Timur. Sosialisasi ini dipimpin oleh ketua Bawaslu Jakarta Timur Willem J Wetik dan Kordiv Parmas dan Humas  Bawaslu Jakarta Timur Taufik Hidayatullah, dengan kehadiran berbagai pihak, termasuk dari Polres Metro Jakarta Timur, perwakilan KIPP, JPPR, IMM, FKUB, FKDM, PCNU, serta beberapa organisasi masyarakat lainnya.

Dalam pemaparannya, Willem J Wetik menyoroti tingginya potensi kerawanan yang teridentifikasi di setiap tahapan Pilgub. Menurutnya, tahapan pemungutan dan penghitungan suara sering kali menjadi titik kritis. 

"Indeks kerawanan ini, beserta pemetaannya, harus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, poin-poin kerawanan dapat dikenali dan dicegah sejak dini," ungkap Willem. 

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini diharapkan dapat memicu diskusi dan dialog aktif dari masyarakat untuk melaporkan potensi kerawanan kepada Bawaslu.

Taufik Hidayatullah turut menyampaikan beberapa fenomena kerawanan yang terjadi pada Pemilu 2017 dan Pemilu 2019. 

"Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan indeks kerawanan tinggi, terutama dengan basis data pemilih yang besar, mencapai sekitar 2,3 juta jiwa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat, untuk aktif terlibat dalam pengawasan," ujarnya. 

Taufik menekankan pentingnya pencegahan dini dan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk menekan potensi pelanggaran.

Pentingnya netralitas dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga menjadi perhatian. Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto. Ia menyampaikan keluhan yang diterima dari beberapa aparatur pemerintah terkait APK yang dipasang dekat dengan fasilitas pemerintah. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap netralitas institusi pemerintah. 

"Jika tidak ditangani dengan baik, keberadaan APK ini dapat menimbulkan konflik persepsi di kalangan masyarakat," jelas Ari.

Ari juga mengingatkan bahwa indeks kerawanan yang tinggi seharusnya menjadi motivasi bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. 

"Kami memiliki posko bersama di setiap tingkatan, mulai dari kelurahan hingga provinsi, untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pengawasan pemilu. Hal ini menjadi langkah preventif yang kami tempuh untuk meminimalisir konflik yang dapat timbul," tambahnya.

Dalam sosialisasi ini, Bawaslu mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat memperkuat pemetaan kerawanan Pilgub DKI Jakarta 2024. Diharapkan, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan kerjasama antar-stakeholder, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta Timur dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini juga menghadirkan narasumber yang concern dengan kepemiluan La Radi Eno dan Novita Ulya Astuti.

 

Tidak ada komentar