Ari Yuswanto: "Indeks kerawanan yang tinggi seharusnya menjadi motivasi bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan."
LUGAS | Jakarta,
29 Oktober 2023 – Menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta 2024, Bawaslu Jakarta Timur menggelar sosialisasi terkait
potensi kerawanan Pilgub di wilayah Jakarta Timur. Sosialisasi ini
dipimpin oleh ketua Bawaslu Jakarta Timur Willem J Wetik dan Kordiv Parmas dan Humas Bawaslu Jakarta Timur Taufik Hidayatullah, dengan kehadiran berbagai pihak, termasuk dari Polres Metro Jakarta Timur, perwakilan KIPP, JPPR, IMM, FKUB, FKDM, PCNU, serta
beberapa organisasi masyarakat lainnya.
Dalam pemaparannya,
Willem J Wetik menyoroti tingginya potensi kerawanan yang
teridentifikasi di setiap tahapan Pilgub. Menurutnya, tahapan pemungutan
dan penghitungan suara sering kali menjadi titik kritis.
"Indeks kerawanan ini, beserta pemetaannya, harus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, poin-poin kerawanan dapat dikenali dan dicegah sejak dini," ungkap Willem.
Ia menambahkan bahwa
sosialisasi ini diharapkan dapat memicu diskusi dan dialog aktif dari
masyarakat untuk melaporkan potensi kerawanan kepada Bawaslu.
Taufik
Hidayatullah turut menyampaikan beberapa fenomena kerawanan yang
terjadi pada Pemilu 2017 dan Pemilu 2019.
"Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan indeks kerawanan tinggi, terutama dengan basis data pemilih yang besar, mencapai sekitar 2,3 juta jiwa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat, untuk aktif terlibat dalam pengawasan," ujarnya.
Taufik
menekankan pentingnya pencegahan dini dan pengawasan partisipatif dari
masyarakat untuk menekan potensi pelanggaran.
Pentingnya
netralitas dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga menjadi
perhatian. Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto. Ia menyampaikan keluhan yang diterima dari
beberapa aparatur pemerintah terkait APK yang dipasang dekat dengan
fasilitas pemerintah. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif
terhadap netralitas institusi pemerintah.
"Jika tidak ditangani dengan
baik, keberadaan APK ini dapat menimbulkan konflik persepsi di kalangan
masyarakat," jelas Ari.
Ari juga mengingatkan bahwa indeks
kerawanan yang tinggi seharusnya menjadi motivasi bagi semua pihak untuk
meningkatkan kewaspadaan.
"Kami memiliki posko bersama di setiap
tingkatan, mulai dari kelurahan hingga provinsi, untuk berkoordinasi dan
memfasilitasi pengawasan pemilu. Hal ini menjadi langkah preventif yang
kami tempuh untuk meminimalisir konflik yang dapat timbul," tambahnya.
Dalam
sosialisasi ini, Bawaslu mengundang seluruh elemen masyarakat untuk
memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat memperkuat pemetaan
kerawanan Pilgub DKI Jakarta 2024. Diharapkan, dengan adanya partisipasi
aktif dari masyarakat dan kerjasama antar-stakeholder, pelaksanaan
Pilgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta Timur dapat berjalan dengan aman dan
kondusif.
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini juga menghadirkan narasumber yang concern dengan kepemiluan La Radi Eno dan Novita Ulya Astuti.
Tidak ada komentar