Rusmin Abdul Gani, pengusaha asal Sulawesi Tenggara

LUGAS | Jakarta – Gejolak ekonomi yang melanda Indonesia kian diperparah oleh serangkaian kasus dugaan korupsi yang menyeret Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, praktik koruptif di tubuh perusahaan pelat merah masih menjadi sorotan.

Catatan beberapa media mengungkap sejumlah kasus yang mencoreng BUMN, termasuk dugaan skandal besar di PT Pertamina dan Garuda Indonesia. Kejaksaan Agung baru-baru ini menguak korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan pejabat Pertamina dan broker minyak. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun, dengan modus manipulasi produksi kilang, mark-up harga, serta transaksi minyak berkualitas rendah yang disamarkan dalam proses blending.

Tak hanya Pertamina, Garuda Indonesia juga kembali menjadi buah bibir. Kasus pengadaan pesawat yang menyeret mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar, mencuat bersamaan dengan bocornya daftar gaji manajemen maskapai tersebut. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa gaji jajaran manajemen berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 117 juta per bulan, dengan total hampir Rp 1 miliar per bulan untuk 14 nama yang tercantum.

Kondisi ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat. Manajemen Garuda Indonesia pun buru-buru mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat, sembari meminta publik lebih bijak dalam menyikapi data yang belum terverifikasi.

Anak Bangsa Bisa Selamatkan BUMN?

Di tengah krisis kepercayaan terhadap BUMN, muncul suara dari kalangan pengusaha lokal yang menawarkan solusi. Rusmin Abdul Gani, seorang pengusaha asal Sulawesi Tenggara, menilai bahwa persoalan ini sudah melewati batas kewajaran.

“Ini sudah tidak masuk akal. Kondisi ini sungguh di luar akal sehat manusia,” ujar Rusmin dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Rusmin, yang memiliki latar belakang di bidang pertambangan dan transportasi, mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan potensi anak bangsa yang masih memiliki integritas dan belum terkontaminasi oleh kepentingan elit.

“Banyak anak lokal yang profesional dan memahami teknis maupun non-teknis. Mereka juga lebih paham kondisi real di lapangan,” kata Rusmin.

Ia yakin bahwa mereka bisa membantu negara menyelamatkan BUMN dengan standar gaji yang lebih rasional. Bahkan, menurutnya, jika diberikan gaji setara Upah Minimum Regional (UMR) sekalipun, mereka tetap bisa bekerja secara optimal.

“Kita harus selamatkan BUMN ini. Saya yakin dengan memanfaatkan tenaga mereka, BUMN bisa keluar dari praktik kotor dugaan korupsi,” tegasnya.

Ketika ditanya tentang target waktu untuk menuntaskan korupsi di BUMN, Rusmin, yang juga merupakan Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS), menyatakan keyakinannya bahwa perubahan dapat dilakukan dengan cepat melalui konsolidasi internal dan eksternal yang efektif.

“Bisa cepat mereka bekerja,” ujarnya singkat namun penuh keyakinan.

Harapan atau Sekadar Retorika?

Gagasan untuk melibatkan tenaga profesional dari kalangan anak bangsa dalam mengelola BUMN tanpa embel-embel politik tentu menarik untuk dicermati. Namun, sejauh mana hal ini dapat direalisasikan di tengah ekosistem bisnis yang masih sarat kepentingan?

Pemerintah, terutama Menteri BUMN Erick Thohir, kini dihadapkan pada dilema besar: apakah berani menindak tegas dan melakukan reformasi total? Ataukah akan tetap terjebak dalam pusaran kepentingan yang justru memperpanjang daftar panjang skandal BUMN?

Dengan dukungan dari pengusaha lokal, harapan untuk mengembalikan marwah BUMN dan memperbaiki kondisi ekonomi bangsa masih ada. Kini, publik menanti langkah konkret, bukan sekadar wacana pemberantasan korupsi yang berulang kali digaungkan namun minim realisasi.


Laporan: Romli | Editor: Mahar Prastowo | LUGAS