LUGAS | Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Tanah Air (FTA) di Ruang Rapat BAM DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Rapat yang berlangsung pukul 10.36–13.00 WIB itu dipimpin Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Fraksi PKS) serta dihadiri sekitar 30 peserta, termasuk pengurus FTA dari pusat hingga daerah.

Dalam pengantarnya, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa BAM DPR RI berfungsi sebagai pintu masuk aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tindak lanjut atas setiap aspirasi tetap harus melalui mekanisme komisi terkait di DPR. “Masalah pertanahan dan tata ruang, misalnya, jelas lintas sektor. Penyelesaiannya perlu melibatkan BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kehutanan, dan pihak lain. Butuh koordinasi lintas lembaga agar solusi benar-benar menyeluruh,” ujarnya.

Ketua Harian FTA Donny Handri Cahyono memaparkan hasil kajian organisasi tersebut selama enam bulan terakhir. Kajian yang dihimpun dari 38 provinsi dan 15 negara ini menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari korupsi, tata kelola pemerintahan, hingga reputasi Indonesia di mata internasional. “Kami berharap forum ini bukan hanya seremoni. Aspirasi yang kami bawa mewakili keresahan publik yang luas, sekaligus masukan konstruktif bagi DPR,” kata Donny.

Beberapa kasus yang disorot FTA antara lain dugaan korupsi di sektor energi dan pendidikan, persoalan tata kelola kuota haji, hingga kasus judi online yang dinilai belum ditangani tuntas. Selain itu, mereka juga menyinggung isu lama seperti polemik ijazah Presiden Joko Widodo serta desakan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah tertunda hampir dua dekade.

Syafril, Ketua FTA Jawa Barat, menambahkan bahwa lemahnya penegakan hukum membuka ruang bagi praktik ilegal, termasuk dugaan privatisasi garis pantai yang berisiko bagi pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, Yati, salah satu perwakilan FTA, mengingatkan agar DPR memberi perhatian serius pada rancangan revisi UU Polri dan RUU Perampasan Aset.

Isu ekonomi juga mengemuka. Sekjen FTA Ida N. Kusdianti menyoroti tingginya beban utang negara dan melemahnya daya beli masyarakat. Ia mendesak pemerintah melakukan reformulasi kebijakan fiskal agar lebih berpihak pada rakyat. “Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menguatkan daya beli, bukan sekadar menjaga proyek mercusuar,” ujarnya.

Sejumlah anggota BAM DPR RI yang hadir mengakui kerumitan persoalan yang disampaikan. Masalah tanah dan tata ruang, misalnya, kerap menimbulkan kebingungan di desa-desa karena tumpang tindih aturan antar kementerian. “Masalah ini terlalu kompleks, tapi harus kita carikan solusi bersama lintas komisi,” ujar salah satu anggota BAM.

Rapat yang berlangsung selama dua setengah jam ini ditutup pada pukul 13.00 WIB. Aspirasi FTA selanjutnya akan dihimpun BAM untuk diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait.


Laporan: Dani Prasetya | Editor: Mahar Prastowo