Pemerintah Siapkan Antisipasi Aksi Massa Pasca Rusuh Agustus

LUGAS | JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pascarangkaian aksi unjuk rasa (AUR) sepanjang Agustus 2025. Rapat yang dipimpin Plt Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Irjen Pol Desman S Tarigan berlangsung di Ruang Sadewa, Jakarta, Senin (8/9/2025), dihadiri sekitar 20 pejabat perwakilan TNI, Polri, BIN, BNPT, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan lembaga terkait.

Menurut Desman, rakor ini menjadi forum untuk memperbarui informasi terkini soal eskalasi aksi, sekaligus menyiapkan prediksi dan langkah antisipasi menghadapi potensi gelombang unjuk rasa baru pada pertengahan September. “Rapat ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan di tingkat lebih tinggi, termasuk terkait rencana aksi besar pada 17 September mendatang,” ujarnya.

Paparan intelijen menggarisbawahi peran media sosial dalam memicu eskalasi aksi pada Agustus. Kasubdit 22.1 Dedi Safrudin mencontohkan, konten dengan simbol warna pink dan hijau yang beredar luas di TikTok pada 25–30 Agustus menjadi pemicu petisi daring dan mobilisasi lapangan. Aksi berlanjut hingga depan DPR dan Mako Brimob.

Meski upaya takedown TikTok Live pada 30 Agustus menurunkan tensi, isu kenaikan tunjangan DPR yang viral sejak 19 Agustus masih menyulut kemarahan mahasiswa dan buruh. “Ke depan, momentum Hari Demokrasi Internasional 15 September berpotensi dimanfaatkan untuk konsolidasi lintas elemen,” kata Dedi.

Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Kemendagri, Lukas Ayomi, melaporkan bahwa kementeriannya telah menginstruksikan kepala daerah memperkuat Satlinmas, RT/RW, dan siskamling. Mekanisme pelaporan situasi diperkuat lewat aplikasi SIM Linmas agar terhubung vertikal dari daerah ke pusat.

Dukungan pengamanan juga datang dari TNI. Wakil Asisten Intelijen Panglima TNI menyebut, pihaknya melakukan cegah dini, deteksi dini, hingga pemantauan narasi provokatif di ruang digital. “Kami melihat ada upaya pecah belah melalui peperangan kognitif, dengan framing TNI sebagai provokator. Hal ini sedang kami kendalikan melalui koordinasi dengan Polri,” ujarnya.

BNPT mengingatkan bahwa dari 2.084 eks narapidana terorisme, ada sejumlah individu yang mencoba memprovokasi demonstrasi. Fokus pengawasan diarahkan kepada mereka yang memiliki keahlian merakit bahan peledak.

Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Agung menyoroti peran anak-anak di bawah umur dalam aksi, yang dipicu arus informasi di media sosial. Program edukasi publik seperti Jaksa Mengajar disebut perlu diperkuat.

Dari sisi intelijen, BIK melaporkan jumlah korban jiwa akibat rusuh Agustus mencapai 9 orang, dengan lebih dari 7.500 orang diamankan. Data ini sedang didalami, termasuk kemungkinan pendanaan massa. Perwakilan Kemenkumham menambahkan, seorang warga negara Inggris yang ikut dalam aksi terekam video TikTok akan dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Perwakilan Polda Metro Jaya mengingatkan jadwal aksi baru pada September, termasuk demonstrasi BEM SI dan GMNI pada 9 September, serta aksi pengemudi ojek daring pada 10 September.

Rapat menyepakati sejumlah langkah, mulai dari penggalangan tokoh masyarakat dan mahasiswa, pencegahan adu domba aparat, hingga antisipasi aksi pada tanggal-tanggal rawan, yakni 15, 17, 24, dan 30 September serta awal Oktober. “Media sosial harus diantisipasi sebagai instrumen komunikasi massa aksi,” bunyi salah satu kesimpulan.

Rakor ditutup pukul 14.45, dengan catatan agar setiap instansi segera memperbarui data korban dan kerusakan serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.