LUGAS | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik KH Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri, Senin (8/9/2025) di Istana Negara. Pelantikan itu menandai lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang diharapkan menjadi tonggak perbaikan tata kelola ibadah haji di Indonesia.

Pembentukan kementerian ini berangkat dari pengalaman panjang Indonesia dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji. Dengan jumlah jamaah terbesar di dunia—lebih dari 200.000 orang setiap tahun—pengelolaan haji kerap diwarnai persoalan, mulai dari keterbatasan kuota, keterlambatan keberangkatan, hingga sorotan publik terkait transparansi pengelolaan dana.

Selama ini, urusan haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Namun, dengan tingginya skala dan kompleksitas penyelenggaraan, pemerintah menilai diperlukan institusi tersendiri yang lebih fokus, gesit, dan akuntabel.

 

Apresiasi Media


Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menjadi salah satu pihak yang menyampaikan apresiasi. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah merupakan simbol komitmen negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah.

“Selamat kepada KH Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kementerian ini membawa simbol komitmen ibadah umat Muslim. Kami berharap semua dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semata-mata karena Allah SWT,” ujar Mahmud.

Mahmud juga mengingatkan agar persoalan masa lalu, seperti pembatalan keberangkatan jamaah, masalah kuota, hingga dugaan penyalahgunaan dana, tidak lagi terulang. “Jangan ada lagi haji yang gagal berangkat. Kementerian ini harus hadir sebagai solusi,” tegasnya.

Menjaga Transparansi


PJS sebagai organisasi jaringan media siber, menegaskan siap mendukung kerja Kementerian Haji dan Umrah melalui pemberitaan yang positif, edukatif, dan berimbang. Peran media, menurut Mahmud, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga transparansi dan membangun kepercayaan publik.

“Media punya fungsi kontrol sosial. Dengan pengawalan yang baik, kementerian ini akan terjaga marwahnya, sehingga pelayanan kepada jamaah semakin berkualitas,” katanya.

Dukungan serupa datang dari jajaran pimpinan PJS, mulai dari Ketua Dewan Penasehat H M Farid Aljawi, Ketua Dewan Pembina Troy Pomalingo, Ketua Dewan Pakar Rizaludin Kurniawan, hingga Ketua Dewan Etik Dede Zaki Mubarok. Mereka berharap kementerian baru ini dapat menjadi teladan dalam pelayanan publik serta bersinergi dengan media di pusat dan daerah.


Harapan ke Depan


Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah juga dinilai sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam sejak lama mendorong adanya lembaga khusus yang menangani urusan haji, dengan alasan skala penyelenggaraan Indonesia jauh lebih besar dibandingkan negara lain.

Dengan dukungan masyarakat, pengawalan media, serta koordinasi dengan otoritas haji di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang lebih penting, jamaah dapat merasakan kenyamanan dan kekhusyukan dalam beribadah, tanpa dibebani kerumitan administrasi dan birokrasi.

Kementerian baru ini sekaligus menjadi ujian awal pemerintahan Prabowo Subianto dalam menepati janji perbaikan pelayanan publik. Pelantikan Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Anzar Simanjuntak bukan hanya penunjukan pejabat baru, tetapi juga awal dari reformasi menyeluruh dalam pelayanan haji Indonesia.


Laporan: Romli | Editor: Mahar Prastowo