LUGAS | BITUNG, Jumat 13 Februari 2026 — Hubungan antara institusi pertahanan dan insan pers kembali menjadi sorotan dalam konteks transparansi publik. Ketua dan jajaran pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Bitung melakukan audiensi dengan Komandan Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral VIII, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CHRM, pekan ini di Bitung.
Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah membangun komunikasi yang lebih terbuka antara aparat dan media. Namun, relasi semacam ini kerap menyisakan pertanyaan: sejauh mana kemitraan dapat berjalan tanpa mengikis independensi?
Ketua PPWI Bitung, Rusdi, menegaskan bahwa pers tetap berdiri pada fungsi kontrol sosial yang independen.
“Kami hadir bukan sekadar bersilaturahmi, tetapi membangun komunikasi profesional. Pers tetap berada pada koridor objektivitas, menyampaikan fakta, dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara proporsional,” kata Rusdi.
Menurut dia, kedekatan dengan institusi negara, termasuk militer, tidak boleh mengaburkan prinsip dasar jurnalistik: verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. “Kemitraan bukan berarti kompromi terhadap independensi,” ujarnya.
Sementara itu, Dansatrol Kodaeral VIII menyambut audiensi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan media. Satrol merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki mandat menjaga keamanan laut sekaligus membina potensi maritim di wilayah kerja.
“Kami menghormati peran insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Harapan kami, setiap pemberitaan tetap mengedepankan akurasi dan etika jurnalistik. Kritik adalah hal yang wajar sepanjang berbasis data dan fakta,” ujar Kolonel Marvill.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi di lingkungan militer harus berjalan beriringan dengan prinsip keamanan tugas. Karena itu, komunikasi yang sehat dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman publik.
Relasi aparat dan media memang bukan perkara sederhana. Di satu sisi, publik membutuhkan akses informasi yang transparan. Di sisi lain, institusi pertahanan memiliki batasan strategis. Di titik itulah profesionalisme kedua belah pihak diuji: apakah kemitraan ini akan memperkuat akuntabilitas, atau sekadar membangun citra.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis. Selebihnya, publik yang akan menilai hasil konkret dari pertemuan tersebut.
