LUGAS | MANADO — Suasana pertemuan di salah satu hotel di Manado, Selasa, 28 April 2026, tidak langsung diisi pidato-pidato formal. Ruangan itu lebih dulu dihidupkan oleh gerak tubuh yang terukur dan ritmis—peragaan seni bela diri silat yang dibawakan anggota Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara.
Atraksi pembuka itu bukan sekadar hiburan seremonial. Di balik setiap jurus yang ditampilkan, tersirat pesan tentang disiplin, pengendalian diri, dan kesiapsiagaan—nilai-nilai yang hendak ditegaskan dalam forum yang membahas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Setelah tepuk tangan mereda, barulah forum bergeser ke inti pembahasan. Polda Sulut melalui Direktorat Binmas mempertemukan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Sulawesi Utara, termasuk kehadiran Ketua Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara bersama rombongan.
Pertemuan itu bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menjadi ruang konsolidasi—di tengah meningkatnya kekhawatiran aparat terhadap potensi gesekan sosial yang kerap dipicu informasi tak terverifikasi.
Direktur Binmas Polda Sulut, Kombes Pol Rio A. Panelewen, berbicara lugas. Ia mengingatkan bahwa lanskap keamanan tak lagi sesederhana konflik fisik di lapangan. Ancaman kini bergerak cepat melalui ruang digital—senyap, namun berdaya rusak besar.
“Dalam situasi seperti ini, peran Ormas sangat dibutuhkan untuk menjadi filter sosial dan penjaga keseimbangan di tengah masyarakat,” ujar Rio.
Ia menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan lagi domain eksklusif kepolisian. Beban itu, kata dia, harus dipikul bersama—terutama oleh ormas yang memiliki akar langsung di masyarakat.
Di titik inilah, kehadiran Senkom Mitra Polri menjadi sorotan. Organisasi yang selama ini dikenal sebagai mitra komunikasi dan informasi masyarakat itu hadir dengan pendekatan berbeda—lebih lunak, namun terstruktur.
Ketua Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara M.Amin Muslim S.Kom, dalam kesempatan itu memilih nada yang lebih reflektif. Ia tidak berbicara tentang ancaman, melainkan tentang merawat kepercayaan.
“Kerukunan itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia harus dirawat dengan kesadaran, dengan kesediaan untuk saling mendengar, bahkan ketika kita berbeda,” ujarnya, tenang.
Ia menambahkan, peran ormas bukan hanya meredam konflik ketika sudah terjadi, tetapi membaca tanda-tanda kecil yang kerap diabaikan.
“Sering kali gesekan besar berawal dari hal-hal kecil yang dibiarkan. Di situlah kami melihat pentingnya kehadiran di tengah masyarakat—bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai penghubung rasa,” katanya.
Pernyataan itu seolah menegaskan pendekatan yang lebih humanis—berbeda dari pola keamanan konvensional yang cenderung reaktif.
Namun demikian, aparat tetap menggarisbawahi satu hal: kewaspadaan.
Rio mengingatkan bahwa hoaks, ujaran kebencian, dan isu berbasis SARA masih menjadi ancaman laten. Dalam banyak kasus, kata dia, konflik sosial tidak muncul dari peristiwa nyata, melainkan dari persepsi yang dibentuk secara masif di ruang digital.
Ia kembali menyinggung falsafah lokal “Torang Samua Basudara” yang selama ini menjadi benteng sosial masyarakat Sulawesi Utara.
“Jangan tunggu situasi menjadi panas baru kita bergerak. Justru saat semuanya masih tenang, di situlah kita harus memperkuat kebersamaan,” ujarnya.
Pertemuan itu berakhir tanpa deklarasi besar. Namun, dari rangkaian acara—mulai dari peragaan silat hingga diskusi yang berlangsung—tersirat satu benang merah: stabilitas daerah tidak dibangun dengan kekuatan semata, melainkan dengan keseimbangan antara kewaspadaan dan kepercayaan.
