Pemkot Bitung Fasilitasi Verifikasi 133 Warga Keturunan Filipina, Dukcapil Siapkan Dokumen Kependudukan

 



LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terlibat dalam proses penanganan administrasi kewarganegaraan 133 warga keturunan Indonesia-Filipina. Dukungan pemerintah daerah dilakukan melalui pendataan, koordinasi lintas instansi, serta fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan setelah pemohon memperoleh penegasan status sebagai warga negara Indonesia.



Keterlibatan tersebut terlihat dalam kegiatan verifikasi faktual dokumen yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI di Kantor Kelurahan Wangurer, Kota Bitung, Jumat (30/10/2026).

Kepala Dinas Dukcapil Kota Bitung, Danny Salindeho, S.Kom., M.M., mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil penetapan Kementerian Hukum dengan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Setelah mereka memperoleh SK penegasan dari Kementerian Hukum, Dukcapil akan menindaklanjutinya dengan menerbitkan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, KTP, dan akta kelahiran,” kata Danny.


Menurut Danny, peran Dukcapil tidak hanya sebatas menunggu hasil keputusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berkepentingan memastikan warga yang belum memiliki kejelasan administrasi kependudukan dapat terdata dan mengikuti prosedur penyelesaian status kewarganegaraan.

Ia menjelaskan, 133 warga yang mengikuti verifikasi merupakan bagian dari pendataan awal terhadap sekitar 500 warga keturunan Indonesia-Filipina. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 orang telah diakui pemerintah Filipina sebagai warga negaranya, sedangkan 133 orang lainnya masuk dalam proses penegasan kewarganegaraan Indonesia.

Danny menegaskan, para pemohon masih harus melewati pemeriksaan berjenjang. Verifikasi faktual menjadi tahapan penting sebelum berkas diproses lebih lanjut oleh Ditjen AHU dan diteruskan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum.

“Jadi, mereka masih harus mengikuti tahapan verifikasi. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh SK penegasan, barulah Dukcapil memproses dokumen kependudukannya,” ujarnya.

Danny juga mengungkapkan, pendataan warga tanpa dokumen kewarganegaraan di Kota Bitung masih menghadapi sejumlah kendala. Sebagian warga tinggal di kawasan pesisir dan berpindah-pindah mengikuti aktivitas melaut. Bahkan, ada yang menetap sementara di perahu maupun kapal sehingga sulit dijangkau melalui pendataan rutin pemerintah kelurahan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat memastikan jumlah keseluruhan warga yang membutuhkan penyelesaian administrasi kewarganegaraan.

“Sebagian dari mereka tinggal di wilayah pesisir dan berpindah-pindah mengikuti aktivitas melaut. Ada yang tinggal di perahu atau kapal, sehingga pemerintah kelurahan cukup kesulitan memastikan jumlah keseluruhannya,” kata Danny.


Karena itu, Dukcapil mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menginventarisasi warga yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan. Pendataan lanjutan diperlukan agar warga yang belum terjangkau dapat memperoleh informasi dan mengikuti mekanisme yang disediakan pemerintah.

Danny menyebut kawasan pesisir, mulai dari Pantai Bawah, Tanjung Merah hingga wilayah Kecamatan Matuari, menjadi sejumlah lokasi yang perlu mendapat perhatian dalam pendataan tersebut.

Ia berharap masyarakat yang belum memiliki kepastian dokumen kewarganegaraan dapat melaporkan diri melalui pemerintah setempat agar keberadaan mereka dapat diinventarisasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Bagi Pemerintah Kota Bitung, penyelesaian persoalan ini tidak berhenti pada penegasan status kewarganegaraan. Kepastian tersebut menjadi pintu masuk bagi warga untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara resmi, sekaligus memastikan hak dan kewajiban mereka tercatat sesuai peraturan perundang-undangan.

0/Post a Comment/Comments

LUGAS 28th
Ads1
Ads1