LUGAS | MANADO — Konflik antarkampung yang tidak segera ditangani berisiko meluas menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Untuk mengantisipasi potensi itu, Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara beraudiensi dengan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sulawesi Utara, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Command Centre Dit Intelkam Polda Sulut itu membahas penguatan komunikasi dan pertukaran informasi antara Senkom dan kepolisian sebagai bagian dari upaya mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Direktur Intelkam Polda Sulut, Kombes Pol. Malpa Malacoppo, S.H., S.I.K., M.I.K., menyambut baik audiensi tersebut. Ia menekankan pentingnya informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah persoalan di tengah masyarakat berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Sinergi dan komunikasi yang baik dengan Senkom Mitra Polri sangat penting untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas,” kata Malpa.
Menurut dia, koordinasi dengan elemen masyarakat dapat membantu kepolisian memperoleh informasi awal mengenai dinamika sosial di lingkungan warga. Informasi tersebut perlu ditangani secara tepat agar langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum situasi memburuk.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu ialah konflik antarkampung atau tarkam. Perselisihan yang bermula dari persoalan lokal dinilai berpotensi meluas apabila tidak dikelola dengan baik, terlebih jika berkembang menjadi sentimen kesukuan atau keagamaan.
Ketua Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara, M. Amin Muslim, S.Kom., menyatakan organisasinya siap memperkuat koordinasi dengan Polda Sulut dalam mendukung pemeliharaan keamanan di wilayah tersebut.
“Senkom Mitra Polri berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Polda Sulawesi Utara, khususnya dalam membantu menyampaikan informasi awal mengenai potensi gangguan kamtibmas. Kami berharap komunikasi yang terjalin dapat mendukung langkah pencegahan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” ujar Amin.
Ia menegaskan, partisipasi masyarakat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, informasi yang diperoleh anggota Senkom harus disampaikan melalui jalur koordinasi yang tepat, dengan tetap memperhatikan kebenaran informasi dan menghindari penyebaran kabar yang belum terverifikasi.
Dalam audiensi tersebut, Senkom juga menyerahkan laporan kegiatan organisasi dan dokumen legal formal, termasuk nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Korbinmas Baharkam Polri dan Korlantas Polri di tingkat Mabes Polri.
Pertemuan itu turut dihadiri Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sulut, AKBP Luther Tadung, dan Panit Subdit III, IPTU Agus Sampaleng.
Dari pihak Senkom, hadir Sekretaris Provinsi Apt. Ridwan D. Kristanto, S.Farm.; Pembina Provinsi H. Soenarwan, S.T.; Wakil Bendahara Provinsi Alamrijadi Sukardi, S.E.; Biro OKK Apt. Heriyanto, S.Si., M.Si.; serta Biro PHMAL Muh. Mursyid.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi koordinasi yang berkelanjutan antara Senkom dan Dit Intelkam Polda Sulut. Tantangannya bukan sekadar mempercepat arus informasi, melainkan memastikan setiap informasi ditindaklanjuti secara terukur agar potensi konflik dapat dicegah tanpa memperkeruh keadaan di tengah masyarakat.
