LUGAS | BITUNG — Kejujuran melaporkan transaksi usaha menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pajak daerah di Kota Bitung. Terutama pada sektor rumah makan, hotel, resort, dan usaha jasa lainnya yang menggunakan sistem penghitungan pajak secara mandiri atau self-assessment.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan dan konfirmasi awak media dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung, Theo Rorong, S.E., di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026). Pembahasan tersebut menyoroti kepatuhan wajib pajak sekaligus pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Theo menjelaskan, melalui sistem self-assessment, wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak berdasarkan transaksi atau pembayaran yang diterima dari konsumen. Karena itu, laporan yang disampaikan harus mencerminkan seluruh aktivitas transaksi sebenarnya.
“Prinsipnya, kami mengharapkan setiap wajib pajak melaporkan transaksi usahanya secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sampai aktivitas transaksi yang terjadi tidak tercermin dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah,” ujar Theo.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif umum Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditetapkan sebesar 10 persen. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima penyedia barang atau jasa tertentu. Dalam mekanisme tersebut, konsumen menjadi subjek pajak, sedangkan pengusaha bertindak sebagai wajib pajak yang memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah.
Theo menegaskan, PBJT makanan dan minuman pada prinsipnya dibayarkan konsumen akhir. Pengusaha berkewajiban memungut dan menyetorkannya sesuai ketentuan, bukan menanggung pajak tersebut sebagai beban usahanya.
“Pajak ini sebenarnya dibayarkan oleh konsumen yang menikmati makanan, minuman, atau menggunakan jasa yang dikenakan pajak. Pengusaha bertugas memungut dan menyetorkannya. Jadi, perlu ada pemahaman yang benar,” katanya.
Persoalannya, masih terdapat anggapan di kalangan pengusaha lokal bahwa pajak daerah merupakan beban tambahan yang dapat mengganggu arus kas atau cash flow usaha. Kondisi itu membutuhkan edukasi berkelanjutan, terutama mengenai mekanisme pemungutan, pencatatan, pelaporan, dan penyetoran pajak.
Theo mengakui, kemampuan administrasi rumah makan besar dengan jaringan usaha nasional berbeda dengan warung makan dan usaha kuliner milik masyarakat lokal. Karena itu, pendekatan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan skala usaha masing-masing.
“Kami juga harus melihat kondisi pelaku usaha di lapangan. Pengusaha besar dan UMKM tentu memiliki kemampuan yang berbeda. Karena itu, edukasi harus terus dilakukan supaya masyarakat memahami aturan perpajakan,” ungkapnya.
Dalam pembahasan tersebut, ketentuan pengecualian PBJT bagi usaha makanan dan minuman juga menjadi perhatian. Perda Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pengecualian bagi usaha dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp4 juta per bulan. Ketentuan ini perlu dipahami agar pelaku UMKM tidak keliru menafsirkan kewajiban pajaknya.
Theo mengatakan, pemerintah tidak ingin kurangnya informasi membuat pelaku usaha merasa terbebani atau salah memahami aturan. Edukasi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain rumah makan dan usaha kuliner, sektor perhotelan, resort, penginapan, vila, serta fasilitas akomodasi lainnya turut menjadi perhatian Bapenda. Sektor tersebut memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kota Bitung.
Tantangan Bapenda, menurut Theo, adalah memastikan seluruh pelaku usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak terdata, memahami kewajibannya, dan menyampaikan laporan berdasarkan transaksi sebenarnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian antara aktivitas usaha dan laporan pajak yang disampaikan.
“Kami berharap ada kesadaran dan keterbukaan dari seluruh wajib pajak. Kalau transaksi yang dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka kontribusi sektor usaha terhadap daerah juga dapat dihitung secara tepat. Ini untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Theo.
Optimalisasi pajak daerah pada akhirnya bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pemerintah. Kejujuran pelaporan, ketepatan penyetoran, serta pemahaman terhadap aturan menjadi kunci agar kontribusi dunia usaha terhadap pendapatan asli daerah berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan.
