TABLODLUGAS.COM | Jakarta - Media massa diminta taat kode etik jurnalistik, meskipun sebagian politikus yang bertarung pada Pemilu 2014 merupakan pemilik media.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan ada beberapa media yang terkait politik.
Dia mencontohkan Metro TV dan Media Indonesia terkait dengan Surya Paloh yang nota bene adalah Ketua Partai Nasdem. Sementara Aburizal Bakrie, yang mencalonkan diri jadi calon presiden dari Partai Golkar, diketahui terkait TV One.
“Nah, bagaimana media bisa menyalurkan informasi tanpa terkait konflik kepentingan,” ujarnya, Rabu (13/2).
Dia berharap Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers mengawasi apakah kode etik jurnalistik betul dilaksanakan.
Nasihin Masha, Pimred Republika, menilai pemilik media yang politikus besar kemungkinan bisa memengaruhi produk jurnalistik. Meski demikian media tetap tidak boleh menutupi fakta atau mendiskriminasi.
Di sisi lain, kata dia, masyarakat harus semakin kritis menilai media. Membandingkan informasi dari beberapa sumber pemberitaan adalah salah satu cara mendapat informasi yang kompeherensif.
Wahyu Muryadi, Pimred Tempo Group, menegaskan pertarungan kepentingan menjelang pemilu hanya bisa dikontrol melalui kode etik. Bila menyalahi itu, Dewan Pers bisa mengambil tindakan. (L/JIBI)
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan ada beberapa media yang terkait politik.
Dia mencontohkan Metro TV dan Media Indonesia terkait dengan Surya Paloh yang nota bene adalah Ketua Partai Nasdem. Sementara Aburizal Bakrie, yang mencalonkan diri jadi calon presiden dari Partai Golkar, diketahui terkait TV One.
“Nah, bagaimana media bisa menyalurkan informasi tanpa terkait konflik kepentingan,” ujarnya, Rabu (13/2).
Dia berharap Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers mengawasi apakah kode etik jurnalistik betul dilaksanakan.
Nasihin Masha, Pimred Republika, menilai pemilik media yang politikus besar kemungkinan bisa memengaruhi produk jurnalistik. Meski demikian media tetap tidak boleh menutupi fakta atau mendiskriminasi.
Di sisi lain, kata dia, masyarakat harus semakin kritis menilai media. Membandingkan informasi dari beberapa sumber pemberitaan adalah salah satu cara mendapat informasi yang kompeherensif.
Wahyu Muryadi, Pimred Tempo Group, menegaskan pertarungan kepentingan menjelang pemilu hanya bisa dikontrol melalui kode etik. Bila menyalahi itu, Dewan Pers bisa mengambil tindakan. (L/JIBI)
