Gayus Tambunan: Jokowi Tak Terbendung

TABLOIDLUGAS.COM | "Kalau lihat dukungan, Jokowi sudah nggak ketahan, nggak terbendung... Aku ikut arus sajalah," ujar Gayus Tambunan, terpidana 7 tahun penjara kasus korupsi perpajakan. (L)

Tips Memilih Capres a La Nazarudin

TABLOIDLUGAS.COM | "Jangan pemimpin yang pura-pura baik, makin dia banyak mengaku baik, makin banyak bohongnya. Nanti malah ngerampok uang rakyat lebih banyak lagi,"ujar M. Nazarudin, SALAH SATU koruptor dana Wisma Atlet.

Microsoft Berikan Penghormatan Terakhir untuk Bliss

TABLOIDLUGAS.COM | "Saya senang mengetahui bahwa orang-orang senang dengan melihat itu, melihat sebuah foto yang saya ambil," ujar Charles O'Rear, pemilik karya cipta "Bliss" yang menjadi salah satu wallpaper legendaris Windows XP.

Microsoft mengungkap asal muasal tampilan latar (wallpaper) legendaris Windows XP "Bliss", dengan merilis video wawancara sang fotografer Charles O'Rear, pasca pernyataan Microsoft yang secara resmi telah menghentikan layanan dukungan Windows XP.

Setelah Microsoft menghentikan layanan dukungan untuk Windows XP, rilis video tersebut seakan menjadi cara penghormatan untuk kesan yang terus akan dikenang, seperti dilansir Daily Mail, Sabtu (12/04/14).

O'Rear adalah mantan fotografer National Geographic. Dia menceritakan bahwa dia menemukan pemandangan indah dengan rumput  sempurna dan langit bersih, saat dalam perjalanan melewati Napa Valley untuk mengunjungi pacarnya di San Francisco pada 1996.

Uniknya, kata O'Rear, meskipun foto tersebut menggambarkan keadaan lingkungan yang tenang, sebenarnya daerah tersebut adalah jalan paling berbahaya dan lalu lintasnya tersibuk.

Meskipun kondisi jalan yang berbahaya, dia dapat mengambil gambar yang mendeskripsikan ketenangan. Dia menggunakan film lama untuk kamera manual dan memotret momen terkenal itu di 1996 .

Ketika dia mengambil gambar, kata O'Rear terdapat beberapa awan di langit. Namun, ketika dia pertama kali menyaksikan pengaturan laik foto itu, langit itu benar-benar bersih.

Beberapa tahun kemudian, Microsoft menginginkan foto itu untuk tampilan Windows XP, seperti dilaporkan Time. Mereka ingin O'Rear langsung datang secara pribadi ke kantor Microsoft untuk memberikan foto.

"Aku tidak tahu waktu itu kemana akan pergi," kata O'Rear dalam video wawancara yang dikutip Daily Mail.

"Sekarang, siapa saja dari yang berusia 15 akan ingat foto ini sampai sisa hidup mereka," kata O'Rear. (L)

Makin Stres, Caleg Gagal Terancam Diceraikan Istrinya

TABLOIDLUGAS.COM | Kupang - Nasib seorang calon anggota legislatif di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sungguh sial. Sudah gagal lolos menjadi wakil rakyat dalam pemilu legislatif, Rabu, 9 April 2014, dia masih harus menghadapi ancaman cerai dari istrinya.

Sang istri merasa sangat kecewa. Bahkan keduanya terlibat dalam pertengkaran setelah mengetahui perolehan suara sang caleg jeblok, sehingga tidak memungkinkannya duduk di DPRD Kota Kupang. Sebagian harta mereka ludes dijual untuk kepentingan pencalonan. Sepeda motor dan barang tidak bergerak lainnya telah dilego. Bahkan rumah mereka pun telah digadaikan ke orang lain.

“Saya bingung kenapa hasilnya hanya begini, padahal selama sosialisasi saya punya harapan besar,” kata caleg dari daerah pemilihan Kecamatan Alak, Kota Kupang, itu. Dia menolak identitasnya dipublikasikan. Dia juga tidak mau menyebutkan nama istrinya.

Penjualan sebagian harta, termasuk penggadaian rumah, sudah dia sepakati bersama dengan istrinya. “Setelah gagal, istri saya justru minta cerai dengan alasan mau tinggal di mana karena tidak bisa menebus rumah yang telah digadaikan,” ujar sang caleg.

Sang caleg juga menanggung malu. Perolehan suaranya tidak sesuai dengan janji tim pemenangan yang dibentuknya. Timnya sesumbar dia bakal meraih jumlah suara yang signifikan dan lolos menjadi anggota DPRD Kota Kupang.

Salah satu tetangga caleg malang itu, Marten, mengatakan pertengkaran suami-istri itu berkaitan dengan rumah mereka yang digadaikan ke pihak lain. Sebab, jika rumah itu tidak ditebus dalam waktu dekat, mereka bakal kehilangan tempat tinggal. "Pertengkaran suami-istri itu sempat menjadi tontonan warga," ucapnya.

(L/Tempo)

Caleg Stres, Ngomel hingga Telanjang

TABLOIDLUGAS.COM | Pondok Pesantren Dzikrussyifa Asma Berojomusti, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, sudah menangani sedikitnya 40 calon legislatif yang mengalami stres setelah pemilu legislatif 9 April lalu. Saat diterapi kejiwaan di pondok pesantren, mereka ada yang marah-marah, diam, bahkan telanjang sambil teriak-teriak. "Saya prihatin," ujar pimpinan Pondok Pesantren Dzikrussyifa Asma Brojomusti, K.H. Muzzakin, pada media ini, Minggu, 13 April 2014.

Menurut Muzzakin, 46 tahun, 40 orang caleg itu datang dari pelbagai tempat di Tanah Air, mulai dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lampung, Jakarta, dan Banten. Juga dari Pekalongan, Jawa Tengah, Malang, Sidoardjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Dari 40 orang tersebut, ada tiga orang yang justru lebih dahulu datang sebelum pencoblosan pemilu legislatif 9 April 2014.

Para caleg yang stress ini sebagian tidak tahan dengan tekanan mental yang kuat. Misalnya, kalah karena tidak lolos jadi anggota legislatif, kemudian mengeluarkan biaya besar, rasa malu dan hina yang berlebihan, serta harapan tinggi yang tidak tercapai. Dampaknya, para caleg ini mengalami perubahan kejiwaan dan cenderung kosong pikirannya.

Kyai Muzzakin mencontohkan, karena pikirannya kosong, maka orang bersangkutan dipengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan dunia jin dan setan. Contohnya, ada caleg dari Kabupaten Sidoardjo mengalami goncangan jiwa yang hebat. Suka teriak-teriak, ngomel, dan kemudian telanjang. Belakangan diketahui caleg ini mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 700 juta yang diberikan ke tim suksesnya. Namun, uang sebesar itu habis dan caleg bersangkutan tidak lolos menjadi anggota DPRD Sidoardjo. "Yang sukses timnya, sementara orangnya stres," katanya.

Contoh lain, ada beberapa caleg yang juga mengalami goncangan jiwa. Seperti dari beberapa orang dari Jawa Timur, yang datang berobat di pondoknya, berperilaku ganjil. Ada yang datang ke pondok pesantrennya dengan posisi diam dan tidak mau diajak bicara. Kemudian, ada yang ngomel-ngomel sendiri hingga menangis. Tak hanya itu, ada juga caleg yang tiba-tiba menggunakan jas, lengkap dengan tas, dan pakaian rapi. Mereka ini layaknya seperti sudah terpilih menjadi anggota Dewan.

Menurut Kyai Muzzakin, sebanyak 40 orang tersebut, datang secara bergiliran. Misalnya, pasien yang sempat telanjang dari Sidoardjo kini sudah pulang. Demikian juga dari Banten, Malang, dan Pekalongan juga sudah pulang. Kini masih ada enam caleg yang masih berada di pondok pesantrennya.

Muzzakin berharap dalam satu pekan ini para caleg itu bisa cepat sembuh sedia kala. Sebab, sebagian caleg ini mengalami problem kejiwaan karena ingin meraih cita-cita, tetapi belum tercapai. Makanya, untuk melakukan terapi, dirinya mengaku harus sabar. "Saya berusaha untuk menenangkan kejiwaannya," ujarnya.

Terapi untuk caleg yang gagal ini tidak satu dua kali ini saja. Sebab, setelah Pemilu 2009 lalu, Muzzakin  juga memberikan pengobatan terhadap 23 caleg yang gagal menjadi anggota Dewan. "Jadi, bukan ini saja," ucapnya.

(L/Tempo)

Bersiap Hadapi #Tragedi_UN, Siswa SMA di Palembang Beli Jawaban UN Rp 7 Juta

TABLOIDLUGAS.COM | Palembang - Ujian Nasional (UN) 2014 tingkat SMA sederajat dimulai Senin (14/4/2014), hingga Rabu (16/4/2014).

Meski berbagai upaya sudah dipersiapkan, ternyata tidak semua siswa yakin bisa mengatasi UN dengan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di sekolah.

Ratusan siswa di Kota Palembang, Sumatera Selatan, bahkan rela mengumpulkan uang Rp 7 juta dengan cara patungan, untuk membeli kunci jawaban semua mata pelajaran dan paket soal.

Kunci jawaban itu, didapat dari seseorang yang disebut oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

RD, siswa SMA Negeri di Palembang, mengaku jadi koordinator di kelasnya untuk mengumpulkan uang tersebut.

Dia mendapatkan informasi tentang peluang mendapatkan kunci jawaban ini, dari siswa kelas lain di sekolahnya yang berhubungan langsung dengan penyedia kunci jawaban itu.

"Saya bersama lima koordinator kelas lain mengadakan rapat untuk menentukan kunci jawaban dengan biaya berapa yang akan diambil," katanya.

Ia menuturkan, kunci jawaban tersebut ditawarkan dalam beberapa kelompok harga dan berbeda penyedianya.

Termurah, kunci jawaban itu dijual seharga Rp 750.000. Ada pula yang seharga Rp 5 juta, Rp 7 juta, Rp 15 juta, hingga Rp 31 juta. Namun, mereka sepakat membeli kunci jawaban yang harganya Rp 7 juta.

"Itu paling standar dan kami berharap dengan harga yang tidak terlalu murah ini, jawabannya juga benar-benar valid," jelasnya.

Setelah sepakat membeli, kata RD, setiap siswa di kelasnya membayar Rp 50.000 sehingga terkumpul Rp 2 juta dari 40 siswa. Uang tersebut, diserahkan pada pemberi informasi awal dan saat itu terkumpul sekitar Rp 10 juta dari enam kelas yang ada di sekolahnya.

Setelah terkumpul, uang tersebut dikirim ke rekening oknum tersebut sebesar Rp 7 juta. "Sisa uangnya Rp 1 juta kami berikan pada siswa yang jadi perantara, sisanya untuk biaya print yang tiap kelas dilakukan delapan siswa," ujarnya.

RD dan teman-temannya, belum sekali pun bertemu dengan orang yang disebut oknum tersebut. Meski demikian, mereka yakin siswa yang menjadi perantara tidak berbohong.

Kunci jawaban akan dikirim melalui email oknum tersebut ke email siswa perantara. Sesuai perjanjian, oknum akan mengirim kunci jawaban pada Senin (14/4) dini hari, sekitar pukul 00.00-03.00.

Setelah menerima kiriman kunci jawaban, siswa perantara akan mengirimkan kembali (forward) email tersebut ke email perwakilan atau koordinator setiap kelas.

"Tiap kelas dipercayakan delapan siswa untuk mencetak (print) kunci jawaban tersebut untuk besok paginya dibagikan ke seluruh siswa di kelas," jelasnya.

(L/Kompas)

Tidak Terpilih, Caleg di Nabire Blokir dan Rusak Kantor Kelurahan

TABLOIDLUGAS.COM | Seorang Caleg di Nabire Papua melampiaskan amarahnya dengan memblokir perumahan dan merusak kantor kepala desa akibat gagal menjadi anggota legislatif pada  (Pileg) 2014,  9 April kemarin.

Anselmus Petrus Youw, yang mencalonkan diri melalui Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga mantan Bupati Nabire tersebut kecewa kepada warga karena tidak memilihnya, padahal ia telah merelakan tanahnya untuk dijadikan perumahan.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo, mengamuknya caleg tersebut karena tidak dipilih warga sehingga bersama puluhan pendukungnya merusak perumahan, pangkalan ojek dan kantor kepala desa.

 “Beberapa orang masuk rumah sakit,” Ujar Sulistyo Pudjo.

Ditambahkan Pudjo, sebelum pencoblosan para pendukung Anselmus juga sempat melakukan pengancaman  kepada  petugas TPS dan ketua RT setempat agar warga mencoblos caleg yang didukung mereka. (L/Care)

Catatan Akhir Pekan: Tukang Survei *

Oleh: Moh Mahfud MD

Kekeliruan, bahkan kesalahan, berbagai hasil survei politik kembali terjadi secara mengejutkan ketika pada 9 April 2014, sekitar jam 17.00 WIB, hasil quick count (hitung cepat) pemungutan suara untuk pemilu legislatif (pileg) diumumkan.

Ternyata, kembali terjadi perbedaan yang tajam antara hasil-hasil survei sebelumnya dengan hasil hitung cepat seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta pada 2012. Pada Pilgub DKI Jakarta, sampai hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, hampir semua hasil survei menyebut Foke-Nara sebagai pemenang signifikan. Tetapi, hasil pilgub membuktikan kesalahan berbagai survei karena yang menang ternyata Jokowi-Ahok, pasangan calon yang sebelumnya diremehkan berbagai survei. Pada Pileg 2014 kesalahan-kesalahan hasil survei tampak mencolok juga.

Partai-partai berbasis massa Islam yang semula diduga akan terkubur karena merosotnya kepercayaan masyarakat ternyata meningkat secara mengejutkan dengan kumulasi perolehan sampai sekitar 31%. Partai Golkar yang semula diunggulkan dengan kisaran suara 19% ternyata hanya meraih 15%. Perolehan PDIP terpaut signifikan dari hasil survei maupun targetnya. Kejutan perlawanan hasil hitung cepat terhadap hasil-hasil survei sebelumnya tampak jelas pula pada beberapa partai.

Partai NasDem yang oleh banyak survei dilihat secara pesimistis karena untuk mendapat 3,5% saja dianggap susah ternyata mendapat hampir 7%, menyamai partai lama, Partai Persatuan Pembangunan yang juga mengalami kenaikan sedikit. PKS yang karena terpaan isu korupsi hanya akan bertahan pas-pasan di dekat parliamentary threshold, ternyata mampu bertahan di posisinya pada kisaran 7%. PKB pun meroket secara mengejutkan dari perolehan Pileg 2009 sebesar 4,8% menjadi sekitar 9,1%.

Padahal sebelum pileg banyak survei yang selalu meletakkan PKB pada perolehan sekitar 4%, bahkan ada yang tega meletakkan di bawah parliamentary threshold 3,5%. Ada juga yang memang mendekati hasil survei yakni fakta bahwa PBB dan PKPI benar-benar tidak masuk ke parliamentary threshold. Begitu pula, meski angkanya kurang akurat, hasil survei menyatakan bahwa Partai Demokrat akan terjun bebas sesuai hasil pileg karena terjun dari 20% ke kisaran 9%. Hasil-hasil survei politik belakangan ini memang banyak yang meleset sehingga tak lagi bisa dijadikan pegangan sebagai produk kerja ilmiah yang logis dan predictable.

Hasil survei dan hasil pemilihan yang sesungguhnya kerapkali berbeda secara mengejutkan. Kalau metodologinya benar, mestinya hasil-hasil survei lebih banyak benarnya daripada salahnya, bahkan tingkat kesalahannya sudah bisa diukur sebelumnya oleh metode dan hasil survei itu sendiri yang dibatasi dengan margin tertentu. Ketika itu ditanyakan kepada pembuat survei, jawaban yang sama selalu dikemukakan bahwa hasil survei hanya memotret pada saat dilakukan survei dan bisa berubah pada saat-saat akhir.Ya, juga sih.

Survei memang potret saat dilakukan wawancara. Tetapi, tentu itu bukan jawaban yang tepat. Kalau jawabannya hanya begitu, ya tak perlu survei-surveian segala. Mestinya ada metode agar perbedaan itu tak terjadi dengan sangat mencolok. Mungkin benar yang dikatakan Dradjad Wibowo, banyak intelektual dan lembaga survei yang belakangan ini melacurkan diri, tidak melakukan survei dengan cara-cara profesional-ilmiah sehingga survei lebih banyak melesetnya atau malah dipelesetkan asal mendapat uang. Sekarang ini banyak lembaga survei yang mengerjakan survei sudah didahului dengan tendensi politis tertentu.

Bahkan ada penyurvei yang membawa lembaganya untuk menjadi tim sukses atau konsultan salah satu kontestan dalam sebuah kontestasi politik. Berusaha seobjektif apa pun, kalau sudah menjadi tim sukses atau konsultan suatu kontestan, akan menyebabkan hasil survei tak lagi akurat karena akan diarahkan membentuk dan menggiring opini untuk menguntungkan kliennya. Waktu saya masih ketua MK, ada pimpinan lembaga survei yang mengurus perkara kliennya yang diperkarakan di MK. Luar biasa. Dalam kenyataan kita sering dikagetkan oleh munculnya satu lembaga survei secara tiba-tiba yang kiprahnya belum pernah terdengar.

Tiba-tiba lembaga ini memasukkan nama orang yang tadinya ada di luar pusaran tokoh-tokoh populer menjadi bagian dari tiga atau lima besar. Kemasan metodologinya okey juga, tetapi substansinya tak masuk akal. Kemasan yang dipergunakan misalnya menyebut melibatkan 1500 orang di 33 provinsi yang diwawancarai secara langsung dengan toleransi kesalahan 2% dan berbagai tetek bengek kemasan lainnya. Dari kemasan yang seakanakan ilmiah itu dimunculkanlah orang yang sebenarnya tidak masuk dalam survei atau tidak pernah disurvei.

Itulah sebabnya banyak hasil survei yang tak sesuai hasil pemilihan yang sesungguhnya. Membaca fakta maraknya penyurvei yang instan dan tak jelas belakangan ini saya teringat pernyataan Gus Dur pada awal 1990-an bahwa di Indonesia banyak sekali ilmuwan tukang yakni ilmuwan yang menggunakan kepandaiannya untuk menukangi temuan ilmiah sesuai pesanan.

Sekarang pun banyak penyurvei dan lembaga survei yang tidak bekerja pada prinsip objektivitas-ilmiah, tapi bekerja sesuai pesanan. Mereka menukangi rencana dan hasil survei agar sesuai keinginannya sendiri atau pesanan klien sehingga lebih tepat disebut sebagai tukang survei atau ahli menukangi survei. []

*
Direlay dari KORAN SINDO, 12 April 2014
Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

Sejumlah Caleg Menarik Kembali Sumbangan untuk Masjid

TABLOIDLUGAS.COM | Polman - Panitia renovasi Masjid Al Aqsha di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, kebingungan lantaran harus mengembalikan uang sumbangan dari sejumlah calon anggota legislatif yang diduga gagal. Padahal, uang tersebut sudah masuk ke kas masjid dan diumumkan ke publik.

Muhammad Daming, bendahara Masjid Al Aqsha, mengaku pihaknya menerima sumbangan dari sejumlah caleg dengan total Rp 7,5 juta. Namun setelah pemungutan suara pada 9 April kemarin, tiba-tiba sejumlah caleg meminta agar uang sumbangan itu dikembalikan.

"Sumbangannya sudah dimasukkan ke kas dan diumumkan ke publik bahwa ada caleg yang menyumbang ke masjid. (Namun) saya heran ternyata (sumbangan) diminta kembali," ujar Muhammad Daming kepada redaksi, Jumat (11/4/2014).

Menurut Daming, kendati sumbangan tersebut telah dialokasikan untuk renovasi Masjid Al Aqsha yang kini tengah berjalan, pihaknya siap mengembalikan uang tersebut.

"Hanya saja syaratnya, saat pengembalian, semua pengurus masjid, tim sukses, dan caleg bersangkutan duduk satu lokasi agar tak menimbulkan fitnah di kemudian hari," ucap Daming.

Rekan Daming yang juga panitia renovasi masjid, Yadi, mengaku heran, dana sumbangan yang semula diberikan sang caleg sebelum pemilu dengan alasan ikhlas membantu renovasi, belakangan ternyata diminta kembali.

Yadi bingung dan tak mengerti, apa alasan sang caleg meminta sumbangannya dikembalikan.

“Kalau ikhlas menyumbang ke masjid, mestinya tak diminta kembali. Kan sudah disumbangkan dan diumumkan secara terbuka,” kata Yadi.

Baik Muhammad Daming maupun Yadi menyatakan sepakat mengembalikan sumbangan dengan pamrih tersebut kepada sejumlah caleg. Menurut mereka, sejumlah pengurus masjid lainnya pun merasa malu dengan ulah para caleg tersebut.

(L/Kompas)

Caleg Demokrat Minta Kompor Gasnya Dikembalikan

TABLOIDLUGAS.COM | Parepare - Karena sudah yakin tak bakal lolos, Andi Farida Soewandi, caleg DPRD asal Demokrat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, meminta kembali kompor gas yang pernah dibagikan ke puluhan warga di Kelurahan Batang Rappe, Kecamatan Bacukiki, tiga hari sebelum hari pencoblosan. Zaenal, salah seorang warga, mengemukakan, kompor dari tim caleg gagal tersebut diterimanya dengan kesepakatan bahwa dia harus mencoblos caleg tersebut pada hari pencoblosan.

"Padahal saya coblos caleg itu. Tapi tidak puas dan mengharuskan saya dengan istri ikut coblos caleg yang sama. Lah bagaimana, kita juga sudah terima pemberian dari caleg lain, jadi kami bagilah suara. Apalagi tidak ada perjanjian harus lebih satu suara," katanya, Jumat (11/4/2014).

Zaenal mengaku, saat kompor gas tersebut ditarik, dia tengah melayani pelanggannya yang hendak minum kopi.

"Saya bersama istri sedang masak pakai kompor pemberian caleg tersebut. Tiba-tiba salah seorang tim caleg datang meminta agar kami mengembalikan kompor tersebut. Padahal, kompornya tengah kami pakai buat masak air karena kami ada pelanggan yang pesan kopi," ujarnya.

Karena merasa dipermalukan, Zaenal mengaku marah dan langsung membanting kompor tersebut di depan tim caleg tersebut.

"Saya jengkel karena dipermalukan. Makanya saya banting kompornya. Saya diancam dilapor ke polisi, tapi saya tidak takut," tekannya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, caleg tersebut membagikan sekitar 50 kompor gas kepada warga yang tersebar di 3 TPS berbeda, yakni di TPS 11, 13, dan 14. Hingga diturunkannya berita ini, belum ada konfirmasi dengan pihak caleg bersangkutan karena sulit dihubungi. 

(L/Kompas)

Tak Mencapai Target, Caleg PAN Minta Warga Kembalikan Rp 50.000

TABLOIDLUGAS.COM | Kolaka - Tiga orang warga Kelurahan Sabilambo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendatangi kantor Panwas Kolaka, Jumat (11/4/2014). Lukaman, Helmiati, dan seorang lagi yang namanya enggan disebutkan datang untuk melaporkan Susilia Subardi, calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil II Kolaka.

Mereka merasa terintimidasi oleh caleg tersebut lantaran sang caleg meminta uangnya untuk dikembalikan. Mereka pun dianggap pengkhianat sebab tidak memilih caleg tersebut saat proses pencoblosan beberapa hari yang lalu.

Menurut mereka, kekecewaan caleg berjilbab ini dimulai saat perhitungan suara di TPS para pelapor. Suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Sejak itu, lanjut Helmiati, si caleg mulai meminta kembali uang yang telah dikeluarkannya.

“Dia kasih kita itu Rp 50.000 untuk satu kepala pada tanggal 7 April. Dia bilang pilih saya. Pas selesai perhitungan suara, eh uangnya diminta lagi. Katanya kita ini pengkhianat. Uang itu saya kembalikan Rp 100.000 karena saya berdua dengan orang yang di rumah. Setelah itu, saya datang di Panwas ini untuk melapor,” ucap Helmiati.

Hal senada juga disampaikan warga lain, Lukman, yang juga ikut melapor. Menurutnya, saat caleg itu meminta uang kembali, dia pun berharap agar suaranya juga ikut ditarik.

“Saya bilang kalau uang mau kembali suara juga harus kembali. Tapi saya merasa terintimidasi, makanya saya ke KPUD, mereka bilang lapornya ke Panwas. Makanya saya datang kemari,” tambahnya.

Anggota Panwas Kolaka, Lukman, menegaskan menerima sejumlah uang sebagai barang bukti. Panwas akan segera memanggil caleg yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Jika terbukti, lanjutnya, maka caleg tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Barang bukti ada uang sekitar Rp 300.000. Kami sementara periksa yang melapor. Nanti setelah itu kita panggil lagi caleg yang dilaporkan itu. Kalau terbukti pasti kita hukum sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.

Sampai saat ini redaksi masih berusaha menghubungi Susilia Subardi untuk mendapat konfirmasi terkait tudingan ini.

(L/Kompas)

Windows XP Resmi Hentikan Layanan Dukungan

TABLOIDLUGAS.COM | Pada 8 April 2014 ini  sistem operasi lawas Windows XP secara resmi 'dipensiunkan' oleh Microsoft. Sistem operasi yang sudah beredar selama 13 tahun itu akhirnya harus digantikan oleh sistem oeprasi yang lebih modern, Windows 7, 8 dan 8.1.

Sejak 2013 lalu, pihak Microsoft tak henti-hentinya mengimbau para pengguna untuk segera beralih dari Windows XP. Pasalnya tanpa dukungan patch dan update keamanan dari Microsoft, Windows XP justru akan menjadi bumerang dan membahayakan pengguna.

Tak hanya Microsoft, hal senada pun diperingatkan oleh Trustwave, perusahaan keamanan komputasi yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat.

Director Truswave Christopher Pogue menjelaskan, dihentikannya patch dan update kemanan oleh Microsoft memungkinkan lubang (bug) keamanan pada Windows XP. Celah itu dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh hacker untuk mengeksploitasi berbagai hal yang ada di PC pengguna. Bahayanya, menurut data yang dimiliki Trustwave, 20 sampai 30% PC di dunia saat ini masih mengadopsi Windows XP.

"Anda menjalankan bisnis dan menggunakan XP; saya akan mengatakan Anda dalam bahaya. Di sini kita berbicara tentang jutaan sistem komputer yang tidak akan lagi menerima update keamanan secara rutin. Itu jelas menyebabkan kepanikan karena adanya kerentanan yang dapat dieksploitasi," papar Pogue seperti dilansir laman China Post, Senin (7/4/2014),

Selain Trustwave, penyedia solusi dan layanan keamanan komputasi Help AG juga turut memperingatkan bahaya penggunaan Windows XP bila masa pensiunnya tiba. Mereka menyebutkan bahwa tanpa update keamanan maka Windows XP akan sangat mudah diretas. Terlebih para komunitas hacker diduga telah mengetahui berbagai celah kemanan yang ada pada Windows XP

Help AG juga meyakini jika saat ini para hacker telah memiliki daftar kelemahan yang ada pada Windows XP. "Tidak adanya perbaikan yang tersedia, daftar kelemahan ini akan membuat penggunaan OS Windows XP berada dalam bahaya. Pengguna XP harus memahami bahwa setelah dukungan berakhir, tidak akan ada perbaikan untuk kelemahan OS," jelas salah satu petinggi Help AG, Nicolai Solling, seperti yang dikutip dari Softpedia.

Tak hanya Microsoft yang menghentikan dukungan keamanan pada waktunya nanti, Solling juga menyebutkan bahwa para pembuat anti virus pun sudah tidak akan lagi memproduksi produk keamanan untuk platform Windows XP. (L)

Caleg PKS Minta Uang “Money Politics” Dikembalikan

TABLOIDLUGAS.COM | Nunukan - Muhammad Jafar, calon anggota legislatif nomor 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, meminta kembali dana “politik uang” yang disebarnya saat masa tenang.

Tuntutan itu disampaikannya setelah mengetahui perolehan suaranya di TPS 7, Kampung Nelayan Mansapa, Nunukan, hanya dua suara.

Kaharuddin, warga Kampung Nelayan Mansapa, yang ditugasi menyebarkan dana politik uang mengaku terpaksa mengganti uang yang telah diberikan kepada sejumlah warga karena malu menagih kepada warga.

“Dia memberikan saya 23 amplop masing-masing berisi Rp 150.000. Jadi jumlahnya semua Rp 3,45 juta. Dia ngomong minta bantu dicarikan suara di TPS 07 Perumahan Nelayan, Desa Mansapa," kata Kaharuddin, Kamis (10/4/2014).

"Setelah menerima uang, saya serahkan kepada warga sejumlah 27 orang. Saya terpaksa nombok Rp 600.000 karena ada empat warga lagi minta kepada saya,” sambungnya.

Sehari pascapelaksanaan Pemilu 2014, Kaharuddin mengaku mendapat pesan singkat seluler dari Muhammad Jafar yang meminta pengembalian uang kerena Jafar hanya mendapat dua suara di TPS itu.

“Saya telepon dia, dia minta kembali uangnya. Tadi pagi ada suruhan dia mau ngambil uang, tapi tidak saya kasih karena saya mau mengembalikan sendiri,” ujar Kaharuddin.

"Saya enggak mau harga diri saya hilang. Saya tidak mau malu dengan menagih masyarakat. Lebih baik saya bertanggung jawab mengembalikan uang," kata dia lagi.

Menurut Kaharuddin, sebenarnya tidak ada perjanjian bahwa uang harus kembali jika prediksi perolehan suara meleset. "Dia seorang pengusaha rumput laut, saya cuma nelayan rumput laut. Saya takut,” ungkap Kaharuddin.

Dikonfirmasi redaksi, caleg PKS Muhammad Jafar mengakui meminta kembali dana money politics karena kecewa tidak ada pemilih di TPS 07 Kampung Nelayan Mansapa. Dia mengakui telah memberikan uang kepada Kaharuddin karena sebelumnya ada jaminan akan mendapat 23 suara di TPS 07. Uang sebesar Rp 3,4 juta lebih itu dibagi dalam 23 amplop yang masing-masing berisi Rp 150.000. 

(L/Kompas)

Rapor Merah DPR 2019 - 2014

TABLOIDLUGAS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan rapor merah karena kinerjanya dinilai masih buruk. Dari 519 anggota DPR periode 2009-2014, hanya empat anggota yang kinerjanya sangat bagus, yaitu Muhidin Said, Riswan Tony, Ali Wongso H Sinaga, dan Aditya Anugrah Moha. Keempatnya dari Fraksi Partai Golkar.

Demikian salah satu hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang dirilis di Gedung Djoeang, Jakarta, Kamis (3/4/2014). Koordinator Formappi Sebastian Salang menjelaskan, empat anggota DPR dianggap berkinerja sangat baik karena memiliki nilai rata-rata di atas 8,5.

Setidaknya ada enam indikator untuk menilai kinerja anggota DPR, yaitu kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), memiliki rumah aspirasi di dapil, menghadiri rapat-rapat komisi, melaporkan harta kekayaan, menyampaikan gagasan dan aspirasi dalam rapat komisi, serta melaporkan kegiatan selama masa sidang dan reses.

Analisis penilaian menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen resmi DPR, daftar hadir komisi, risalah rapat komisi, dokumen fraksi, dokumen partai, dokumen anggota, dan situs anggota DPR selama tahun 2012. Dokumen kinerja DPR tahun 2012 diambil dengan alasan pada tahun itulah DPR memiliki aktivitas paling tinggi.

Selain empat anggota berkinerja sangat bagus, ada 29 anggota DPR (5,6 persen) yang diberi rapor baik. Jumlah anggota DPR yang kinerjanya dinilai cukup 51 orang (9,8 persen).

Mayoritas buruk


Mayoritas anggota DPR, yakni 435 (83,3 persen), anggota DPR berkinerja buruk. Hasil penelitian Formappi menyebutkan, sebanyak 117 anggota (22,5 persen) mendapat rapor buruk serta 318 anggota (61,3 persen) mendapat rapor sangat buruk.

Jika dilihat nilai rata-rata setiap fraksi, hanya Fraksi Partai Golkar yang mendapat nilai cukup (5,75). Fraksi yang dinilai buruk adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (5). Adapun rapor tujuh fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura sangat buruk dengan nilai antara 2 dan 3.

Dilihat dari nilai rata-rata per komisi, 11 komisi di DPR berkinerja buruk. Apabila dilihat dari nilai yang diperoleh, nilai Komisi VII teratas (5,11). Disusul berurutan Komisi X, Komisi V, Komisi VIII, Komisi XI, Komisi IV, Komisi II, Komisi III, Komisi IX, Komisi I, dan Komisi VI.

DPR mempertanyakan


Hasil penelitian Formappi itu dipertanyakan kalangan DPR. Anggota F-PKS, Indra, misalnya, mempertanyakan validitas data yang digunakan Formappi. ”Faktanya, reses atau tidak reses, anggota F-PKS itu rajin ke dapil. Pertemuan sampai tingkat RT pun kami datangi,” kata dia.

Selain itu, anggota-anggota F-PKS juga relatif lebih rajin mengusulkan gagasan dalam rapat-rapat. ”Cobalah buka risalah rapat, pasti datanya anggota PKS banyak yang sampaikan gagasan,” ujar Indra.

Anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, juga mempertanyakan penilaian untuk setiap komisi. Dibandingkan dengan komisi lain, Komisi II relatif lebih banyak terlibat dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang.

Meski mempertanyakan, Indra dan Nurul tetap menghargai hasil penelitian Formappi. Keduanya akan menggunakan hasil penelitian itu sebagai masukan untuk membangun DPR.

Komisi VII yang nilainya paling tinggi justru disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VII disebut-sebut meminta uang tunjangan hari raya ke SKK Migas.

Transaksi meningkat


Terkait transaksi keuangan para calon anggota legislatif mencurigakan yang terindikasi tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memburu. ”PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah memberikan masukan, tetapi kami belum mengecek semuanya. Ini menjadi skala prioritas bagi kami karena momentumnya terbatas. Belum sampai pada angka (laporan PPATK). Namun, berapa pun yang dilaporkan PPATK, kenyataannya pergerakan transaksi keuangan mencurigakan itu kan meningkat. Dari situ menarik, makanya ada skala prioritas untuk dilakukan penelaahan data yang dari PPATK itu,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Menurut Busyro, dalam data transaksi keuangan mencurigakan yang diberikan PPATK, KPK akan melihat apakah ada unsur gratifikasi. Busyro mengatakan, sangat mungkin, caleg terutama petahana menerima pemberian materi dari kalangan bisnis yang berkepentingan secara politik.

”Kalau dua kepentingan (politik dan bisnis) itu ketemu, melihat korupsi di Indonesia, itu kan sudah terjadi konspirasi antara elite politik dan bisnis. Ketika sampai pada unsur tindak pidana korupsinya, KPK akan masuk di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan telah mendeteksi sejumlah caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2014 dengan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan dari caleg itu terkait dengan sejumlah nama yang kini menjadi tersangka di KPK.

(L/Kompas)

Modus Curat Pecah Kaca Mobil Merajalela di Bandung

TABLOIDLUGAS.COM | Sekian lama Kota Bandung bersanding bersama Yogyakarta menjadi kota yang RAMAH dan NYAMAN. Benarkah? Dengan merajalelanya pencurian dengan modus pecah kaca mobil, mungkin perlu sedikit koreksi atas ungkapan ramah dan nyaman tersebut, dan Anda harus MENCARI KOTA TUJUAN LAIN untuk agenda kunjungan wisata atau bisnis, ASAL BUKAN KOTA BANDUNG.

Dalam satu bulan terakhir, modus pecah kaca mobil di wilayah hukum polresta Bandung kembali merajalela dengan korban mobil-mobil bernomor polisi selain D.

Salah satunya terjadi pada Selasa 1 April 2014 di depan Rumah Makan Nasi Liwet Cipagalo, Bandung Kidul, tepatnya Jalan Buah Batu yang hanya berjarak 200 meter dari pintu keluar tol dari Jakarta arah Kota Bandung. Adalah rombongan 5 (lima) orang dalam satu mobil milik Arif Nurokhim, yang sedianya mau buka puasa di RM Cipagalo, baru beberapa menit masuk dan pesan makan, begitu dilihat kaca mobil bagian kiri depan telah bolong dan seluruh barang berharga di dalam mobil lenyap.

Awalnya, usai memesan makan untuk buka puasa sunnah, Arif mau menelpon seorang temannya, namun karena baterai HP sudah lemah, ia teringat untuk mengambil power bank di mobil. Alhasil, ia telah melihat kaca mobilnya pecah dengan pintu tetap terkunci. Arif memarkir mobil di sisi kiri agak ke depan dari pintu rumah makan, dengan body mobil bagian tengah ke belakang tetap terlihat dari meja tempat mereka duduk, namun bagian depan tertutup krey (tirai bambu).

Dengan kejadian itu, mobil Arif yang berplat nomor polisi B xxxx mengalami kerugian pecah kaca yang segera dapat teratasi dengan mengurus asuransi, namun dua penumpangnya mengalami kerugian hingga lebih dari Rp315 juta akibat kehilangan berbagai dokumen dan alat kerja seperti laptop berisi sistem pengamanan suara pemilu, modem, hardisk eksternal, telepon genggam, sejumlah uang dan lain-lain.

"Sudah kami laporkan dengan nomor LP/82/IV/2014/JBR/Restabes BDG/Sekta Bdg Kidul. Kami tunggu pengembangan dan pengusutan dari pihak Polsek karena saat ini seluruh jajaran kepolisian sedang sibuk mengamankan Pemilu," ujar Arif.

Selain kehilangan data dan sistem pengamanan pemilu, hardisk eksternal salah satu penumpangnya yang seorang konsultan IT, berisi data riset terkait terorisme dan berbagai data penting lainnya terkait kamtibmas dan hankamnas. "Bagi yang menemukan misalnya jatuh ke pasar gelap, mohon untuk mengembalikan ke kepolisian terdekat," harap dia.

Modus pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil termasuk pencurian dengan pemberatan, termasuk dalam pasal 363 KUH Pidana.

Penjelasan pasal 363 KUHP:
(1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:
1o. Pencurian Ternak;
2o. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahay perang;
3o. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4o. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5o. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3o disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4o dan 5o, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.


Berbagai modus pecah kaca
National Geographic merilis video yang memperlihatkan bagaimana caranya memecahkan kaca mobil untuk keadaan darurat. Namun bisa saja taktik seperti ini yang juga dilakukan pencuri mobil di Indonesia. Dan memang modus ini sering kali terdengar.

Ternyata untuk memecahkan kaca dengan busi tidak seribet yang dibayangkan, cukup memanfaatkan busi bekas.

Caranya pecahkan busi, kemudian ambil pecahan porselennya yang berukuran sekitar seujung jari. Kemudian lemparkan saja langsung ke kaca mobil. Hasilnya brakk…kaca mobil pecah seketika.

Anda tidak bakal percaya kenapa proselen berukuran kecil itu bisa menghancurkan kaca. Nah, apa penyebabnya?

Ternyata hal itu terjadi karena kaca sampling mobil terbuat dari kaca tempered, yang tahan benturan dari bend tumpul yang lebih besar.

Namun ujung porselen busi yang sangat kecil, memiliki kekerasan yang lebih besar dibanding kaca mobil. Sehingga kaca bisa pecah. Seperti kita ketahui kaca mobil dibuat sedemikian rupa sehingga jika ada satu poin yang retak, maka kaca akan pecah seluruhnya.

Porselen busi itu memiliki tingkat kekerasan yang disebut skala mohs yang mencapai skala 9. Sedangkan kaca mobil yang terbuat dari batu kwarsa punya tingkat kekerasan 6,5 skala mohs atau masih di atas besi atau platinum yang cuma mencapai 4,5 skala mohs. Artinya kaca lebih rentan pecah kalau dilempar porselen busi.

Tahun lalu, dari pantauan redaksi, dua bandit modus pecah kaca mobil meringkuk di sel tahanan Mapolsek Bandung Kidul. Agung Saputra (32) dan Saiful Rizal (22) butuh dua menit menguras barang berharga yang tersimpan di dalam mobil. Mereka memecahkan kaca tanpa menimbulkan suara.

Modus pelaku tergolong cara lama. Agung dan Saiful berbekal pecahan keramik putih busi sepeda motor. Benda berupa serpihan itu dilempar ke kaca mobil. "Saya ludahi serpihan keramik busi ini," ungkap Saiful di Mapolsek Bandung Kidul, Jalan Batununggal No.6, Kota Bandung.

Pengangguran ini sengaja membasahi pecahan busi motor agar menempel di kaca saat melemparkannya sekuat tenaga. Rupanya, keramik busi itu mengandung zat kimia. Kaca tidak langsung hancur berantakan, serta tidak terdengar bunyi layaknya kaca pecah. Lambat laun kaca retak, lalu pelaku hanya mendorong kaca ke arah bagian dalam.

"Satu bulan saya belajar modus itu dari teman. Biasanya, kami memantau situasi terlebih dahulu. Kalau ada mobil terpakir tanpa orang dan tersimpan barang berharga, itu menjadi incaran. Awalnya kaca dilempar pecahan keramik busi, lalu kami pergi sebentar. Setelah itu balik lagi mengambil barang curian. Butuh waktu dua menit," kata Saiful yang pernah bekerja di salah satu perusahaan minuman ini.

Saiful bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Agung menjadi joki yang siap tancap gas sepeda motor jika aksinya berjalan mulus. Agung saban hari berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Ujungberung. (L)

Prabowo: Saya Dikhianati Habibie

Wawancara Eksklusif Prabowo Subianto tentang Bj. Habibie
 
Di ujung barisan, Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Prabowo. “Di sini, Anda tetap jenderal,” bisik Abdullah. 



TABLOIDLUGAS.COM
| Wawancara dari Bangkok, Thailand, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto
bicara soal penculikan aktivis, dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan 13-14 Mei 1998, serta hubungannya dengan Soeharto, Habibie, dan Wiranto.

Dari siaran berita di radio, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto mendengar berita rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bentukan Mabes ABRI. Ia diberhentikan dari karier militernya. Hari itu, Selasa, 25 Agustus 1998. “Saya tidak kaget,” kata Prabowo. Sebelum DKP mulai bekerja, mantan pangkostrad ini sudah tahu hasilnya. Ia harus menepi. Adalah mertuanya sendiri, mantan presiden Soeharto, yang mengisyaratkan agar ia keluar saja dari militer. “Itu lebih baik bagi ABRI,” kata Pak Harto, sekitar dua bulan sebelum keputusan itu. Sejak lengser dari posisi presiden, 21 Mei 1998, hubungan antara Prabowo dan mertuanya merenggang. Dia dianggap berkoalisi dengan Habibie untuk menekan Soeharto agar lengser, menilik situasi yang makin panas di masyarakat.

Keyakinan Prabowo makin kuat saat bertemu dengan mantan pangab Jenderal TNI (Purn.) L.B. Moerdani, pada satu acara, tak lama sebelum DKP mengakhiri pemeriksaannya. Di situ, Benny memberi sinyal yang sama. Karier Prabowo di militer sudah tamat. “Jadi, keputusan untuk menyingkirkan saya sudah jatuh sebelum DKP dibentuk,” tutur mantan Danjen Kopassus ini. DKP dibentuk untuk mengusut dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi ABRI dalam kasus penculikan sembilan aktivis. Sanksi diberhentikan dari karier militer, bahasa halus untuk dipecat, cuma milik Prabowo. Mantan danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi P.R., penerus posisi Prabowo yang diangkat jadi pangkostrad, pada 20 Maret 1998, cuma dicopot dari jabatannya. Status militer tetap. Begitu juga Kolonel Chairawan, mantan komandan grup IV Kopassus.

Prabowo pasrah. “Ini risiko jabatan sebagai komandan,” katanya. Penangkapan aktivis terjadi kala ia masih menjabat danjen Kopassus. Dalam pemeriksaan terbukti, Tim Mawar yang beranggotakan 11 prajurit Kopassus pimpinan Sersan Mayor Bambang Kristiono mengaku “mengamankan” sembilan aktivis itu, untuk melempangkan jalan bagi SU MPR 1998. Yang dia sesalkan, keputusan DKP justru tak pernah diterimanya langsung. Keesokan harinya, Prabowo menghadap ke Mabes ABRI, menanyakan ihwal keputusan itu. Dia bertemu Kasum ABRI Letjen TNI Fahroel Rozi, salah seorang anggota DKP, yang lantas menganjurkan Prabowo bertemu Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto.

Kesempatan diberikan keesokan hari, Kamis, 27 Agustus 1998. Pertemuan itu cuma berlangsung 10 menit. Mengenang pertemuan tersebut, Prabowo mencatat reaksi Wiranto membingungkan. Panglima ABRI ini bersikap seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Prabowo. “Kamu kan tahu kondisinya,” begitu ucapan Wiranto kepada Prabowo. Prabowo pun tak mau berbasa-basi. “I don’t like it,” katanya. Seraya menatap mata Wiranto, Prabowo minta maaf atas kesalahan yang dibuatnya selaku
prajurit ABRI. Prabowo juga pamit untuk ke luar negeri, melaksanakan umrah dan berobat. “Saya sering mengalami kecelakaan dalam bertugas. Karena itu, saya akan menggunakan kesempatan ke luar negeri untuk berobat di Jerman,” kata Bowo, panggilan akrabnya. Dia juga minta tolong agar surat pensiunnya dari ABRI segera dikeluarkan agar dirinya bisa membantu adiknya, Hashim Djojohadikusumo berbisnis di Timur Tengah. “Saya kan perlu mencari nafkah,” ujar Bowo. Surat pensiun itu akhirnya diteken pada 20 November 1998, sementara TGPF menyampaikan laporannya pada 3 November 1998 Itulah pertemuan terakhir dengan Wiranto. Setelah itu, sambil mengantar anak dan istrinya, yang hendak ke AS, Prabowo berpamitan ke Pak Harto di Cendana.

Kini, setahun lebih berlalu. Langkah Prabowo jadi pebisnis makin mantap. Penampilannya tampak lebih santai dan terbuka. Prabowo yang kini memakai kacamata baca itu kelihatan lebih gemuk. “Pakai kacamata biar tampak lebih intelek,” kata Bowo sambil terbahak. Perjalanan bisnisnya membuat ia sering mampir ke negara tetangga, bertemu relasi setempat, pun kawan-kawan dari Indonesia.

Kamis (14 Oktober) lalu, ia mampir sehari ke Bangkok dalam perjalanannya ke Boston, AS, untuk acara keluarga. Di Bangkok, Prabowo sempat berbincang-bincang dengan empat wartawan dari Indonesia, termasuk dari Panji. Penulis berkesempatan ngobrol blak-blakan dengan Prabowo Rabu malam, dilanjutkan Kamis pagi hingga malam harinya. Ia didampingi Fadli Zon. Sejumlah pertanyaan Panji dijawabnya dengan terbuka meski pada beberapa poin ia minta nirwarta (off the record). “Saya tak ingin menimbulkan perpecahan dan perasaan tidak enak pada siapa pun,” kata Bowo.

Soal surat Muladi kepada Komnas HAM. Anda sebenarnya diberhentikan karena kasus penculikan atau kerusuhan 13-14 Mei 1998?

Itulah yang saya bingung. Saya diperiksa oleh DKP beberapa kali. Mungkin tiga atau empat kali. Dan semua pertanyaan saya jawab. DKP itu kan khusus menyelidiki soal penculikan sembilan aktivis. Saya pribadi tidak suka menggunakan istilah penculikan karena itu kan kesalahan teknis di lapangan. Niat sebenarnya adalah mengamankan aktivis radikal agar tidak mengganggu rencana pelaksanaan SU MPR 1998. Bahwa kemudian anak buah saya menyekap lebih lama sehingga dikatakan menculik, itu saya anggap kesalahan teknis. Tanggung jawabnya saya ambil alih.

Di DKP apakah ditanyai soal pemberi perintah penculikan?

Tentu. Tapi perintah menculik tidak ada. Yang ada operasi intelijen untuk mengamankan aktivis radikal itu. Sebab saat itu kan sudah terjadi ancaman peledakan bom di mana-mana. Dalam DKP saya kemukakan bahwa perintah pengamanan itu tidak rahasia. Mereka, para jenderal yang memeriksa saya pun tahu. Itu dari atasan dan sejumlah instansi, termasuk Kodam dilibatkan.

Benarkah Anda mendapat daftar 28 orang yang harus `diamankan’ dalam konteks SU MPR?

Wah, dari mana Anda tahu? Tapi saya memang terima satu daftar untuk diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.

Dari siapa Anda terima daftar itu?

Saya tidak bisa katakan. Semua sudah saya katakan di DKP. Kita ini kan harus menjaga kehormatan institusi ABRI. Keterangan saya di DKP ada rekamannya.

Benarkah daftar itu Anda terima langsung dari RI 1, yakni presiden saat itu, Soeharto?

Saya sulit menjawab. Kepada Pak Harto saya sangat hormat. Beliau panglima saya. Kepala negara saya. Bahkan, lebih jauh lagi, beliau mertua saya, kakek dari anak saya. Bayangkan sulitnya posisi saya. Tapi semua itu sudah saya sampaikan ke DKP.

Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?

Tentu saya tanya.

Pak Harto ngomong apa pada Anda waktu memberikan daftar itu?

Ha…ha…ha…. Pertanyaan bagus, tetapi sulit dijawab.

Kapan Anda terima daftar itu dari Pak Harto?

Beberapa hari setelah ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi.

Apakah nama 14 aktivis yang sampai kini belum ketahuan rimbanya ada di situ?

Saya lupa. Mungkin tidak. Itu daftar kan kalau saya tidak salah didapat dari rumah susun Tanah Tinggi. Jadi macam-macam nama orang ada di situ. Akan halnya enam aktivis, Andi Arief dkk., itu ada dalam daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan. Saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka. Semua mencari mereka yang ada dalam DPO itu. Kita dapat brifing terus dari Mabes ABRI. Kita selalu ditanyai. Sudah dapat belum Andi Arief. Tiap hari ditanya. Sudah dapat belum si ini… begitu. Kejar-kejaran semua. Itu pun, maaf ya, meski saya tanggung jawab, saya tanya anak-anak. Eh, kalian saya perintahkan nggak? BKO sampai nyebrang ke Lampung segala. Mereka ini namanya mau mencari prestasi. Tapi saya puji waktu mereka dapat. Mereka kan membantu polisi yang terus mencari-cari anak-anak itu. Soalnya Andi Arief kan dikejar-kejar.

Selain Anda, siapa lagi yang menerima daftar itu dari Pak Harto? Apakah betul Kasad Jenderal Wiranto dan pangab saat itu, Jenderal Feisal Tanjung menerima daftar serupa?

Yang bisa saya pastikan, saya bukan satu-satunya panglima yang menerima daftar itu. Pimpinan ABRI lainnya juga menerima. Dan daftar itu memang sifatnya untuk diselidiki. Perintahnya begitu. Seingat saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa itu adalah operasi intelijen. Di kalangan ABRI, sudah jadi pengetahuan umum. Tapi, sudahlah, kalau bicara Pak Harto saya sulit. Apalagi saya tak mau memecah-belah lembaga yang saya cintai, yakni ABRI, khususnya TNI.

Bukankah hubungan Anda dan Pak Harto belakangan retak?

Itu benar dan sangat saya sesalkan. Mungkin ada yang memberikan masukan kepada Pak Harto, seolah-olah saya sudah tidak loyal kepada beliau. Saya dikatakan sudah main mata dengan Pak Habibie dan karena itu menyarakan agar Pak Harto lengser pada pertengahan Mei. Mungkin itu yang membuat Pak Harto marah kepada saya. Ironis, bukan? Oleh masyarakat saya dianggap sebagai status quo karena menjadi bagian dari Pak Harto. Saya tidak menyesal. Memang saya menikah dengan putrinya. Tapi Pak Harto sendiri, dan keluarganya, justru marah kepada saya.

Benarkah Anda mengusulkan agar Pak Harto lengser?

Ya. Malah sebelum Pak Harto mundur, setelah terjadi peristiwa Trisakti, saya pernah mengatakan kepada seorang diplomat asing. Tampaknya Pak Harto akan mundur. Eskalasi situasi dan peta geopolitik
saat itu menghendaki demikian. Saya juga kemukakan ini sehari setelah Pak Harto kembali dari Kairo (15 Mei 1998, Red.). Aaplagi Pak Harto di Kairo memang mengisyaratkan kesediaan untuk lengser. Mungkin ada yang tidak suka saya bicara terbuka. Tapi saya biasa bicara apa adanya dan terus terang. Saya tidak suka basa-basi. Mungkin di situ masalahnya.

Kenapa akhirnya Anda mengambil tanggung jawab penculikan sembilan aktivis?

Di situ saya merasa agak dicurangi dan diperlakukan tidak adil. Mengamankan enam orang ini kan suatu keberhasilan. Wong orang mau melakukan aksi pengeboman, kita mencegahnya. Mereka merakit 40 bom. Kita mendapatkan 18, ada 22 bom yang masih beredar di masyarakat. Katanya yang 22 itu sudah dibawa ke Banyuwangi. Bom yang meledak di rusun Tanah Tinggi dan di Demak, Jawa Tengah itu kan karena anak-anak itu, para aktivis, nggak begitu ahli merakit bom. Jadi, kurang hati-hati, salah sentuh, meledak. Di Kopassus pun tidak sembarang orang bisa merakit bom. Tidak semua orang bisa. Ini ada spesialisasinya. Saya tidak bisa bikin bom. Jadi kita ini mencegah peledakan bom di tempat-tempat strategis dan pembakaran terminal. Kita harusnya dapat ucapan terima kasih karena melindungi hak asasi masyarakat yang terancam peledakan itu. Soal tiga orang, memang kesalahan. Saya minta maaf pada Haryanto Taslam dan yang lain. Tapi dia juga akhirnya terima kasih. Untung yang menangkap saya. Kan hidup semua. Saya mau bertemu mereka.

Anda pernah berpikir tidak bahwa dokumen atau daftar yang berasal dari rusun Tanah Tinggi itu buatan pihak yang berniat jahat?

Belakangan saya berpikir juga. Jangan-jangan dokumen itu bikinan. Dalam dokumen itu, seolah-olah ada rapat di rumah Megawati. Saya nggak bisa dan tidak mau menyalahkan anak buah. Saya katakan kepada mereka, you di pengadilan mau ngomong apa aja deh, saya akan ikuti. Saya diadili juga siap. Saya bilang, Haryanto Taslam saya perintahkan nggak untuk ditangkap? Tidak ada. Tapi saya ambil alih tanggung jawab. Di DKP pun saya katakan bahwa anak-anak itu tidak bersalah. Mereka adalah perwira-perwira yang terbaik. Saya tahu persis karena saya komandan mereka. Cek saja rekamannya di DKP. Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab.

Apa memang ada pihak yang ikut nimbrung saat itu memberikan perintah?

Bisa saja. Saya tidak tahu. Tapi tetap apa yang sudah terjadi adalah tanggung jawab saya. Tetap itu anak buah saya. Saya kan mesti percaya sama anak buah. Makanya saya nggak apa-apa diberhentikan. Saya nggak heran. Ini risiko saya. Iya kan?

Tapi kalau kemudian saya sudah berhenti, masih diisukan ini, itu, dibuat begini, begitu. Ah…, saya merasa dikecewakan oleh Pak Wiranto. Saya merasa harusnya dia tahu situasinya saat itu bagaimana. Dia tahu kok ada perintah penyelidikan itu. Begitu dia jadi pangab, saya juga laporkan, sedang ada operasi intelijen, sandi yudha, begini, begitu. Kepada beberapa menteri Pak Harto ngomong bahwa itu operasi intelijen. Tapi begitu Pak Harto tidak berkuasa, situasinya dimanfaatkan oleh perwira yang ingin menyingkirkan saya.

Apa betul AS berkepentingan agar Anda dipecat?

Tidak tahu. Tapi Cohen (Menhan AS William Cohen, Red.) kan ketemu saya juga.

Perintahnya menyelidiki kok bisa kepeleset menculik. Bagaimana itu?

Ya. Tapi dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil, ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis, yang kemudian dipolitisasi. Dan memang waktu itu saya harus dihabisi. Dulu Jenderal Soemitro dituduh terlibat Malari, mau menyaingi Pak Harto. Pak H.R. Dharsono dituduh terlibat kasus Tanjung Priok. Itu politik. Yang kemudian naik orang yang nggak bisa apa-apa, nggak pernah bikin inisiatif dan karenanya tidak pernah bikin salah. Lihat Prancis, itu kan negara yang menjunjung tinggi hak sasai manusia. Tapi, dia ledakkan kapal Greenpeace yang mau masuk ke perairan nasionalnya. Kalau sudah kepentingan nasional dia ledakkan itu.

Anda kan lama di luar negeri, besar di negara yang liberal, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kok Anda tetap mentolerir gaya penangkapan atau penculikan itu? Bukankah itu menjadi sorotan dunia internasional terhadap penegakan HAM di Indonesia?

Benar. Begini, secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Menurut saya membuat aksi pengeboman, membakar terminal, untuk mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Mereka justru membahayakan hak asasi manusia orang lain. Tidak bisa dong. Kalau you berbeda dalam politik, you bertempur lewat partai politik. Jangan bikin aksi teror.

Informasi soal rencana pengeboman itu didapat dari interogasi, bukan kita ngarang. Dapat keterangan dari mereka. Anda dengar ancaman bom tiap minggu. Seluruh bank tutup, BI tutup. Korban kepada bangsa bagaimana. Itu aksi destabilisasi. Jadi, jangan salah, untuk menegakkan demokrasi, kita justru harus menjaga keamanan. Tidak bisa demokrasi tanpa keamanan. Itu duty kita, panggilan kita. Tapi, lawan-lawan saya lebih kuat. Punya media massa, punya kemampuan untuk perang psikologi massa. 
Kok Anda dulu tidak segera membantah kalau memang merasa tidak bersalah?

Hashim memang menyuruh saya. Kamu harus jawab dong. Saya malas juga. Saya kan tidak berbuat. Saya percaya kebenaran akan muncul. Hashim bilang, “Tidak bisa dong kalau kamu diam berarti kamu mengakui itu benar.” Memang ada teori itu. Teori pengulangan kebohongan. Kalau diulang-ulang terus, orang jadi percaya. Itu teori yang digunakan Hitler kepada rakyat Jerman.

Anda tidak mau nuntut soal pemecatan itu karena tidak ingin mempermalukan Pak Harto?

Benar, terutama itu. Juga tak ingin mencemari institusi ABRI, khususnya TNI AD. Bagaimanapun juga Pak Harto jenderal bintang lima. Ini kan tidak baik dalam iklim dan budaya bangsa Indonesia. Apa pun yang terjadi. Ada masalah dilematis, bagaimanapun dia kakek dari anak saya. Itu yang dilematis. Walaupun dia kemudian membenci saya.

Sebelumnya, Prabowo merasa diperlakukan tidak adil kala dipaksa menyerahkan jabatan sebagai pangkostrad pada 22 Mei 1998. “Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya, ketua Persit pun, tak sempat serah terima. Setahu saya, dalam sejarah ABRI, belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya, seperti yang saya alami,” kata Bowo. Dia memang digeser saat situasi politik gojang-ganjing dan Soeharto baru lengser pada 21 Mei 1998. Dugaan yang beredar saat itu, Bowo diganti karena dianggap hendak melancarkan kudeta kepada Habibie. Malam itu, sesudah pergantian presiden pagi harinya, situasi Jakarta memang genting. Sejumlah pasukan berseragam loreng tampak di seputar wilayah Istana Negara, Monas, Jakarta.

Dugaan terjadi pengepungan Istana sempat dibantah habis-habisan oleh Mabes ABRI. Padahal, sejumlah media massa memberitakannya. Kemudian, pada 22 Februari 1999, di depan sejumlah eksekutif pers dalam forum Asia-German Editors, di Istana Merdeka, Presiden Habibie bercerita soal pengepungan itu. Habibie mengaku keluarganya terancam malam itu, dan nyaris diungsikan. “Tidak usah ditutup-tutupi, kita tahulah yang memimpin konsentrasi pasukan itu, orangnya Prabowo Subianto,” kata Habibie berapi-api. Dia mengaku diberi tahu Wiranto. Pers geger. Prabowo saat itu sudah di luar negeri. Lewat kawan dekatnya, ia membantah.

Dan, dua hari kemudian, dalam sidang di Komisi I DPR RI, Jenderal Wiranto membantah ucapan Habibie. Menurutnya, itu bukan konsentrasi pasukan, melainkan konsolidasi. Tak ada yang berniat kudeta saat itu. Anehnya, Habibie tak bereaksi atas bantahan Wiranto itu. Sehingga publik makin bingung, mana yang benar, ucapan Habibie atau Wiranto. Benarkah Habibie dapat masukan dari Wiranto? Sebab dalam satu pertemuannya dengan tokoh Dewan Dakwah Islamiyah, 30 Juni 1998, Habibie mengaku diberi tahu soal konsentrasi pasukan itu oleh Letjen TNI Sintong Panjaitan, orang dekat Habibie yang kini menjabat sesdalopbang.

Setelah berkelana di luar negeri, ketenangan Prabowo terusik oleh ucapan Habibie itu, yang dikutip oleh pers luar negeri pula. Tapi, bantahan Wiranto cukup menenangkannya. “Pak Wiranto harus membantah karena memang apa yang diucapkan Habibie tidak benar,” kata Bowo. Menurutnya, semua panglima saat itu menerima perintah dari Mabes ABRI. Saat situasi genting, ada pembagian tugas, bahwa Kopassus dipasrahi mengawal presiden dan wakil presiden, sedangkan Kostrad diminta menjaga objek vital dan strategis. Kata Prabowo, untuk melaksanakan perintah Mabes ABRI itulah sejumlah pasukan berada di sekitar kawasan Istana dan Monas. “Pak Wiranto tahu persis bahwa perintah itu ada. Saksinya banyak, para panglima komando,” kata Bowo

Dalam pemeriksaan di TGPF, ada kesan kegiatan Anda pada 13 Mei 1998 tidak diketahui. Muncul kecurigaan, Anda sedang apa saat itu? Apa sih yang Anda lakukan hari itu?

Saya mulai dari 12 Mei 1998. Malam itu, pukul 20.00 wib, ketika di rumah Jl. Cendana No. 7, saya ditelepon Sjafrie (pangdam Jaya saat itu, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin). Kata dia, “Gawat nih Wo, ada mahasiswa yang tewas tertembak.” Saya lalu bergegas ke Makostrad. Saya sudah antisipasi, besok pasti ramai. Maka pasukan saya konsolidasi. Kalau perlu tambahan pasukan kan mesti disiapkan tempatnya. Mau ditaruh di mana mereka. Malam itu saya terus memantau situasi. Lalu, terpikir oleh saya, kelanjutan rencana acara Kostrad di Malang pada 14 Mei 1998. Rencananya inspektur upacara adalah Pangab Wiranto. Pangkostrad juga harus hadir. Kalau ibu kota genting, apa kita masih pergi juga?

Keesokan harinya, sejak pukul 08.00 wib, saya mengontak Kol. Nur Muis dan menyampaikan usulan agar acara di Malang ditunda. Atau, kehadiran pangab dibatalkan saja karena situasi ibu kota genting. Biar saya saja yang berangkat. Jawaban dari Pak Wiranto yang disampaikan lewat Kol. Nur Muis, acara tetap berlangsung sesuai rencana. Irup tetap Pak Wiranto dan saya selaku pangkostrad tetap hadir. Beberapa opsi usulan saya tawarkan kepada Pak Wiranto, yang intinya agar tidak meninggalkan ibu kota, karena keadaan sedang gawat. Posisi terpenting yang harus diamankan adalah ibu kota. Tapi, sampai sekitar delapan kali saya telepon, keputusan tetap sama. Itu terjadi sampai malam hari.

Jadi, pada 14 Mei, pukul 06.00 wib kita sudah berada di lapangan Halim Perdanakusumah. Saya kaget juga. Panglima utama ada di sana. Danjen Kopassus segala ikut. Saya membatin, sedang genting begini kok seluruh panglima, termasuk panglima ABRI malah pergi ke Malang. Padahal, komandan batalion sekalipun sudah diminta membuat perkiraan cepat, perkiraan operasi, begini, lantas bagaimana setelahnya. Tapi, ya sudah, saya patuh saja pada perintah. Saya ikut ke Malang.

Kembali ke Jakarta sekitar pukul 11.00 wib. Ketika hendak mendarat di Halim, ibu kota terlihat diselimuti asap hitam. Selanjutnya, seperti telah ditulis di berbagai media massa, saya membantu mengingatkan Sjafrie perlunya mengamankan ibu kota lewat patroli dengan panser di sepanjang Jl. Thamrin. Malam harinya, saya bertemu dengan sejumlah orang di Makostrad. Itu yang kemudian dituduh mau merencanakan kerusuhan. Padahal, di tengah jalan sore itu saya ditelepon, karena Setiawan Djodi dan Bang Buyung Nasution ingin bertemu. Ternyata sudah ada beberapa orang di kantor saya, ada Fahmi Idris, Bambang Widjojanto, dan beberapa orang lain. Itu pertemuan terbuka, membicarakan situasi yang terakhir. Bang Buyung dominan sekali malam itu. Dia banyak bicara. Acara ditutup makan malam dan kemudian kami ada rapat staf di Mabes.

Kalau kemudian surat Muladi mengatakan saya bersalah karena gagal menjaga keselamatan negara sehingga menimbulkan kerusuhan 13-14 Mei, bagaimana ceritanya.

Pangkoops, selaku penanggung jawab keamanan ibu kota adalah Pangdam Sjafrie?

Mestinya iya. Penanggung jawab yang lebih tinggi ya panglima ABRI.

Dalam pemeriksaan di TGPF, mantan Ka BIA Zacky Makarim, konon mengatakan bahwa sebulan sebelum peristiwa Trisakti, ada perkiraan situasi intelijen versi Anda, yang mengatakan, eskalasi meningkat dan dikhawatirkan akan ada martir di kalangan mahasiswa. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu?

Situasinya memang demikian. Aksi mahasiswa kan bukan cuma di Jakarta, melainkan meluas ke daerah. Di Yogyakarta, aksi mahasiswa malah sempat bentrok. Berdasarkan analisis situasi, saya mengingatkan kemungkinan adanya eskalasi yang memanas dan kalau aksi mahasiswa meluas, bukan
tidak mungkin jatuh korban atau ada pihak-pihak yang ingin ada korban di pihak mahasiswa. Itu saya ingatkan.

Tapi, justru Anda dituduh bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa Trisakti?

Iyalah. Saya ini selalu dituduh. Apa untungnya bagi saya membuat jatuh korban? Saat itu kan presidennya Pak Harto. Mertua saya. Saya bagian dari status quo itu. Kan begitu tuduhannya. Masak saya membuat situasi agar Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh kan saya jatuh juga. Sejarah kan begitu kejadiannya.

Mungkin Anda ingin menunjukkan bahwa Wiranto tidak kapabel mengamankan Jakarta?

Tidak ada alasan juga. Motifnya tidak ada.

Bukankah Anda pernah disebut-sebut minta jabatan pangab dan katanya
dijanjikan Habibie untuk jadi pangab?

Lebih dari tiga kali Habibie mengatakan kepada saya. “Bowo, kalau saya jadi presiden, you pangab.” Itu faktanya. Habibie bahkan mengatakan saya ini sudah dianggap anak ketiganya. Saya memang dekat dengan Habibie, karena saya mengagumi kepandaiannya, visinya. Meskipun sekarang saya kecewa karena dia menuduh saya berbuat sesuatu yang bohong. Saya merasa dikhianati. Bahwa saya ingin jadi pangab, apakah itu salah. Setiap prajurit, tentara, tentu bercita-cita menjadi pangab. Why not? Saya tidak pernah menyembunyikan itu. Bahwa kemudian dipolitisasi, seolah-olah pada saat genting, saat pergantian kepemimpinan 21 Mei 1998 itu, saya minta jadi pangab, silakan saja. Tapi, saya tak pernah minta jadi pangab kepada Habibie.

Benar tidak Anda pernah didesak jadi pangab sekitar 19-20 Mei itu?

Ada yang mendesak. Bahkan ada yang mengusulkan agar saya mengambil alih situasi. Saya tolak. Saya orang yang konstitusional. Wapres masih ada dan sehat. Menhankam/Pangab masih ada. Tidak ada alasan untuk mengambil alih. Kalau saya melakukan kudeta, setelah itu mau apa? Inkonstitusional, tidak demokratis, dan lebih berat lagi, secara psikologis saya ini kan terkait dengan keluarga Pak Harto. Kalau Pak Harto sudah menyerahkan ke Habibie, masak saya mau kudeta? Di luar itu semua, yang terpenting, saya berasal dari keturunan keluarga pejuang. Anda tahu paman saya gugur sebagai pahlawan muda. Kakek saya pejuang. Moyang saya, selalu berjuang melawan penjajah kolonial Belanda. Bagaimana mungkin saya menodai garis keturunan yang begitu saya banggakan, dengan berpikir mengambil alih kekuasaan secara inkonstitusional.

Ketika Habibie mengatakan Anda datang menemui Habibie pada 22 Mei 1998, benarkah Anda membawa senjata dan pasukan sehingga Habibie merasa terancam?

Senjata saya tanggalkan di depan pintu. Jangankan menghadap presiden, wong menghadap komandan kompi saja senjata harus dicopot. Bohong besar berita yang mengatakan saya hendak mengancam Habibie.

Jujur saja, kalau memang saya ingin, bisa saja. Jangan meremehkan pasukan Kopassus, tempat saya dibesarkan. Ingat, Pak Sarwo Edhi (almarhum) hanya butuh dua kompi untuk mengatasi situasi saat G-30-S/PKI. Dan anak buah saya memang ada yang sakit hati saya diberhentikan seperti itu. Pataka komando hendak diambil begitu saja tanpa sepengetahuan saya. Saya datang ke Habibie karena sebelumnya dia selalu berkata. “Bowo, kalau ada keragu-raguan, jangan segan-segan menemui saya.” Itulah yang saya lakukan. Menemui Habibie untuk bertanya apakah betul dia ingin mengganti saya dari jabatan pangkostrad. Habibie bilang turuti saja perintah atasan. Ini kemauan ayah mertua kamu juga. Jadi, Pak Harto memang minta saya diganti.

Soal anggapan bahwa para jenderal ingin menyingkirkan Anda, apakah ini disebabkan oleh sikap Anda sebelumnya yang disebut arogan, karena dekat dengan pusat kekuasaan?

Saya akui, itu ciri khas. Dan itu jadi senjata buat yang ingin menjatuhkan. Tapi kita lihat kepemimpinan itu dari output. Bisa tidak meraih prestasi kalau prajuritnya tak semangat. Semangat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kadang-kadang mereka mau mati karena bendera. Kain itu harganya berapa? Tentara Romawi mati-matian demi bendera. Itu kan kebanggaan. Bagaimana? Saya ciptakan teriakan, berapa harganya? Saya dapatkan dari gaya suku dayak. Teriakan panjang itu bisa membangkitkan semangat, mengurangi ketakutan, dan menakutkan musuh. Pakai duit berapa? Tapi hal-hal ini tidak populer di mata the salon officer. Apa nih Prabowo pakai nyanyi-nyanyi segala. Pakai bendera, pakai teriakan. Kenapa orang fanatik membela sepakbola, sampai membakar, ini psikologi massa. Masa kita mau mati karena uang? Buat apa uangnya kalau kita harus mati.

Sebagai menantu presiden saat itu, tentu Anda lebih mudah naik pangkat dibanding yang lain. Ini bikin cemburu juga kan?

Ya, tapi akses kepada penguasa politik. Itu wajar. Jenderal Colin Powell, peringkat ke berapa dia bisa jadi pangab AS. Dia bekas sekretaris militer Bush waktu jadi wakil presiden. Jadi, waktu Bush jadi presiden, dia jadi pangab. Bahwa saya punya akses kepada penguasa politik, saya sependapat. Tapi kan bukan hanya saya. Pak Wiranto kan dari ajudan presiden. Langsung kasdam, langsung pangdam, langsung pangkostrad. Itu kan tuduhan saja kepada saya. Coba dilihat berapa kali saya VC (kontak senjata langsung di medan operasi), berapa kali bertugas di daerah operasi, berapa kali tim saya di Kopassus merebut kejuaraan, berapa kali operasi militer saya selesaikan, apa yang saya buat di Mount Everest itu kan mengangkat bangsa. Berapa saya melatih prajurit komando dari beberapa negara. Itu kan tidak dilihat. Yang dicari cuma daftar dosa saya. Ya memang kalau you dalam keadaan kalah politik, segala dosa bisa ditemukan. Dia keluar negeri nggak izin, dia ini, dia itu. Semua bisa ketemu. Kalau menang? Itu kan politik.

Jordania, seolah menjadi negara ibu yang kedua bagi Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Di Amman, ibu kota Yordania yang terletak di jazirah Arab, mantan pangkostrad ini tinggal di apartemen. Prabowo, yang dicopot dari jabatan dan kariernya di ABRI, mengaku jatuh cinta pada Jordania tanpa sengaja. “Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elite politik di Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik,” kata dia.

Persahabatannya dengan Raja Abdullah dimulai kala sang raja masih pangeran dan menjadi komandan tentara Jordania. Mereka bertemu di AS, tak lama setelah Prabowo selesai berobat di Jerman, setelah pensiun dari militer tahun lalu. Pangeran Abdullah menyatakan simpati dan mengundangnya mampir ke Amman.

Undangan itu dipenuhi Bowo. Pada hari dan jam yang ditentukan (sekitar pukul satu siang), Prabowo berkunjung ke markas tentara pimpinan Pangeran Abdullah. Terkejut dia karena untuk menyambut kehadirannya telah disiapkan upacara penyambutan tamu secara militer. Padahal Prabowo datang mengenakan busana kasual. Oleh anak buah Pangeran Abdullah, Prabowo “dipaksa” menginspeksi pasukan. Di ujung barisan, Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Bowo. “Di sini, Anda tetap jenderal,” bisik Abdullah. Tak lama kemudian, menjelang ayahnya, Raja Hussein mangkat, Abdullah dinobatkan sebagai putra mahkota dan kemudian menjadi Raja Jordania.

[Lugas/Panji]