728x90 AdSpace

  • Latest News

    Legislatif Dikritik Prabowo, Eksekutif Menjawab

    LUGAS | Jakarta - Kritik tajam ke DPR dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal presidential threshold (PT) 20 persen yang diinginkan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Menurut mantan Danjen Kopassus ini PT 20 persen adalah lelucon politik saja. Hal itu disampaikan Prabowo ketika menggelar jumpa pers di kediaman Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor, Kamis 27 Juli 2017.
     
    Menurut Prabowo, aturan tersebut mencederai demokrasi karena memasung hak anak bangsa yang memiliki potensi, kualitas untuk menjadi pemimpin negara.

    Terhadap kritik atas putusan lembaga Legislatif (DPR) itu, para legislator dari partai pendukung pemerintah tak bergeming, namun Presiden RI Joko Widodo selaku Eksekutif (pemerintah) yang kemudian menjawab. 
     
     "Nah apalagi kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen, 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai?" ujar Jokowi.

    Presidential Treshold 20 persen, menurut Jokowi, sebagai penyederhanaan yang penting dilakukan dalam rangka visi politik ke depannya.

    Penyederhanaan pernah dilakukan pada pemilu 2009 dan 2014 karena  jumlah partai masih banyak dan muncul beberapa paslon capres/cawapres.

    Jika tidak ada presidential threshold (PT) 20 persen, dikhawatirkan akan menimbulkan kinerja kurang maksimal jika presidennya nanti dari partai yang keterwakilannya di DPR sedikit.

    "Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan itu ditarik-tarik seolah-olah presidential threshold 20 persen itu salah," jelas Jokowi. Lanjutnya, "Ini produk demokrasi yang ada di DPR, ini produknya DPR, bukan pemerintah."


    Lelucon Politik

    "Saya katakan Gerindra tidak ikut yang melawan sejarah. Presidential threshold 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat pada sesuatu yang seperti itu. Kami tidak ikut bertanggung jawab, karena tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah akan menilai," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama SBY di Cikeas, Bogor, Kamis, 27 Juli 2017.

    Sebagaimana diketahui,  Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS satu sikap dalam persoalan Undang Undang Pemilu yang baru  disahkan oleh DPR. Mereka tidak setuju pada aturan presidential threshold atau ambang batas presiden 20 persen. Prabowo bersyukur karena sikap Partai Demokrat, PAN, dan PKS sama dengan pendiriannya itu. Dia pun mengingatkan bahwa saat ini ada kecenderungan perusakan demokrasi.

    "Jadi, lahir dari kecemasan itu, kami khawatir bahwa demokrasi kita ke depan bisa dirusak. Karena itu sesuai yang disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau, mengingatkan rekan yang ada di kekuasaan," tutur Prabowo.

    Prabowo menambahkan, demokrasi adalah jalan terbaik bagi bangsa ini. Menurut dia, demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, rule of the game dan harus adil, tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.

    "Intinya itu, kami akan terus komunikasi, harus lakukan check and balance, setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi, filosofi check and balance. Inti demokrasi negara aman dan adil. Tidak mungkin aman kalau tidak adil, tidak mungkin ada kesejahteraan kalau tidak ada keadilan," tutur dia.

     (cr/v/l)

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Legislatif Dikritik Prabowo, Eksekutif Menjawab Rating: 5 Reviewed By: Redaksi 2.0
    Scroll to Top