Mahasiswa dan STM Bersatu, Makin Digembosi Makin Menjadi

LUGAS | EDITORIAL - Muaranya soal paripurna tugas DPR/MPR 2014-2019. Lazimnya akhir masa tugas, diselesaikanlah PR draft RUU yang sudah menumpuk, baik itu dratf RUU produk Anggota dewan, maupun titipan, pesanan atau bahkan buatan konsultan asing.

Tak semua dalam sejumlah draft RUU itu mencederai rakyat, hanya beberapa selipan pasal diduga titipan. Tapi seluruh draft RUU menjadi cacat. 

Usai pemilu serentak digelar KPU selaku EO yang ditunjuk pemerintah dengan persetujuan DPR, kemudian pemerintah bersama KPU mengampanyekan bahwa pemilu telah usai, bahkan ketika masih proses penghitungan suara. Itu untuk meredam gejolak di tingkat bawah. Bisa dikatakan cukup berhasil, karena setiap yang menggugat melalui jalur hukum, parlemen jalanan, atau bahkan hanya melalui cuitan di media sosial dapat dipastikan 'wassalam'.

Kriminalisasi para pembawa kabar benar menjadi massif dan permisif sampai-sampai ada ungkapan di masyarakat bahwa melawan ketidakadilan sama dengan melawan negara. Mungkin maksudnya melawan pemerintah, tapi kepolosan masyarakat bawah tak menjadikannya dapat membedakan antara negara dengan penguasa / pemerintah.

Ketika rakyat diwakili kalangan terpelajar yaitu mahasiswa, menggugat beragam RUU kontroversial yang niatnya segera diundangkan guna penuhi target paripurna tugas anggota DPR 2014-2019, mahasiswa pun menerima nasib tak beda jauh dengan para pelawan ketidakadilan sebelumnya, dari yang digemukkan dengan dipiara, atau sebaliknya dikriminalisasi melalui tindakan represif saat demo. Padahal, demo mahasiswa itu bukan untuk merusak, hanya ingin bertemu DPR, dialog, namun untuk menuju ke arah itu, aparat dijadikan sebagai alat penghalang.

Apakah dialog dengan DPR itu dilarang? Apakah menyampaikan aspirasi itu tidak diperbolehkan? Ada apa di dalam RUU itu sehingga haram bagi rakyat untuk tahu? 

Pasca "kakak mahasiswa" digembosi dengan tindakan repesif hingga menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan hilang, giliran pelajar STM maju ke garis depan. Sebagai pelajar dengan tradisi tawuran, tentu mental dan kekompakan mereka berbeda dengan mahasiswa yang rata-rata lulusan SMA. Alhasil, tawuran antara pelajar STM dengan aparat kepolisian tak terhindarkan, dan menghasilkan apresiasi dari mahasiswa maupun masyarakat luas bak Avengers.

Upaya penggembosan aksi pelajar STM ini pun dilakukan, mulai dari membuat selebaran penolakan aksi mengatasnamakan wali murid, membuat grup WhatsApp pelajar STM tapi adminnya para aparat, melakukan infiltrasi dengan pura-pura jadi pelajar STM, hingga tindakan represif. Tapi namanya anak STM, makin digembosi makin menjadi.

Kemudian dilakukan pencegatan para pelajar dan mahasiswa di ruas-ruas jalan yang menuju ke dalam kota, bahkan trayek moda transportasi massal Transjakarta sampai ditutup. 

Apakah mahasiswa dan pelajar STM sekitar Jabodetabek plus Banten itu menyerah? Tidak, mumpung trayek ditutup, daripada tidak jalan, beberapa bus sejenis metromini disewa, truk dibajak dengan santun, guna mengantarkan mereka mendekati DPR, bahkan banyak juga berjalan kaki melewati kampung-kampung. Karena tanpa ongkos cukup, banyak yang mampir musholla atau masjid sekadar numpang shalat sambil sekalian bersih-bersih, dan mendapat minum atau cemilan oleh warga saat melintas.

Terakhir, upaya menggembosi mereka dengan pembuatan drama-drama  dimana orang awam, diberi atau dijanjikan uang, disuruh berangkat demo. Di lapangan tentu saja plonga-plongo, lalu ditangkap, dan divideokan testimoni: "Saya dibayar sekian, berperan sebagai ...".

Tentu hanya sesama kaum plonga-plongo yang percaya. Sebagaimana dalam drama batu di dalam ambulance yang akhirnya ketahuan settingan itu...

Kalaupun ada jurus pamungkas yang belum dikeluarkan, ialah menekan kepala sekolah memberi sanksi kepada para pelajar dari mulai skors hingga mengeluarkan dari sekolah. Semoga tak terjadi.

Dulu Indonesia merdeka oleh perjuangan pemuda dan remaja seusia mereka. Maka untuk para orangtua, beri saja mereka doa restu, dan sangu. [L]