Publik tentu berharap, seorang menteri selain menjadi hak prerogatif presiden untuk mengangkat namun dalam proses memilih sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek krusial yang mendasarinya. Pertimbangan yang tidak semata-mata soal bagi-bagi kue kekuasaan, atau karena ada satu misi tertentu yang sejatinya bias dari peran dan fungsinya.
Dalam konteks ini, pengangkatan seorang Jendral duduk dipos Kemenag bisa saja tepat menurut Presiden Jokowi dengan prioritas misi yang ditaruh dipundaknya. Meski secara sadar atau tidak, misi yang di amanahkan itu sangat potensial melahirkan kegaduhan baru dalam kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia.
Kemenag itu tidak hanya ngurus umat Islam tapi semua umat bergama yang di akui di Indonesia. Meski secara historis, Kemenag tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan umat Islam.
Namun jika prioritas yang diemban sekarang ini adalah kontra radikalisme maka ini telah menyeret Kemenag kepada proyek tendensius yang di arahkan kepada umat Islam. Menag dihadapan publik telah menguar persepsi-persepsinya soal radikalisme, semakin menunjukkan seorang menag adalah sosok yang belum utuh memahami Islam. Pandangannya masih sangat artificial. Dengan demikian potensi makin blunder jika Menag terus merangsek menjadi aktor pengarustamaan isu radikalisme.
Selama ini ada BNPT secara khusus sebagai aktor sentral yang menggelar proyek kontra radikalisme dan beberapa lembaga atau kementerian seperti kemenag juga selama ini menjadi mitra.
Kalau sekarang posisi Kemenag mengemban misi prioritas kontra radikalisme sesuai arahan dan visi misi Presiden, bisa jadi akan saling melengkapi atau tumpah tindih antar sektor.
Entah apa yang merasuki pikiran Pak Jokowi, entah siapa yang membisiki Pak Presiden sehingga mindsetnya menjadikan kemenag dengan priotritas seperti itu.
Presiden perlu openmind, bicara soal ancaman terhadap NKRI bukan hanya soal isu radikalisme yang bermuatan agama. Apalagi persepsi yang dibangun sangat subyektif cenderung politis dan sangat problematik.
Jujurlah, Ada upaya-upaya sistemik radikal yang juga mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik kehidupan berbengsa dan bernegara; ada komunisme, liberalisme diberbagai sektor, ada kapitalisme ekonomi yang menjadikan kesejahteraan sebatas imaginasi bagi banyak rakyat dan di beberapa titik nyata ada separatisme radikal yang merongrong dan mengoyak kedaulatan NKRI, menumpahkan darah sesama anak bangsa, melahirkan teror ketakutan sesama warga sipil, dll.
Saya menduga, umat Islam dengan segala geliatnya sengaja ditempatkan pada asumsi sebagai musuh yang mengancam dan dijadikan sebagai obyek bidikan oleh rezim Jokowi untuk menutupi semua bopengnya rezim dalam mengelola NKRI.
Semoga para menteri dan semua pihak yang peduli kepada kerukunan, kebersamaan dan kedamaian agar bisa kembali ke nalar yang jernih, hati yang lapang.
Sudut pandangnya perlu di perlebar, jangan sampai isu radikalisme menjadi industri pintu masuk untuk mengoyak dan mengadu domba rakyat. Jangan sampai terjebak "proyek kedok" yang dampaknya sangat destruktif terhadap tatanan sosial yang ada. Dan akhirnya membuat anak bangsa lupa pada problem komplek yang lebih krusial untuk segera di pecahkan; soal kemiskinan, kwalitas SDM, ketersedian lapangan kerja, kedaulatan di bidang energi, pangan dan sektor-sektor kebutuhan primer rakyat lainya.
Jujurlah wahai penguasa dan punggawanya, siapa dan apakah yang menjadi ancaman aktual saat ini terhadap kedaulatan NKRI dengan segenap tumpah darah yang dikadungnya?
Sebab nihilnya "wisdom" penguasa dan punggawa menggelola negeri ini bisa menjadi bumerang. Perlu direnungkan lebih dalam, kenapa harus Islam dan umatnya di posisikan sebagai pihak "tertuduh", di jadikan "tumbal"untuk menutupi proyek-proyek besar yang bisa meruntuhkan sendi-sendiri pokok kedaulatan NKRI.[]
Harits Abu Ulya~Pengamat Terorisme & Intelijen, CIIA
