LUGAS | Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberikan subsidi kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membantu 2,5 juta warga yang terkena dampak dari penyebaran virus Corona. Pemerintah pusat akan menyiapkan instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) bagi jutaan warga ibu kota tersebut.
Menurut Jokowi, dia mendapatkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa ada 3,6 juta penduduk ibu kota yang perlu bantuan pemerintah. Namun, pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta baru memberikan subsidi kepada 1,1 juta orang.
"Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program social safety net, tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.
Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kemenkeu lekas mencairkan piutang milik DKI sebesar Rp6,4 T.
Hal ini disampaikan Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan rapat virtual, Kamis (2/4).
"Kita membutuhkan kepastian dana bagi hasil. Ketika ratas kami sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi, Pak. Karena itu akan membantu sekali. Ini tagihan tahun lalu jadi piutang ke Kemenkeu," kata Anies dalam rapat tersebut, Kamis (2/4).
Anies membeberkan mulanya angka piutang Kemenkeu ke DKI sebesar Rp6,4 triliun. Namun dengan sejumlah penyesuaian, angka piutang tahun lalu ini menyusut menjadi Rp5,1 triliun.
"Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan kita di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kita punya keleluasaan secara cashflow itu yang kita sampaikan kepada bapak Presiden pada saat ratas (rapat terbatas), " jelas Anies.
"Kita berharap dana bagi hasil segera ditransfer dan saya juga sudah memberikan surat keterangan secara resmi ke Kemenkeu," lanjut dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan DKI tak memiliki kendala dalam persoalan anggaran untuk menangani Covid19. Hanya saja ada beberapa perputaran uang yang masih tersendat dan harus segara dieksekusi. (L)
