• Latest News

    Direspon Ketua Komisi III DPRD Malut, Pemprov Akan Turun Tangan Soal Banjir Taliabu

    LUGAS | Taliabu - Pengelolaan banjir merupakan bagian dari water resource management (pengelolaan sumber daya air). Sementara dalam mengelola sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek hidrologis dari hulu hingga hilir karena bersentuhan dengan aspek  sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang berpotensi konflik.

    Seperti tampak di Kabupaten Pulau Taliabu, setiap kali intensitas hujan cukup tinggi, bisa dipastikan terjadi genangan  air yang di permukiman warga dan merusak sejumlah infrastuktur. Tak pelak, warga mengeluhkan hal ini hingga ke DPRD provinsi yang kemudian direspon oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhaimin Syarif, sehingga membuat Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun merasa harus turun tangan.

    Sebagai putra daerah Taliabu, Muhaimin Syarif mendapat pengaduan dari warga terkait dampak dari banjir yang kerap melanda.


    "Iya, saya sudah diinfokan terkait ada beberapa infrastruktur yang rusak dan juga ada beberapa tokoh masyarakat yang sudah mengirimkan gambar maupun dokumentasi terkait ini," ujar Muhaimin Syarif, Minggu (28/6/2020).

    "Bisa dikatakan ibukota dalam keadaan lumpuh saat ini, ratusan rumah terdampak banjir dan beberapa jembatan sebagai akses para petani terputus," terang Muhaimin Syarif.

    Guna penanganan lebih lanjut terutama solusi kongkrit yang dapat dilakukan, ia telah menghubungi Gubernur dan dinas terkait teknis seperti PUPR dan BPBD untuk  membahas langkah-langkah penanganan kondisi di Taliabu saat ini.

    "Saya kemudian menghubungi Pak Gubernur dan dinas terkait teknis seperti PU dan BPBD untuk bagaimana bisa melakukan langkah-langkah penanganan kondisi di Taliabu saat ini," ujar Muhaimin.

    Bersama instansi terkait itu di eksekutif itu, dibahas mengapa banjir dari tahun ke tahun seolah-olah tidak bisa ditangani secara benar. Apakah ini kesalahan pembangunan ruang fisik yang ada di dalam kota Bobong ataukah ada faktor lain.

    "Sudah beberapa kali saya katakan bahwa wilayah rawa-rawa dan bakau itu bagian dari resapan, tetapi kini sudah banyak dieksploitasi menjadi lahan pemukiman dan bahkan ada pembuatan trotoar tanpa ada saluran air. Ada juga kasus seperti di dusun Unabua depan rumah saya, ada saluran tapi tidak ada muara! Inikan sama halnya dengan membuat kolam di dalam kota," ungkap Muhaimin.

    Aduan masyarakat terkait kondisi banjir, dan temuan-temuan Muhaimin Syarif, ia jadikan dasar untuk mendorong pemerintah provinsi turun tangan dalam menangani permasalahan ini.

    "Ini yang menjadi hal-hal penting bagi saya untuk mendorong Pemprov supaya turun langsung di lapangan untuk mengecek kondisi real, dan Alhamdullah direspon baik, hari Rabu (1/7/2020, red) besok, beberapa dinas teknis yang dipimpin oleh kadis BPBD yang diutus Pak Gubernur akan turun meninjau langsung lokasi terdampak banjir," pungkas Muhaimin Syarif.

    Tim LUGAS Taliabu | Editor: Mahar Prastowo
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments
    Item Reviewed: Direspon Ketua Komisi III DPRD Malut, Pemprov Akan Turun Tangan Soal Banjir Taliabu Rating: 5 Reviewed By: Redaksi
    Scroll to Top