LUGAS | Jakarta - "Ini bukan sengketa pribadi antara kami dengan pihak ketua (MS, Ketua DPC PPP Dompu, red). Tapi ini menyangkut tingkah laku ketua kami, dan jelas akan berimbas besar bisa menjatuhkan nama partai," ujar Drs. A.W. Syafrudin, Wakil Sekretaris DPC PPP Dompu, NTB, usai menghadiri sidang di Mahkamah Kehormatan Partai-MKP DPP PPP di Jl. Indramayu Menteng Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).
Lanjut Syafrudin, "oleh karena itu kami bagian dari pengurus partai memandang perlu bahwa persidangan ini berlanjut saja, jadi bukan ada perdamaian di luar persidangan. Yang jelas bagi kami pemohon tidak ada ruang untuk damai. Siapapun yang melanggar dan menciderai partai harus dicopot sebagai anggota partai dan juga ketua partai. Termasuk sebagai anggota dewan!"
Ditemui usai menghadiri Mahkamah Partai DPP PPP di Jakarta hari ini, A.W. Syafrudin mengungkapkan bahwa Subhan tak hanya melanggar asas partai dengan tindakan asusila ini. Melainkan juga melanggar urusan dana-dana partai.
"Subhan tidak pernah mengajak diskusi, tidak pernah melibatkan yang lain. Sehingga sampai 10 poin menurut kami kesalahan Subhan dalam kaitan anggaran," terang A.W. Syafrudin yang didampingi Islamsyah selaku Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPC PPP Dompu.
Sehingga pihaknya akan terus mengawal sidang MKP sampai Subhan dicopot karena telah menciderai partai dengan melanggar AD/ART partai pasal 11 butir 3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP.
"Dan bagi kami tidak ada kata damai, persidangan harus berjalan terus dan Subhan dicopot!" tegas Syafrudin.
Sidang hari ini pertama dilakukan sejak dimasukkannya aduan oleh sejumlah kader PPP DPC Dompu, NTB. Aduan DPC Dompu sampai ke Mahkamah Partai karena pengaduan yang disampaikan ke provinsi dan DPP via pesan whatsapp tidak kunjung mendapat respon. Hal itu kemungkinan karena kesibukan partai mempersiapkan muktamar.
"Kami (yang hadir) dari DPC, ada juga kuasa hukum Subhan, Mahkamah Kehormatan Partai dan dari DPP yang diwakili oleh LBH PPP. Hanya DPW yang belum ada," ungkap Syafrudin soal gagalnya sidang digelar hari ini, sebab tidak hadirnya seluruh unsur atau para pihak dalam hal ini DPW PPP NTB.
Para kader DPC PPP Dompu yang hadir bersama Syafrudin merasa bahwa semua mekanisme sudah berjalan termasuk hakim menawarkan mediasi guna melakukan perdamaian.
"Semua mekanisme sudah berjalan. Hanya saja memang ada kewajiban hakim untuk menawarkan kedua pihak untuk melakukan perdamaian, dan kami dari pengurus DPC memaklumi," terang Syafrudin diaminkan kedua rekannya.
Sementara itu Erfandi, S.H, M.H yang ditunjuk menjadi Kuasa Hukum DPP PPP mengatakan saat ini belum bisa masuk dalam proses pembuktian benar atau salah karena masih proses pemeriksaan awal.
"Saat ini proses masih dalam tahap pemeriksaan.kami belum bisa masuk dalam proses pembuktian benar atau salah atau siapa yang benar siapa yang salah, kami belum bisa masuk. Ini masih proses pemeriksaan awal karena konsep hukum kita ada azas, kita harus saling menghormati," tutur Erfandi.
Ketua Majelis Persidangan Mahkamah Kehormatan Partai PPP Ali Hardi Kiai Demak menerangkan, sidang yang direncanakan di Mahkamah Kehormatan Partai hari ini, direncanakan menjadi sidang pertama di perkara yang terjadi di DPC Dompu NTB ini. Semua pihak sudah diundang, namun belum terpenuhi seluruh unsur atau para pihak yang harus hadir, dalam hal ini pihak DPW, dan pihak DPP yang menunjuk kuasa hukum namun saat hadir tidak membawa surat kuasa.
Ali Hardi Kiai Demak mengungkapkan, masih ada panggilan kedua dan ketiga. Apabila pada panggilan ketiga tetap tidak dapat hadir lengkap seluruh pihak, persidangan tetap akan digelar. Dan dalam masa tenggat yang ada, pihaknya menyarankan apabila akan dilakukan upaya mediasi oleh kedua pihak guna mencapai perdamaian.
Berita terkait:
Buntut Kasus Asusila Ketua DPC PPP Dompu, Sejumlah Kader Ancam Keluar dari Partai
Reporter: Agus Wibowo | Editor: Mahar Prastowo
