Singgih Januratmoko Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

LUGAS | Yogyakarta (14/9). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi pengelolaan dana haji. Kegiatan yang berlangsung di Sleman pada 13-14 September di Kota Yogyakarta dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam acara bertema “Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji”, Singgih Januratmoko menegaskan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah, serta BPKH bertekad menekan biaya haji, namun di sisi lain meningkatkan kualitas layanan haji, “Terutama memperpendek lama tinggal selama di Mekkah dan Madinah,” papar Singgih di hadapan 200 peserta sosialisasi. 

Singgih mengatakan, Komisi VIII DPR menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, “Di antaranya dengan memangkas masa tinggal di Mekkah, dengan cara menambah jumlah pesawat yang disewa dan memaksimalkan Bandara Thaif. Dengan demikian bisa memangkas masa tinggal sehingga terdapat anggaran yang bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas layanan,” papar Singgih. 

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah berencana memangkas masa tunggu pelaksanaan ibadah haji. Saat ini, menurut Singgih, masa antrenya mencapai 31 tahun, “Pemerintah dan DPR mengupayakan bisa lebih cepat, dengan program-program khusus,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Manajemen Risiko BPKH, Suryo Tri Utomo mengatakan, pengelolaan keuangan dari jamaah haji, memungkinkan biaya haji menjadi lebih murah. Dari biaya sebesar Rp89 juta, jamaah haji hanya membayar Rp49 juta, “Uang jamaah haji diinvestasikan jangka pendek maupun jangka panjang. Kami memiliki likuiditas dua kali dari total dari biaya haji, yang biasanya mencapai Rp10-an triliun per tahun,” ujar Suryo.

Ia mengatakan, pengelolaan dana haji dilakukan dengan tiga prinsip: dikelola secara syariah, hati-hati dalam pengelolaannya, dan meberikan manfaat, “Setiap tahun kami meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya

Selain, mengelola dana haji, Suryo mengatakan BPKH juga menyediakan program kemaslahatan, “Ini semacam tanggung jawab sosial perusahaan. Program tersebut dapat berjalan dengan bantuan wakil rakyat, karena para wakil rakyat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” paparnya. Program tersebut berupa pengadaan ambulans, mobil dakwah, renovasi masjid, hingga penguatan ekonomi umat.