LUGAS | Jakarta - Menyikapi 1 Juni yang dimaknai sebagai Hari Lahir Pancasila, Ketua Umum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) Satrio Damardjati menyatakan bahwa pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) belum memiliki peta kemalasan PETANI untuk mewujudkan Upah Layak Nasional (ULN) bagi masyarakat PETANI sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat PETANI yang berlandaskan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab."
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (DPN PETANI) juga menambahkan bahwa, "hal terpenting dalam memaknai Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini adalah, Pertama; Pancasila wajib dan harus mampu mempersatukan berbagai suku dan agama melalui Bhineka Tunggal Ika-nya dalam sebuah Persatuan Indonesia untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional sebagai salah satu pilar Kedaulatan Bangsa."
Kedua; "Pasang surut kesaktian Pancasila, intoleransi yang kita rasakan akhir-akhir ini sehingga mengancam Kedaulatan sebuah bangsa, sehingga lapang dada, toleransi, ramah tamah, saling menghargai seakan tidak ada lagi yang ada hanya setiap hari di disuguhi hasutan dan berita kebencian, padahal semua itu hanya perilaku oknum yang tidak mengerti apa dan bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila, sedangkan kami sebagai masyarakat PETANI hanya tahu bagaimana hari ini dan besok keluarga PETANI (anak dan istri) bisa makan." Tegas pegiat tani asal Solo tersebut. Jumat (01-06-2018)
Ketiga; Perlu di catat bahwa kehadiran masyarakat PETANI bagian dari Du Contract Sosial keajegan negeri ini.
Keempat; "Pancasila sila kelima berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" tidak terkecuali PETANI hari ini yang terseok-seok nasibnya. Program pembangunan sektor pangan yang ‘katanya’ berpihak pada masyarakat PETANI tetapi pada kenyataannya bisa dilihat dan dinilai sendiri, pangan yang masuk ke dalam negeri yang tidak terkontrol, pembangunan zona industri diatas lahan pertanian semakin mempersempit kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para masyarakat PETANI. Jati diri bangsa Indonesia harus kita jaga sebagai negeri maritim berbasis agraris yang berlandaskan Pancasila." Ujar pemuda yang tinggal di Jakarta Selatan tersebut.
Kelima; "Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun atas komitmen para Founding Father jangan sampai lenyap karena keserakahan segelintir orang, pemerataan kesejahteraan menjadi tujuan bangsa ini. "Loyality to partei end, then to state begin, loyalitas terhadap kelompok dan golongan berakhir ketika loyalitas terhadap negara akan di mulai." Kutip Coizon Molina.
Dalam konsolidasi dan koordinasi jaringan masyarakat PETANI di seluruh Indonesia, Ketua Umum PETANI Satrio Damardjati dalam kunjungan Ramadhan di basis-basis produksi PETANI dan silahturahmi Ramadhan di jaringan PETANI mengajak seluruh jajaran pengurus PETANI baik di tingkat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PETANI, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PETANI, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PETANI, Laboratorium Kedaulatan Pangan & Agribisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) PETANI, Laboratorium Penangkaran & Penelitian Tanaman Pangan (Lab.P2TP) PETANI, Sekolah Pemuda Pertanian Terpadu (SPPT) PETANI juga badan-badan otonom PETANI seperti Sekolah PETANI Muda, Pos Advokasi & HAM (PAHAM) PETANI, Warung PETANI dan juga kelompok-kelompok PETANI di basis produksi tingkat desa serta Jaringan Keluarga Besar PETANI lainnya.
Agar seluruh Keluarga Besar PETANI mampu menciptakan sikap mandiri, berdikari, terbuka dan inklusif dengan berbagai pihak untuk semakin mengembangkan organisasi PETANI modern, mandiri, berdikari yang berasaskan gotong royong dari tingkat Nasional, Wilayah, Cabang bahkan sampai tingkatan Kelompok PETANI perdesaan untuk tidak hanya terisolasi pada kepentingan PETANI saja, tetapi juga bagaimana PETANI wajib terlibat berperan aktif dalam kepentingan Negara dan Bangsa dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional sebagai dasar terciptanya Pertahanan Pangan Semesta dalam nilai-nilai Persatuan Indonesia.
Redaksi : Torben Rando Oroh (Ketua IV Bidang Propaganda dan Jaringan DPN PETANI)
Tidak ada komentar