LUGAS | Bitung - Sabtu (29/06/2024) Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulawesi Utara dr. Sunny Rumawung, desak Pemkot Bitung segera membayar TPP seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini didasari, karena sampai saat ini ribuan ASN di Kota Bitung sudah 3 bulan belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tapi justru bagian Keuangan yang sudah menerima duluan, sedangkan yang lain tidak.
Pengakuan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Pemkot Bitung Fernando Makagansa pada saat hearing di DPRD beberapa waktu lalu, "Untuk TPP Badan Keuangan bulan April sudah terbayar bulan mei, itu sudah dijelaskan di RDP kenapa terjadi seperti itu tidak ada unsur kesengajaan untuk membayar duluan,"
sungguh sangat disesalkan.
"Ini ibarat kapal yang akan tenggelam tapi Nakhodanya justru yang cari selamat duluan dibandingkan para anak buah maupun penumpang," ucap Sunny Rumawung.
Untuk itu guna menghindari tudingan pilih kasih dalam pembayaran TPP tersebut, maka kami mendesak Walikota Bitung untuk segera membayarnya dan jangan lagi mencari-cari alasan untuk menundanya apalagi berencana membatalkannya.
Memang pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah akan tetapi hal ini kan sdh dianggarkan dan dibahas dengan melalui berbagai tahapan dan sudah berjalan sekian bulan pula maka ketika ditengah jalan terjadi krisis dan terkesan tidak bisa membayar, patut diduga ada kebocoran dalam sistem pengelolaan keuangan di Pemkot Bitung sehingga dapat dimungkinkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk masuk, guna mengusutnya.
"Memang betul pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, tapi ini sudah dianggarkan dan sudah berjalan sekian bulan, maka ketika terjadi krisis dan tidak bisa membayar, diduga ada kebocoran dalam sistem pengelolaan keuangan di Pemkot Bitung maka kami minta APH untuk mengusutnya," tegas Sunny Rumawung Ketua AMAK Sulut.
Tidak ada komentar