LUGAS | Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Muhammad Ali Syeh Banna, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, menyampaikan capaian kinerja dan prestasi yang diraih oleh Kanwil Kemenkumham Riau selama semester I Tahun 2024 dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja pada Senin (08/07/2024).
Pada Divisi Administrasi, Kanwil Kemenkumham Riau berhasil memperoleh berbagai penghargaan, termasuk peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar dan Peringkat II Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham se-Indonesia. Kanwil juga meraih peringkat II pelaporan LHKPN dan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai peringkat “Menuju Informatif”. Lebih mencengangkan lagi, 29 dari 38 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja memiliki nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100, yang diukur oleh Kementerian Keuangan.
Dalam upaya memberikan pelayanan prima sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi, seluruh satuan kerja telah diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari 29 satuan kerja, 16 lolos mengikuti desk evaluasi WBK dengan 6 melaju menuju panel TPI. Sementara itu, dari 9 satuan kerja menuju WBBM, 4 berhasil lolos di tahap TPI dan saat ini berproses untuk diusulkan ke TPN.
Di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil meraih penghargaan terbaik I Sekretariat Wilayah dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 untuk kategori Provinsi Riau oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Kanwil juga memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin sebanyak 352 untuk litigasi dan 74 untuk non-litigasi melalui Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi dan Terverifikasi.
Di bidang Hak Asasi Manusia, jajaran Bidang HAM telah menyelesaikan 9 kasus Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Selain itu, pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dilakukan di 12 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi.
Pada Divisi Keimigrasian, tujuh Kantor Imigrasi di Provinsi Riau menerbitkan 77.369 paspor dan 1.882 data izin tinggal Keimigrasian serta melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian sebanyak 160 kasus (per Mei 2024). Jajaran Imigrasi juga melakukan pemeriksaan sebanyak 41.868 kedatangan dan 47.598 keberangkatan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Provinsi Riau (Januari – Mei 2024).
Di Divisi Pemasyarakatan, jumlah warga binaan mencapai 14.834 orang dari kapasitas hanya 4.555 orang, dengan overkapasitas sebanyak 326% dan persentase kasus narkoba sebesar 58,53%. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap warga binaan, 11 klinik pratama pada Lapas dan Rutan di Provinsi Riau mendapatkan akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan. Sepanjang tahun 2024, 9.038 warga binaan mendapatkan remisi yang merupakan akumulasi dari pemberian remisi hari besar keagamaan, remisi sakit berkepanjangan, dan remisi lanjut usia.
Budi Argap menyampaikan bahwa capaian kinerja dan prestasi yang diraih oleh Kanwil Kemenkumham Riau beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berharap agar Kanwil Kemenkumham Riau terus meningkatkan kinerjanya dan meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan.
"Saya ingin menegaskan kembali komitmen Kanwil Kemenkumham Riau untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya ini hanya bisa digapai dengan dukungan dari masyarakat dan teman-teman Insan Pers,” pungkas Budi Argap Situngkir.
Tidak ada komentar