LUGAS | SOFIFI — Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu terpilih, Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, resmi dilantik untuk masa jabatan 2025–2030, Senin (26/5/2025). Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Pelantikan ini menandai awal masa tugas lima tahun ke depan bagi pasangan kepala daerah termuda di wilayah timur Indonesia. Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan pesan strategis mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pulau Taliabu, terutama di sektor infrastruktur, industri, dan pendidikan.

“Kita harus punya komitmen bersama untuk menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang anggarannya mencapai Rp 8 triliun,” ujar Sherly.


Tantangan Infrastruktur

Berdasarkan data Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara tahun 2024, kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 triliun diperuntukkan bagi pembangunan dan peningkatan jalan di Taliabu, mencakup status kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional. Saat ini, hanya 46 persen dari total panjang jalan yang berada dalam kondisi baik, sisanya rusak sedang hingga berat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, indeks konektivitas infrastruktur Pulau Taliabu berada di skor 42 dari 100, tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Halmahera Selatan (65) atau Halmahera Utara (59).


Potensi Kawasan Industri

Selain infrastruktur, Sherly menekankan perlunya percepatan kawasan industri berbasis sumber daya alam. Saat ini, dua kawasan industri tengah dirintis di wilayah barat dan tengah Taliabu. Namun, belum ada kepastian investasi jangka panjang dari sektor hilirisasi tambang maupun pengolahan hasil laut.

“Pembangunan kawasan industri harus berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan semata eksploitasi,” tegas Sherly.

Kawasan industri ini ditargetkan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja langsung dalam lima tahun mendatang, berdasarkan proyeksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara.


Pemberdayaan dan Pendidikan

Program pemberdayaan ekonomi lokal juga disoroti. Pada 4 Juni 2025, Menteri Desa dijadwalkan mengunjungi Taliabu untuk memantau pembentukan koperasi dan komite pangan lokal. Koperasi ini diharapkan memperkuat distribusi bahan pangan, yang saat ini 62 persen masih bergantung pada pasokan dari luar pulau.

Di sektor pendidikan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat seluas delapan hektar menjadi prioritas strategis pemerintah daerah. Sekolah ini dirancang menampung 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.

Data BPS menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Pulau Taliabu untuk jenjang SMP dan SMA mencapai 12,4 persen, di atas rata-rata provinsi yang berada di angka 7,8 persen.

“Ini bukan hanya proyek pembangunan, tapi komitmen untuk memutus rantai kemiskinan struktural,” kata Sherly.


Kehadiran Tokoh Pemekaran

Pelantikan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting daerah, termasuk Ahmad Hidayat Mus, tokoh pemekaran Pulau Taliabu. Ia menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru sebagai bagian dari “generasi keberlanjutan perjuangan pemekaran”.

Acara pelantikan turut diisi pengambilan sumpah Ketua Tim Penggerak PKK, Surati Kene, yang juga akan memimpin Posyandu di kabupaten tersebut.


Harapan Lima Tahun

Dengan kehadiran para tokoh Forkompimda, pejabat lintas kabupaten, partai politik, serta elemen masyarakat, pelantikan ini mencerminkan harapan besar terhadap kepemimpinan baru.

Tantangan nyata menanti: dari konektivitas jalan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga pendidikan dasar. Lima tahun ke depan akan menjadi penentu sejauh mana visi pembangunan yang inklusif dapat diwujudkan di pulau terluar Maluku Utara ini.


Laporan: Sumpono | Editor: Mahar Prastowo