LUGAS | Jakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/9), sejak pukul 13.30 hingga 17.00 WIB.

Massa yang berjumlah sekitar 150 orang itu datang dengan mobil komando dan enam angkot sewaan. Mereka membawa bendera Merah Putih, panji organisasi, hingga spanduk bertuliskan “Tolak Tunjangan DPR RI”, “Geruduk Gedung DPR RI”, dan “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pidana Para Pelaku Pembunuhan Affan.”

Aksi yang dipimpin Hernawan, Sujahri Somar, dan Amir Mahfud ini mengusung tema besar: Runtuhkan Ketidakadilan Struktural, Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, menegaskan ketidakadilan tidak lahir begitu saja, melainkan dipelihara oleh sistem yang timpang, birokrasi korup, dan kebijakan yang tak berpihak.

“Ekonomi kita tumbuh, tetapi ketidakadilan tumbuh lebih cepat,” ujar Sekjen GMNI, Amir Mahfud. Ia menyoroti 59,40 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, sementara upah buruh dan guru honorer jauh dari layak.

Dalam orasinya, GMNI menuding DPR hanya sibuk menambah fasilitas mewah bagi anggotanya, sementara rakyat kian terhimpit oleh kenaikan harga pangan dan pelayanan publik yang timpang. Mereka juga menuntut agar pemerintah menghentikan praktik hukum “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dan menindak tegas aparat represif, termasuk kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan Brimob saat aksi demonstrasi.

Pukul 14.45 WIB, perwakilan massa diterima anggota DPR Andre Rosiade, Kawendra Lukistian, dan Daniel Johan di ruang aspirasi DPR. Dalam pertemuan itu, GMNI menyatakan dukungan kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, namun mendesak agar DPR mengoreksi kebijakan yang dinilai menyulut amarah publik.

“Kami mendukung penuh pemerintah, tapi dengan cara mengoreksi kebijakannya. Investor perusak alam juga harus ditindak,” kata Sujahri.

Andre Rosiade mengakui adanya kekurangan komunikasi politik DPR, sementara Kawendra dan Daniel menyebut masukan GMNI sebagai “vitamin” untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif.

Aksi berakhir sekitar pukul 17.00 WIB dengan suasana kondusif. Massa kemudian bergeser menuju kantor Kompas TV, menuding media tersebut berperan dalam upaya memecah belah GMNI.


Laporan: Dani Prasetya
Editor: Mahar Prastowo