LUGAS | Jakarta – Sekitar seratus perempuan dari berbagai organisasi berkumpul di depan gerbang utama DPR RI, Rabu pagi, 3 September 2025. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan “Protes adalah hak” dan “Prabowo harus bertanggung jawab atas segala kekerasan terhadap rakyat”.
Aksi yang dimulai pukul 09.50 WIB itu dipimpin Siti Mazumah dari Koalisi Perempuan Indonesia. Ia menegaskan bahwa rakyat berhak menyampaikan pendapat tanpa dicap makar. “Sejak 25 Agustus kemarin aparat begitu represif, ada sepuluh korban. Apa kita akan diam?” ujarnya lewat pengeras suara.
Para peserta aksi menuntut DPR bekerja sesuai amanat konstitusi, bukan memperkaya diri dengan tunjangan dan fasilitas. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas berbagai kekerasan yang melibatkan aparat. “Polisi seharusnya melindungi masyarakat, bukan malah represif terhadap rakyat,” kata Mazumah.
Tuntutan senada disuarakan Nadila, juga dari Koalisi Perempuan. Ia menyebut negara justru menstigma rakyat sebagai makar dan teroris. “Yang teroris adalah negara, karena protes dianggap kejahatan lalu dibunuh,” katanya. Nadila menambahkan, janji-janji kampanye Prabowo-Gibran, termasuk soal kesejahteraan buruh, masih jauh dari realisasi.
Yuni dari Jala PRT menyoroti lambannya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah mangkrak 21 tahun. Sementara perwakilan Perempuan Mahardika menuding DPR sebagai “dewan perampok dan pengkhianat rakyat”. Arus Pelangi menekankan hak kelompok waria untuk diperlakukan setara sebagai warga negara, sementara Serikat Pekerja Kampus mengingatkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat.
Aksi sempat diwarnai pembacaan puisi tentang kekerasan terhadap perempuan. Spanduk dan poster mereka berisi kecaman: “Hentikan represif terhadap rakyat, aksi protes bukan makar atau terorisme”, “Tarik mundur TNI-Polri”, hingga “Stop pemborosan uang rakyat”.
Laporan: Dani Prasetya
Editor: Mahar Prastowo
