LUGAS | JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Selasa (9/9/2025) siang. Mereka menyuarakan 17 tuntutan, mulai dari reformasi parlemen, penguatan lembaga pengawas independen, hingga pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.

Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, UIN, Universitas Atma Jaya, serta aliansi masyarakat sipil Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini diikuti sekitar 445 orang. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari tenaga kesehatan, pejuang Aceh, hingga perwakilan pengemudi ojek daring, turut menyampaikan orasi.

“Perjalanan kami dari kampus ke sini bukan sekadar langkah kaki, tetapi bagian dari keresahan bersama melihat pemerintahan yang abai terhadap rakyat,” ujar Jerry, perwakilan BEM FISIP UI, dalam orasinya. Ia menilai DPR gagal menepati janji politik dan justru lebih berpihak pada elit ketimbang masyarakat luas.


17 Tuntutan

Dalam aksi ini, mahasiswa menekankan sejumlah isu pokok, antara lain:
  1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
  2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
  3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
  4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
  5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis.
  6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
  7. Perkuat Komnas HAM dan  Lembaga Pengawas Independen.
  8. Tinjau Ulang Kebijakan Sekarang.
  9. Menagih janji Riset Indonesia

Menurut Kaliki, Presiden Mahasiswa UNINDRA, tuntutan di bidang pendidikan juga perlu disoroti. “Pendidikan seharusnya menjadi prioritas negara, tetapi sampai hari ini kebijakan yang ada justru semakin membebani mahasiswa dan rakyat kecil,” ujarnya.





Warna-Warni Orasi

Aksi damai ini berlangsung dengan beragam ekspresi. Spanduk bertuliskan “Rakyat Tagih Janji” dan “Aparat Keparrat” terbentang di antara bendera almamater kampus dan simbol organisasi mahasiswa. Bahkan, ada bendera bergambar karakter komik One Piece, sebagai simbol perjuangan.

Orasi datang silih berganti. Seorang tenaga kesehatan, Sri Budiman, menyoroti ketimpangan fasilitas antara rakyat kecil dan pejabat. “Kami bekerja 24 jam, sering tak dibayar, sementara anggota DPR menerima gaji dan fasilitas berlimpah,” katanya.

Perwakilan emak-emak, Eti, dengan suara lantang menyerukan pemakzulan terhadap pemerintah yang dianggap gagal berpihak pada rakyat. Sementara dari kalangan pekerja informal, Regar, perwakilan pengemudi ojek daring, menekankan pentingnya perjuangan damai. “Gedung DPR milik rakyat, bukan untuk dirusak,” ujarnya.





Aksi Berjalan Tertib

Rangkaian aksi dimulai pukul 14.00. Setelah doa bersama, massa bergantian berorasi dan menyanyikan lagu “Kebebasan Rakyat”. Sejumlah kelompok, termasuk mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, kemudian bergabung hingga jumlah peserta mencapai sekitar 445 orang.

Hujan sempat turun, tetapi tidak menyurutkan semangat peserta. Massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 17.43. Aparat kepolisian yang berjaga melaporkan aksi berlangsung aman dan kondusif.

Aksi mahasiswa ini menambah panjang daftar protes publik yang menyasar kinerja DPR dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah orator bahkan menyinggung isu pelanggaran konstitusi dan praktik represif aparat yang dinilai mencederai demokrasi.

Meski demikian, hingga selesai aksi damai tidak ada perwakilan DPR yang menemui massa aksi di depan gerbang utama parlemen.



Laporan: Dani Prasetya | Editor: Mahar Prastowo