Media yang memantau langsung jalannya aksi di Gate PHR Rumbai, melihat ini sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi pemuda terkait pengelolaan sektor migas di Riau, khususnya oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Para peserta membawa spanduk dan menyampaikan orasi terkait hak-hak daerah penghasil serta peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dalam aksinya, KNPI menyampaikan lima poin tuntutan utama, antara lain:
1. Pemberian Participating Interest (PI) sebesar 35% untuk Provinsi Riau.
2. Pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal minimal 40%.
3. Transparansi sistem Local Business Development (LBD).
4. Pembukaan akses LBD secara umum agar tidak dikuasai kelompok tertentu.
5. Apabila kontribusi terhadap masyarakat tidak terpenuhi, pemuda meminta PHR mengevaluasi keberadaannya di Riau.
Kapolsek Rumbai Pesisir: Polisi Hadir untuk Fasilitasi Aspirasi, Bukan Menghalangi
Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol H. Budi Pramana, S.Psi., turut hadir di lokasi aksi dan menyampaikan bahwa kehadiran kepolisian dalam kegiatan tersebut adalah untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan tidak melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa Polri berada di posisi netral dan mendukung ruang demokrasi yang sehat.
“Saya, selaku Kapolsek Rumbai Pesisir, mengucapkan selamat datang. Perlu diketahui bahwa kami berada di sini untuk memastikan aspirasi yang rekan-rekan bawa ini dapat tersampaikan kepada pihak manajemen PHR dengan baik, tentunya tanpa ada hal-hal yang bersifat pelanggaran atau anarkisme,” ujar Kapolsek.
Kapolsek juga menjelaskan bahwa kepolisian memfasilitasi jalur komunikasi antara massa aksi dan pihak manajemen PHR.
“Kami hadir bukan untuk menghalangi, tetapi justru memastikan aspirasi itu tersampaikan secara tepat dan kondusif. Kami berusaha membantu agar pihak PHR dapat bertemu langsung dengan rekan-rekan KNPI,” tambah Kapolsek.
Respon PHR: Mengapresiasi Aksi Damai dan Siap Dialog
Aksi damai tersebut mendapat tanggapan langsung dari perwakilan manajemen PHR melalui bagian Humas. PHR menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung tertib.
“Kami berterima kasih aksi dijalankan dengan kondusif, karena kawasan ini merupakan objek vital nasional. Aspirasi tentu harus disampaikan sesuai aturan, dan kami terbuka untuk dialog konstruktif,” ujar perwakilan Humas PHR di hadapan peserta aksi.
Terkait permintaan PI 35%, pihak PHR menilai hal tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah dan regulasi yang membutuhkan pembahasan lintas lembaga.
“Untuk PI, ada landasan regulasi yang tidak bisa diputuskan di ruang dialog seperti ini. Namun aspirasi itu telah kami catat untuk disampaikan ke pihak berwenang,” jelasnya.
PHR juga menanggapi isu serapan tenaga kerja lokal.
“Aspirasi tenaga kerja ini juga sering kami dengar dari banyak pihak. Percayalah, kami punya niat dan upaya mengakomodasi tenaga lokal. Komunikasi tidak pernah kami tutup,” tambahnya.
Koordinator Aksi Minta Komitmen Waktu
Koordinator aksi, Aditya yang juga Ketua PK KNPI Rumbai Timur, menyatakan bahwa pemuda tidak hadir untuk mengganggu operasional, namun meminta komitmen nyata.
“Kami tidak berniat merusuh. Kami hanya ingin didengar. Berikan komitmen waktu yang jelas. Berapa lama kami menunggu tindak lanjut aspirasi ini,” tegas Aditya.
Aditya juga mempertanyakan mekanisme rekrutmen yang dinilai memberatkan calon tenaga kerja daerah.
“Apakah medical check-up itu dijadikan alasan untuk menghambat anak daerah masuk kerja?” ujarnya dalam orasi.
Sebagai penutup, KNPI memberi tenggat waktu kepada PHR:
“Kami beri waktu 5 x 24 jam untuk menanggapi aspirasi kami. Jika tidak ada respon, kami akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar melibatkan DPD KNPI se-Riau,” pungkas Aditya.
Aksi Berjalan Tertib
Hingga kegiatan berakhir, aksi berlangsung damai, tertib, tanpa insiden. Aparat keamanan dari Polsek Rumbai dan pihak PHR tetap melakukan pendekatan dialogis selama kegiatan berlangsung.
Aksi ini menjadi penanda bahwa pemuda siap mengambil peran sebagai mitra kritis dalam advokasi pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Tidak ada komentar