Melihat Kepemimpinan Akomodatif Gubernur Pramono Anung
Saya (Ahmad Yani Rivai Yusuf) bersama Gubernur Pramono Anung.
Oleh: Ahmad Yani Rivai Jusuf
Kasuban Kesbangpol Kepulauan Seribu
Jakarta itu seperti sungai besar.
Airnya mengalir dari banyak mata air. Ada yang jernih, ada yang keruh. Ada yang deras, ada yang tenang. Tapi semuanya akhirnya bertemu.
Gubernur Pramono Anung tampaknya paham betul soal itu.
Ia tidak datang ke Balai Kota dengan palu besar untuk merobohkan bangunan lama. Tidak pula membawa penggaris besi untuk menghapus garis-garis yang pernah digambar pendahulunya. Ia datang dengan map tipis, catatan kecil, dan satu sikap yang jarang dipuji tapi sangat menentukan: kesediaan mendengar.
Jakarta tidak dimulai dari nol, begitu kira-kira keyakinannya.
Warisan yang Tidak Dibuang
Di Jakarta, setiap gubernur meninggalkan jejak.
Ada yang jejaknya berupa jalan lebar. Ada yang berupa taman kota. Ada pula yang berupa kebijakan yang sempat diperdebatkan, bahkan dicaci.
Gubernur Pramono Anung tidak alergi pada kata “warisan”.
Ia tidak menafikan normalisasi sungai yang pernah dijalankan. Tidak juga menutup mata pada pentingnya sumur resapan dan ruang terbuka hijau. Ia memahami bahwa pengendalian banjir Jakarta tidak bisa satu resep, karena masalahnya lahir dari berlapis zaman.
Dari era Gubernur Sutiyoso, Jakarta belajar ketegasan dan infrastruktur dasar.
Dari Gubernur Fauzi Bowo, tata kelola kota dan birokrasi yang rapi.
Dari Gubernur Jokowi, keberanian mendekati rakyat dan menyederhanakan simbol kekuasaan.
Dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, keberanian mengambil keputusan tak populer demi sistem.
Dari Gubernur Anies Baswedan, kesadaran ekologis, ruang publik, dan narasi keadilan sosial.
Gubernur Pramono Anung tidak memilih satu, lalu menyingkirkan yang lain.
Ia mengambil yang bekerja, dan memperbaiki yang belum selesai.
Memimpin Tanpa Teriak
Gaya Gubernur Pramono Anung bukan gaya podium.
Ia tidak gemar berpidato panjang dengan kalimat berapi-api. Ia lebih sering terlihat membaca dokumen, bertanya rinci, dan mengangguk pelan.
Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak biasa.
Namun di Jakarta—kota yang penuh kepentingan, tekanan politik, dan sorotan media—memimpin tanpa teriak justru butuh keberanian besar.
Ia memilih konsistensi ketimbang sensasi.
Koordinasi ketimbang konfrontasi.
Hasil kerja ketimbang lomba pencitraan.
Di sinilah Jakarta seperti kembali bernapas normal. Tidak selalu gaduh. Tidak selalu reaktif. Tapi tetap bergerak.
Jakarta dan Kepulauan: Satu Nafas
Sebagai Kasuban Kesbangpol Kepulauan Seribu, saya melihat langsung bagaimana pendekatan ini terasa hingga wilayah terluar Jakarta.
Kepulauan Seribu tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang.
Isu keamanan wilayah, ketahanan sosial, harmoni masyarakat, hingga potensi konflik sosial ditangani dengan pendekatan pencegahan, dialog, dan penguatan komunitas.
Ini bukan kebijakan instan. Ini hasil dari kepemimpinan yang percaya bahwa stabilitas sosial dibangun dari mendengar suara bawah, bukan sekadar instruksi atas.
Mengelola Perbedaan, Bukan Menghapusnya
Jakarta adalah kota perbedaan.
Perbedaan kelas, etnis, agama, gaya hidup, bahkan cara berpikir tentang masa depan.
Gubernur Pramono Anung tidak mencoba menyeragamkan semuanya.
Ia memilih mengelola perbedaan itu agar tidak menjadi konflik.
Dalam konteks inilah, gagasan-gagasan lama yang masih relevan diberi ruang hidup kembali. Bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai fondasi yang diperbarui.
Pemimpin yang Menyambung, Bukan Memutus
Mungkin inilah kata kunci kepemimpinan Gubernur Pramono Anung: menyambung.
Menyambung gagasan.
Menyambung program.
Menyambung harapan warga yang sempat terputus oleh pergantian kekuasaan.
Jakarta bukan proyek lima tahunan.
Jakarta adalah kerja lintas generasi.
Dan Gubernur Pramono Anung tampaknya memilih satu peran penting dalam sejarah kota ini:
bukan sebagai tokoh yang ingin dikenang sendirian, tetapi sebagai pemimpin yang memastikan Jakarta terus berjalan—tanpa kehilangan ingatan.
(AJRJ)
