Pertemuan Tanpa Protokoler: Wilson Lalengke, Dasco, dan Dua Kasus yang Memburu Negara

Essai Mahar Prastowo

Pagi itu Jakarta masih separuh mengantuk. The Café di Hotel Mulia belum sepenuhnya ramai. Dari balik kaca besar, cahaya matahari memantul pada permukaan meja yang mengkilap, sementara tiga pria Sumatera duduk mengitari secangkir kopi yang perlahan mendingin.

Wilson Lalengke datang paling awal. Ketua Umum PPWI itu punya kebiasaan lama: kalau janji pukul delapan, ia sudah duduk sebelum menit ke lima lewat. Tak lama kemudian muncul Julian Caisar—Wasekjen PPWI yang lebih banyak tersenyum daripada bicara. Dan tepat waktu, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, melangkah masuk. Tanpa pengawalan berlebihan. Tanpa protokoler yang biasanya mengitari pejabat setingkat dirinya.

Mereka bertiga saling menjabat tangan seperti sahabat lama yang baru bertemu setelah puluhan tahun. Padahal sebagian besar hanya saling mengikuti lewat kabar dan layar gawai.

Semuanya perantau dari Sumatera—Wilson dari Pekanbaru, Dasco dan Julian dari Palembang. Mungkin itu sebabnya pagi itu tak ada formalitas. Tak ada sekat. Yang ada hanya tawa dan cerita yang menguap bersama aroma kopi hitam.

Wilson tidak perlu waktu lama untuk langsung masuk ke inti. “Bang, ada warga Lampung Selatan titip suara,” katanya. Suaranya tenang, tapi ada tekanan yang jelas.

Cerita itu sudah ia bawa bertahun-tahun: tentang puluhan orang yang tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan tol. Tentang gugatan demi gugatan yang mereka menangkan—dari Pengadilan Negeri sampai kasasi dan peninjauan kembali. Dan tentang satu hal yang tak pernah mereka dapat: hak mereka.

“Mereka sudah menang semua, tapi ganti rugi tak juga turun. Bertahun-tahun, Bang. Mereka datang ke PPWI karena merasa tak ada pintu lagi yang mau mendengar,” ujar Wilson.

Di meja itu, pagi yang semula hangat sedikit berubah warna. Dasco mencondongkan badan, mendengar tanpa menyela. Ia tidak membuat janji apa pun. Tidak pula mengambil berkas atau menulis catatan. Tapi dari gestur matanya, jelas: isu itu ia simpan.

Karena kalau negara tidak membayar hak orang kecil… apa lagi yang bisa dipertahankan?

Wilson lalu membuka cerita kedua. Tentang seorang pria tua di Tangerang. Tentang proses hukum yang menurutnya “tidak masuk akal sehat.” Tentang dugaan keterlibatan oknum aparat dan seorang pengusaha kaya yang membuat seorang lansia terjerembap dalam jeratan hukum.

“Ini bukan sekadar perkara hukum. Ini perkara kemanusiaan,” kata Wilson. Wajahnya mengeras.

Lagi-lagi, Dasco mendengar. Tak ada kilah, tak ada bantahan. Hanya jeda panjang yang membuat suasana kembali tenang.

Tapi ada satu hal yang justru menarik: sebelum pertemuan itu terjadi, ponsel Wilson berbunyi. Sebuah voice note. Dari Dasco sendiri.

Tentang berita yang menautkan namanya pada kasus judi online dan dugaan TPPO di Kamboja. Tentang hotel yang pada 2012 dibangun oleh perusahaan tempat ia bekerja—hotel biasa, untuk bisnis perhotelan biasa. Sampai akhirnya, bertahun kemudian, berubah menjadi tempat perjudian legal di negara itu.

“Selesai proyek, saya tak ada lagi hubungan,” kata Dasco dalam voice note itu. Tenang. Jujur. Sedikit lelah.

Tempo menulis berita berdasarkan CV yang memang ia buat sendiri. Ia tidak menyalahkan. Tapi ia perlu meluruskan.

Pertemuan itu ditutup pada pukul 09.30. Tidak ada foto-foto resmi. Tidak ada notulen. Tidak ada pernyataan pers.

Hanya tiga perantau Sumatera yang saling menepuk bahu sebelum beranjak pergi. Tapi justru dalam suasana seperti itulah—tanpa mikrofon, tanpa protokol, tanpa meja panjang—aspirasi sering kali lebih terdengar. Lebih jujur. Lebih menyentuh.

Wilson Lalengke tidak membutuhkan janji-janji besar. Ia hanya ingin kisah warga Lampung Selatan dan seorang lansia Tangerang masuk ke telinga yang bisa berbuat. Dan pagi itu, telinga itu duduk satu meja di depannya.

Silaturahmi itu mungkin hanya satu jam setengah. Tapi seperti banyak pertemuan kecil dalam sejarah republik ini, justru percakapan semacam itulah yang acap kali menjadi awal bagi penyelesaian yang lebih manusiawi.