 |
| Ketua PSSI Kabupaten Pulau Taliabu, Mislan Syarif. |
LUGAS | PULAU TALIABU — Polemik soal lisensi pelatih mencuat dalam proses seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) cabang sepak bola di Pulau Taliabu. Ketua PSSI Kabupaten Pulau Taliabu, Mislan Syarif, mempertanyakan keabsahan lisensi pelatih yang dihadirkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat.
Mislan menilai seleksi yang berlangsung tidak transparan, terutama terkait kompetensi para pelatih yang ditunjuk. Ia menduga pelatih yang dibawa Dispora tidak memiliki lisensi resmi.
“Kalau mereka punya lisensi, kenapa saya sebagai ketua tidak mengetahuinya? Kalau memang mengaku punya lisensi, tunjukkan. D, C, B, atau A — supaya pelatih lokal juga bisa memahami,” ujar Mislan, Kamis (4/12/2025)
Menurutnya, beberapa pelatih lokal yang tergabung dalam PSSI memang belum memiliki lisensi formal, namun memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Karena itu, ia mempertanyakan alasan Dispora tidak melibatkan mereka.
“Kalau sama-sama tidak punya lisensi, kenapa pelatih lokal tidak dilibatkan?” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini Dispora belum pernah menghubunginya terkait proses seleksi Popda khusus sepak bola.
Mislan berharap Dispora dapat memaksimalkan potensi pelatih lokal, terutama untuk membangun fondasi sepak bola Taliabu agar dapat bersaing di level yang lebih tinggi.
“Pelatih lokal berpotensi membawa dampak positif bagi sepak bola Taliabu. Harusnya diberikan ruang,” ujarnya.
PSSI Pulau Taliabu menargetkan tim sepak bola daerah dapat tampil optimal di berbagai kompetisi, termasuk Popda tingkat provinsi yang sudah semakin dekat.
Dispora Klaim Pelatih Sudah Berlisensi
Dihubungi terpisah, Kepala Dispora Pulau Taliabu Amrul Badal membantah tudingan tersebut. Ia menyebut pelatih yang dilibatkan dalam seleksi Popda adalah mereka yang memiliki lisensi.
Amrul menegaskan bahwa pihaknya tidak melibatkan PSSI dalam proses seleksi karena dinilai tidak memenuhi syarat.
“Dalam pengurus PSSI itu hanya ketuanya yang punya lisensi. Yang lain tidak, sehingga kami tidak bisa bawa mereka untuk seleksi,” kata Amrul.
Ia juga menegaskan bahwa Dispora tidak memiliki kewajiban struktural untuk berkoordinasi dengan PSSI dalam urusan seleksi.
“Dispora tidak ada hubungan dengan PSSI. Jadi kalau tidak melibatkan PSSI, tidak jadi soal,” ujarnya.
Terkait dugaan pelatih tidak berlisensi, Amrul kembali membantah.
“Orang-orang yang kami bawa punya lisensi. Kalau tidak punya lisensi, untuk apa dilibatkan?” katanya.
PSSI Provinsi: Pernyataan Kadispora Keliru
Sementara itu, Ketua Komisi Departemen Wasit Asosiasi PSSI Maluku Utara, Aris Papuling, menilai pernyataan Kadispora keliru. Menurutnya, setiap kegiatan sepak bola, terutama yang menggunakan anggaran negara, wajib melibatkan asosiasi resmi PSSI di daerah.
“Segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola harus melibatkan Asosiasi Sepak Bola Indonesia melalui perwakilan daerah masing-masing. Apalagi jika memakai anggaran APBD,” tegas Aris.
Polemik ini kini menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Popda. Publik menunggu langkah penyelesaian dari Dispora dan PSSI agar proses seleksi berjalan profesional serta tidak merugikan pembinaan sepak bola di Pulau Taliabu.
Laporan: Sumpono | Editor: Mahar Prastowo
