 |
| Gambar hanya ilustrasi |
LUGAS | Pulau Taliabu – Seleksi cabang olahraga sepak bola untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Maluku Utara kembali memunculkan polemik. Sekretaris Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) Provinsi Maluku Utara, Rusdi, yang akrab disapa Pak Kobe, menegaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Taliabu seharusnya melibatkan PSSI setempat dalam proses seleksi pemain maupun pelatih.
Menurut Rusdi, alasan Dispora tidak menggandeng PSSI karena pengurus belum memiliki lisensi adalah bentuk kekeliruan. Ia menegaskan bahwa PSSI tetap merupakan induk organisasi sepak bola, sehingga tidak dapat diabaikan dalam proses resmi pembinaan maupun seleksi atlet.
“Sepak bola itu induknya PSSI, dan itu sudah ada regulasinya. Jadi seleksi pemain dan pelatih tanpa melibatkan PSSI adalah langkah yang salah besar,” ujar Rusdi kepada media pada Jum'at (5/12/2025).
Kewenangan Pembinaan Tetap Milik PSSI
Rusdi, salah satu pengurus APSSI, turut menegaskan bahwa di seluruh daerah, penunjukan pelatih hingga penyiapan atlet sepak bola merupakan domain PSSI. Ia menilai keputusan Dispora yang berjalan sendiri justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk soal legalitas pelatih yang akan memimpin tim Popda.
“Untuk penunjukan pelatih sampai menyusun atlet, itu kewenangan PSSI. Daerah lain juga demikian,” jelas Rusdi.
Soal Lisensi Pelatih Popda Masih Menunggu Juknis Resmi
Rusdi menambahkan, hingga kini syarat lisensi untuk pelatih kepala Popda Maluku Utara belum diumumkan secara resmi. Ketentuan tersebut, sambungnya, akan dikeluarkan langsung oleh PSSI Maluku Utara dalam petunjuk teknis Popda.
“Apakah nanti cukup lisensi D, atau pelatih kepala wajib lisensi C—kita masih menunggu regulasi resmi. Jadi salah kalau seleksi di daerah dilakukan tanpa melibatkan PSSI,” tegasnya.
Perlu Kepastian Regulasi untuk Hindari Polemik Berulang
Polemik ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan berdampak pada kualitas persiapan tim sepak bola Popda Taliabu. APSSI menilai keterlibatan PSSI bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari mekanisme pembinaan atlet yang harus dipatuhi sesuai struktur sepak bola nasional.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dispora Taliabu belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
