 |
| Grafis: KNTI |
LUGAS | JAKARTA — Cuaca ekstrem yang terus berlangsung dalam beberapa bulan terakhir semakin mengancam keberlangsungan hidup nelayan kecil di Indonesia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat, 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk.
Sebanyak 63 persen nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara akibat tingginya risiko keselamatan di laut.
Data tersebut dihimpun melalui survei kampung nelayan basis KNTI yang meliputi 41 kabupaten/kota di 14 provinsi. Pengumpulan data dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat KNTI pada 23–24 Januari 2026.
Risiko Keselamatan Meningkat
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menegaskan, situasi ini membutuhkan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan lebih kuat bagi nelayan kecil. Menurut dia, nelayan tidak seharusnya dipaksa memilih antara mempertaruhkan keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujar Dani, Sabtu (24/1/2026).
Cuaca ekstrem tidak hanya membahayakan keselamatan nelayan, tetapi juga berdampak pada kerusakan infrastruktur pesisir dan menurunnya produksi perikanan tangkap. Kondisi tersebut dinilai memperberat beban nelayan kecil yang selama ini bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Aktivitas Melaut Terhenti
Dampak cuaca buruk dirasakan hampir merata di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Di Ternate, Maluku Utara, Sekretaris KNTI Kota Ternate Gafur Kaboli mengatakan, nelayan tuna di wilayahnya sudah hampir dua bulan tidak dapat melaut secara normal.
Angin kencang yang disertai hujan deras dan gelombang tinggi membuat aktivitas penangkapan ikan menjadi sangat berisiko.
“Dalam dua bulan terakhir nelayan tuna hampir tidak bisa melaut. Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujarnya.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia timur lainnya.
Sementara itu, di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, nelayan kecil hanya bisa melaut di sekitar pesisir atau sungai saat angin utara bertiup. Ketua KNTI Lingga Hariyanto menyebutkan, kondisi tersebut membuat hasil tangkapan tidak menentu.
“Kadang dapat hasil, kadang tidak mendapat ikan sama sekali. Situasi ini sangat memukul ekonomi nelayan kecil,” katanya.
Musibah juga menimpa nelayan kecil di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ketua KNTI Pasangkayu Abdul Razak mengungkapkan, seorang nelayan dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem.
“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan, padahal risikonya sangat besar,” ujarnya.
Perlindungan Sosial Mendesak
Menurut Dani, nelayan kecil di wilayah pesisir tidak cukup hanya dibekali informasi prakiraan cuaca. Mereka membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih konkret agar tidak terpaksa melaut dalam kondisi berbahaya.
“Nelayan memerlukan perlindungan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tidak lagi memaksakan diri melaut saat cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Dani.
Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem juga berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat, petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak terendam banjir sehingga ikan lepas dari kolam. Sementara itu, petambak garam di Lombok Timur dan Jepara mengalami penurunan produksi dan pendapatan akibat faktor cuaca.
KNTI mendorong adanya respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pesisir.
“Menurunnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya. Hal ini berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional serta menghambat laju hilirisasi sektor kelautan dan perikanan,” ujar Dani.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan semangat tolong-menolong dan gotong royong di tingkat komunitas, serta kolaborasi erat antara pemerintah dan nelayan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan pesisir di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata.
Laporan: Ida Farida | Editor: Mahar Prasowo
