LUGAS | KOTAMOBAGU — Negara kerap ditempatkan sebagai satu-satunya penanggung jawab keamanan publik. Padahal, tanpa partisipasi warga, berbagai kebijakan dan operasi pengamanan acap kali kehilangan efektivitasnya. Kerentanan itu semakin terasa menjelang hari besar keagamaan, ketika mobilitas meningkat dan potensi gangguan ketertiban ikut naik.
Dalam konteks tersebut, Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu bersama Polres Kotamobagu menggelar penguatan jejaring lintas instansi dan elemen masyarakat di Sipatuo Cafe n Mini Soccer, Kotamobagu pada Kamis 29/26. Kegiatan ini melibatkan purnawirawan Polri, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat, dengan tujuan memperkuat kemitraan strategis antara aparat dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ketua Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Ahmad Guril Sulaiman, menyebut keterlibatan warga sebagai elemen kunci dalam upaya pencegahan dini. Menurut dia, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan jangkauan dan sumber daya jika bekerja sendiri.
“Keamanan tidak bisa hanya bergantung pada aparat. Senkom berperan sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan Polri agar potensi gangguan kamtibmas dapat diketahui lebih awal, terutama menjelang bulan raya,” kata Ahmad Guril.
Pandangan serupa disampaikan pihak Polres Kotamobagu. Iptu Herdiyanto Mamonto, mewakili Kasat Binmas, menilai kerja sama dengan organisasi masyarakat bukan sebatas simbol kemitraan, melainkan kebutuhan praktis di lapangan.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan Senkom dan Ormas menjadi bagian penting untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, khususnya pada momentum hari besar keagamaan,” ujarnya.
Namun, kolaborasi semacam ini juga menyisakan tantangan. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan partisipasi warga yang berkelanjutan, kemitraan aparat–masyarakat berisiko berhenti pada seremoni. Karena itu, efektivitas jejaring keamanan sosial ini pada akhirnya diuji bukan oleh banyaknya pertemuan, melainkan oleh kemampuan semua pihak mencegah gangguan sebelum terjadi.
Kegiatan tersebut menegaskan satu hal: keamanan publik bukan monopoli negara, melainkan hasil dari tanggung jawab bersama—yang hanya dapat bekerja jika kepercayaan, komunikasi, dan keterlibatan warga dijaga secara konsisten.
