LUGAS | PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau. Program strategis ini dijalankan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Darurat Pembangunan Jembatan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil dan rawan akses.
Wakil Kepala Polda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Jembatan berawal dari instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kemudian diimplementasikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Satgas Jembatan ini bekerja dengan pendekatan bottom-up. Kami turun langsung, berkolaborasi dengan masyarakat untuk memverifikasi, mensurvei, dan melakukan asesmen jembatan-jembatan yang benar-benar dibutuhkan. Di Riau, jembatan bukan sekadar penghubung wilayah, tetapi penghubung hidup masyarakat,” ujar Brigjen Hengki dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, kerusakan atau terputusnya jembatan berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari akses pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga pelaksanaan ibadah. Bahkan, keselamatan anak-anak sekolah kerap menjadi taruhan demi menuntut ilmu.
Sebagai contoh, Hengki mengungkapkan kondisi di Dusun Sumulur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana terdapat jembatan rusak tepat di depan sekolah dasar dan melintasi sungai pasang surut.
“Di depan sekolah ada sungai, dan sering terlihat buaya. Bahkan terpasang imbauan ‘awas ada buaya’. Bayangkan anak-anak harus melewati jembatan rusak dengan kondisi seperti itu hanya untuk bersekolah. Ini bukan cerita, ini fakta lapangan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Hengki, menjadi alasan kuat mengapa pembangunan dan renovasi jembatan di Riau bersifat mendesak. Satgas bergerak berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar perencanaan administratif.
Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, Polda Riau menetapkan 26 jembatan untuk dibangun dan direnovasi, terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi, dengan total panjang mencapai sekitar 700 meter. Dari jumlah tersebut, satu jembatan bahkan telah rampung lebih awal dan kini sudah dimanfaatkan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Polda Riau mengerahkan 250 personel Satgas Jembatan, terdiri dari 170 personel Polda Riau dan sisanya dari jajaran Polres serta Polresta di wilayah masing-masing. Personel yang dilibatkan berasal dari Satuan Brimob, Direktorat Polairud, Direktorat Samapta, serta unsur kewilayahan.
“Personel ini tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi bekerja langsung bersama masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan jembatan,” jelas Hengki.
Ia menegaskan, pembangunan jembatan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor. Polda Riau menerapkan konsep pentahelix, dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Sementara itu, pendanaan pembangunan bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari pembangunan yang transparan dan berintegritas.
“Ketika jembatan rusak, masyarakat kehilangan akses. Melalui Polri, negara hadir memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman. Ini adalah kerja kemanusiaan yang kita lakukan bersama,” tegas Hengki.
Ia berharap, melalui sinergi lintas sektor tersebut, seluruh pembangunan dan renovasi jembatan di wilayah Riau dapat diselesaikan dan diresmikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber Humas Polres Siak
