 |
| (dok, google) |
LUGAS | Bitung — Pemerintah Kota Bitung menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 tingkat nasional atas klaim keberhasilan memperluas jaminan kesehatan bagi warganya. Namun, penghargaan tersebut masih menyisakan pertanyaan soal kualitas layanan dan pemerataan akses kesehatan di lapangan.
Pemkot Bitung menyebut capaian UHC sebagai hasil komitmen menjamin hak kesehatan masyarakat. Wali Kota Bitung Hengky Honandar mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh warga terdaftar dalam skema jaminan kesehatan tanpa terkecuali.
“Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ujar Hengky dalam keterangan tertulis.
Namun, penghargaan berbasis capaian administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman warga dalam mengakses layanan kesehatan. Sejumlah warga masih mengeluhkan antrean panjang, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya tenaga medis di beberapa wilayah, terutama di kawasan pesisir dan pinggiran kota.
Wakil Wali Kota Randito Maringka mengakui bahwa capaian UHC belum berarti pekerjaan pemerintah selesai. Menurut dia, tantangan terbesar justru terletak pada peningkatan mutu layanan dan pemerataan fasilitas kesehatan.
“Kami tidak menutup mata bahwa masih ada kekurangan. Penghargaan ini menjadi dorongan untuk memperbaiki layanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Randito.
Pengamat kebijakan publik menilai, UHC Award kerap lebih menekankan aspek kepesertaan jaminan kesehatan dibanding kualitas layanan. Tanpa penguatan infrastruktur, distribusi tenaga medis, dan pengawasan layanan, status UHC berpotensi menjadi pencapaian simbolik.
Pemerintah Kota Bitung menyatakan akan menjadikan penghargaan tersebut sebagai momentum evaluasi. Namun, publik masih menunggu langkah konkret yang menjawab persoalan klasik layanan kesehatan: akses yang mudah, layanan yang cepat, dan kualitas yang setara bagi seluruh warga.
