LUGAS | BOGOR - Ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin, 2 Februari 2026. Rakornas yang dibuka Presiden Prabowo Subianto ini menjadi forum awal penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjelang tahun anggaran 2026.
Pemerintah memandang Rakornas sebagai instrumen konsolidasi pelaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Penekanan diberikan pada efisiensi anggaran, disiplin implementasi program, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar hadir dalam forum tersebut bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung. Kehadiran pimpinan daerah secara lengkap dimaksudkan untuk mempercepat penyesuaian kebijakan daerah terhadap arah kebijakan pemerintah pusat.
Dalam pengarahan pembukaan, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah agenda strategis, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, serta hilirisasi industri. Agenda tersebut diposisikan sebagai pilar penguatan ekonomi nasional sekaligus upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.
Hengky Honandar menilai Rakornas penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan keselarasan perencanaan pembangunan.
“Forum ini memberi kejelasan arah kebijakan nasional. Pemerintah daerah perlu memastikan program yang dijalankan sejalan dengan prioritas pusat, terutama yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat dan efisiensi tata kelola pemerintahan,” kata Hengky Honandar usai pembukaan Rakornas.
Menurut Hengky, Kota Bitung memiliki kepentingan langsung terhadap agenda nasional tersebut, mengingat perannya sebagai simpul logistik dan kawasan industri di Indonesia Timur.
Pemerintah kota, kata dia, akan menindaklanjuti arahan Rakornas melalui penyesuaian program daerah, termasuk penguatan iklim investasi, dukungan terhadap ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Pemerintah Kota Bitung berharap hasil Rakornas tidak berhenti pada tataran koordinasi, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran yang lebih terukur di tingkat daerah sepanjang 2026.
