LUGAS | BITUNG — Seperti dilansir dari media manado post, insiden seorang pimpinan organisasi kemasyarakatan yang nyaris melakukan kekerasan terhadap Wali Kota Hengky Honandar di lobi Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (24/2/2026), membuka pertanyaan serius mengenai kewibawaan pemerintah daerah dan lemahnya sistem pengamanan internal.
Ketua Perisai RA yang diketahui berinisial R alias Reki, diduga mendatangi kantor wali kota dalam kondisi emosi. Berdasarkan keterangan sejumlah sumber di lingkungan kantor wali kota, pria tersebut mengeluarkan kata-kata kasar dan sempat mencoba mendekati wali kota dengan maksud melakukan pemukulan.
Upaya tersebut berhasil digagalkan petugas piket yang berjaga di lokasi. Namun keributan tidak berhenti. Yang bersangkutan disebut masih terus berteriak dan melontarkan makian meski telah dipisahkan dari wali kota.
“Dia sempat mendekat dan seperti mau memukul, tapi petugas cepat menghalangi,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini disusun, tidak ada penjelasan resmi mengenai motif kemarahan pelaku. Pemerintah Kota Bitung juga belum memberikan keterangan terbuka mengenai insiden tersebut.
Sikap tertutup terlihat ketika Sekretaris Kota Bitung yang ditemui usai kejadian memilih tidak memberikan penjelasan rinci.
“Sudah selesai,” ujarnya singkat sebelum meninggalkan lokasi.
Minimnya penjelasan resmi memunculkan kesan bahwa peristiwa ini dipandang sebagai kejadian biasa, padahal insiden tersebut menyangkut keselamatan kepala daerah di ruang kerja resmi pemerintahan.
Akses Terbuka Tanpa Pengawasan
Peristiwa ini memperlihatkan lemahnya kontrol akses di lingkungan Kantor Wali Kota Bitung.
Sejumlah pegawai menyebutkan bahwa keluar-masuk tamu ke area lobi masih berlangsung relatif bebas.
Kondisi ini membuat siapa pun dapat mendekati pejabat publik tanpa mekanisme pemeriksaan berlapis.
Padahal, kantor wali kota merupakan pusat administrasi pemerintahan yang seharusnya memiliki standar pengamanan minimal bagi pejabat daerah.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah personel pengamanan berjaga seperti biasa. Namun keberadaan petugas tersebut tampaknya lebih bersifat simbolik daripada preventif.
Fakta bahwa seseorang dapat mendekati wali kota hingga hampir terjadi kontak fisik menunjukkan bahwa sistem pengamanan belum berjalan efektif.
Ketegangan yang Tidak Terjelaskan
Belum jelas apakah kemarahan pelaku berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota atau persoalan lain. Namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa ketegangan antara kelompok organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah bukan hal baru.
Selama ini, relasi antara pemerintah daerah dan kelompok massa sering berlangsung dalam pola informal yang tidak transparan.
Ketika hubungan berjalan baik, organisasi kemasyarakatan sering menjadi mitra kegiatan. Namun ketika kepentingan tidak terpenuhi, ketegangan mudah muncul ke permukaan.
Insiden di lobi kantor wali kota memperlihatkan bagaimana konflik tersebut dapat berubah menjadi intimidasi terbuka.
Diamnya Pemerintah
Yang paling menonjol dari peristiwa ini bukan hanya keributan yang terjadi, melainkan ketiadaan penjelasan resmi setelahnya.
Tidak ada pernyataan terbuka mengenai kronologi kejadian, tidak ada klarifikasi mengenai penyebab konflik, dan tidak ada informasi apakah akan dilakukan langkah hukum.
Padahal transparansi menjadi penting untuk memastikan bahwa kantor pemerintah tidak menjadi ruang intimidasi oleh kelompok mana pun.
Tanpa penjelasan resmi, publik hanya menerima serpihan informasi dari sumber tidak resmi.
Dalam situasi seperti ini, diamnya pemerintah justru memperbesar spekulasi.
Jika insiden yang menyangkut keselamatan wali kota saja dapat berlalu tanpa penjelasan, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang marah dan mengapa.
Melainkan sejauh mana pemerintah mampu menjaga wibawa dan keamanan institusinya sendiri.
