LUGAS | BITUNG — Ketimpangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan memperlihatkan persoalan serius dalam arah kebijakan Pemerintah Kota Bitung. Di Pulau Lembeh, tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak, sementara kebijakan yang diambil pemerintah justru dinilai memperburuk situasi.
Penelusuran di wilayah kerja Puskesmas Pintu Kota menunjukkan fasilitas kesehatan dasar tidak mendapat perhatian yang memadai. Sejumlah puskesmas pembantu terlihat kurang terawat dan minim sarana pelayanan.
Kondisi tersebut berlangsung di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota Bitung yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan pelayanan kesehatan daerah.
Namun hingga kini belum terlihat langkah kebijakan yang signifikan untuk memperbaiki kondisi pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Kebijakan Dipertanyakan
Sejumlah tenaga kesehatan menyebut kondisi pelayanan di Pulau Lembeh mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam membangun sektor kesehatan secara merata.
Wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kesulitan pelayanan lebih tinggi justru tidak memperoleh perhatian sebanding.
Padahal tenaga kesehatan di wilayah tersebut harus menghadapi keterbatasan sarana, transportasi, serta kondisi geografis yang lebih berat dibanding wilayah daratan.
Kondisi ini memperlihatkan kegagalan pemerintah daerah dalam menerjemahkan prinsip pemerataan pelayanan kesehatan.
Insentif Menurun
Persoalan lain yang memicu kritik adalah penurunan insentif tenaga kesehatan.
Insentif kemahalan wilayah yang sebelumnya sekitar Rp700 ribu turun menjadi sekitar Rp600 ribu per bulan.
Penurunan tersebut dinilai tidak rasional jika dibandingkan dengan biaya hidup di wilayah kepulauan.
Tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan justru menerima kebijakan yang memperlemah kesejahteraan mereka.
Kebijakan ini dinilai memperlihatkan bahwa sektor kesehatan belum menjadi prioritas utama dalam penganggaran daerah.
Pemerintah Dinilai Salah Menetapkan Prioritas
Ketimpangan anggaran menjadi sorotan lain.
Tenaga kesehatan yang bekerja langsung melayani masyarakat disebut menerima tambahan penghasilan yang lebih kecil dibanding sejumlah perangkat daerah tertentu yang tidak menghadapi risiko kerja setara.
Kondisi tersebut memperlihatkan kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada pelayanan dasar masyarakat.
Fasilitas kesehatan yang terbengkalai dan insentif yang rendah menunjukkan persoalan bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan arah kebijakan yang dipilih pemerintah daerah.
Kritik AMAK Sulut
Ketua AMAK Sulut, Sunny Rumawung, menilai kondisi pelayanan kesehatan di Pulau Lembeh merupakan bukti nyata lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan.
"Tenaga kesehatan di Lembeh bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Fasilitas terbatas, insentif kecil, tetapi tuntutan pelayanan tinggi. Ini bukan lagi soal kekurangan anggaran, melainkan soal keberpihakan kebijakan," kata Sunny.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadikan wilayah kepulauan sebagai prioritas utama karena memiliki tingkat kesulitan pelayanan yang lebih tinggi.
"Kalau pemerintah serius bicara pemerataan pelayanan kesehatan, Lembeh harus ditempatkan sebagai prioritas. Bukan justru dibiarkan berjalan dengan fasilitas seadanya," ujarnya.
Sunny juga menilai kebijakan insentif tenaga kesehatan mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap profesi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
"Tenaga kesehatan adalah garda depan pelayanan publik. Kalau mereka tidak diperhatikan, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat," katanya.
Tanggung Jawab Pemerintah
Kondisi pelayanan kesehatan di Pulau Lembeh memperlihatkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan masih jauh dari kenyataan.
Selama kebijakan tidak berubah, tenaga kesehatan akan terus bekerja dalam keterbatasan sementara masyarakat kepulauan menerima pelayanan yang tidak setara.
Situasi tersebut menempatkan tanggung jawab perbaikan langsung pada Pemerintah Kota Bitung sebagai pengambil kebijakan.
Tanpa perubahan arah kebijakan yang nyata, ketimpangan pelayanan kesehatan antara wilayah daratan dan kepulauan akan terus berlangsung.
