LUGAS | BITUNG — Tekanan fiskal yang menghantam keuangan daerah Kota Bitung kian terasa. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp153 miliar—setara sekitar 25 persen—dinilai bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan pembangunan dan layanan publik.
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Utara (AMAK Sulut), Sunny Rumawung, menilai situasi ini menuntut langkah berani dari pemerintah kota: mengencangkan ikat pinggang dari dalam, bukan justru membiarkan kebocoran anggaran terus terjadi.
“Dengan kondisi keuangan yang baru saja mencoba pulih dari krisis, pemotongan TKD ini akan memperparah keadaan jika tidak direspons dengan kebijakan penghematan yang serius,” ujar Sunny kepada wartawan.
Beban Ganda: TKD Dipotong, DAU Tersandera
Persoalan tak berhenti di sana. Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bitung juga masih terpotong lebih dari Rp4 miliar per bulan hingga 2028 untuk membayar utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kombinasi dua tekanan ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Dalam kondisi demikian, Sunny menilai belanja aparatur harus menjadi sasaran pertama evaluasi. Ia secara khusus menyoroti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang disebut perlu diaudit ulang dari sisi pengeluaran.
“Wali kota harus berani memangkas anggaran yang tidak prioritas. Ada dugaan penerimaan TPP ganda di unit tertentu, ini harus dibuka terang,” katanya.
TPP Tinggi, Kinerja Dipertanyakan
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya sempat dipangkas melalui perubahan Peraturan Wali Kota, AMAK Sulut menilai besaran TPP pejabat di Bitung masih tergolong tinggi—bahkan disinyalir tertinggi di Sulawesi Utara.
Situasi ini memunculkan pertanyaan klasik: apakah besaran insentif sebanding dengan kinerja pelayanan publik yang dirasakan masyarakat?
“Kalau keuangan daerah sedang tertekan, maka semua harus ikut menanggung. Jangan hanya rakyat yang diminta memahami,” ujar Sunny.
Perjalanan Dinas dan Jamuan Jadi Target
AMAK Sulut juga mendesak pembatasan ketat terhadap belanja perjalanan dinas, baik legislatif maupun eksekutif. Biaya makan-minum pejabat turut disorot sebagai pos yang kerap membengkak tanpa pengawasan ketat.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja rutin aparatur di banyak daerah kerap menjadi “zona nyaman” yang sulit disentuh, bahkan ketika anggaran publik terpangkas.
Jangan Korbankan Layanan Publik
Di tengah tekanan fiskal, Sunny mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak menyasar program yang langsung menyentuh masyarakat. Ia menyebut sejumlah sektor krusial: perbaikan jalan, drainase, bantuan UMKM, hingga jaring pengaman sosial.
Lebih jauh, ia menyinggung sejumlah hak masyarakat yang belum terpenuhi—mulai dari pengangkatan perangkat lingkungan seperti kepala lingkungan dan RT, penyaluran dana duka, hingga nasib tenaga P3K paruh waktu.
“Penghematan harus diarahkan ke dalam. Jangan sampai yang dipotong justru kebutuhan rakyat,” katanya.
Ujian Kepemimpinan
Kondisi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Hengky Honandar dalam mengelola krisis fiskal. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga stabilitas keuangan. Di sisi lain, transparansi dan keberanian memangkas privilese birokrasi menjadi tolok ukur integritas.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bitung terkait tudingan dugaan TPP ganda maupun rencana rasionalisasi anggaran lanjutan.
Namun satu hal jelas: di tengah pemotongan dari pusat, sorotan kini beralih ke dalam—apakah anggaran daerah dikelola untuk kepentingan publik, atau justru tergerus oleh beban birokrasi yang tak kunjung dirapikan.
