LUGAS | KOTAMOBAGU — Pembangunan sebuah jembatan penyeberangan di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, memperlihatkan ironi pembangunan infrastruktur dasar di tingkat lokal. Di tengah kebutuhan akses warga yang telah berlangsung lama, solusi justru datang dari inisiatif swadaya personel Polres Kotamobagu yang mengumpulkan donasi internal untuk membangun jembatan sederhana di atas alur Sungai Batu Bogani.
Jembatan yang diberi nama Jembatan Motabi itu dibangun tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah. Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto mengatakan dana pembangunan berasal dari sumbangan sukarela anggota kepolisian yang dikumpulkan secara rutin sejak awal tahun ini.
"Donasi berasal dari swadaya seluruh personel Polres Kotamobagu yang dikumpulkan setiap hari Kamis saat kegiatan ibadah, terhitung sejak Januari 2026. Total dana yang terhimpun mencapai Rp 48.650.000," ungkapnya.
Keberadaan jembatan sepanjang sekitar sembilan meter dengan lebar 1,2 meter tersebut menjadi kebutuhan mendesak bagi warga RT 04, RT 09, dan RT 10 Kelurahan Biga. Sebelum jembatan dibangun, sekitar 43 kepala keluarga harus menempuh perjalanan memutar hingga 40 menit menggunakan kendaraan untuk mencapai fasilitas umum.
Kondisi itu memperlihatkan keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran Kota Kotamobagu. Akses yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selama ini tidak tersedia, sehingga warga bergantung pada jalur memutar yang menyulitkan aktivitas sehari-hari.
Pembangunan jembatan dimulai setelah dilakukan survei lapangan pada 12 Januari 2026 oleh Kapolres bersama pemerintah kelurahan. Pekerjaan fisik kemudian dimulai dengan peletakan batu pertama pada 7 Februari 2026 melalui kerja gotong royong antara aparat dan masyarakat.
"Dijadwalkan tanggal 5 Maret 2026 akan dilakukan peresmian jembatan. Kami berharap Jembatan Motabi ini dapat mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan roda ekonomi warga di Kelurahan Biga," ujar AKBP Irwanto.
Inisiatif pembangunan jembatan oleh kepolisian mendapat apresiasi dari pimpinan daerah kepolisian. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Utara menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk kehadiran institusi di tengah masyarakat.
"Pembangunan jembatan ini adalah bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan. Kami melaksanakan instruksi Presiden agar seluruh lini pemerintahan, termasuk Polri, berkontribusi nyata bagi infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan publik," ujar Kabid Humas Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan.
Meski demikian, pembangunan Jembatan Motabi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan infrastruktur di daerah. Ketika kebutuhan dasar warga baru terpenuhi melalui donasi aparat, muncul kesan bahwa perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman yang membutuhkan akses dasar.
Jembatan Motabi menjadi solusi praktis bagi puluhan keluarga di Kelurahan Biga. Namun di sisi lain, proyek kecil berbasis swadaya ini memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur dasar di tingkat lokal masih sering bergantung pada inisiatif non-anggaran, bukan pada sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur.
