LUGAS | MANADO — Menjelang puncak arus mudik, Kapolresta Manado, Irham Halid, memilih tidak sekadar menerima laporan di meja. Selasa sore, 17 Maret 2026, ia turun langsung meninjau sejumlah pos pengamanan Operasi Ketupat Samrat 2026—sebuah langkah yang kerap dijadikan tolok ukur antara kesiapan administratif dan kesiapan faktual di lapangan.
Peninjauan menyasar titik-titik strategis: Pos Terpadu, Pos Pengamanan Jembatan Merah, Pos Pam Paving, Pos Pam TKB, hingga Pos Pelayanan Pelabuhan. Di titik-titik ini, arus manusia dan kendaraan diprediksi memuncak dalam beberapa hari ke depan.
Sejumlah pejabat utama ikut digerakkan dan ditempatkan langsung di pos. Kabag Ops AKP Budy Datau mengawal Pos Terpadu, Kasat Intelkam AKP Andri Permadi di Pos Pam Paving, Kasat Reskrim AKP Elwin Kristanto di Pos Pam TKB, serta Kasat Lantas AKP Angelico Timotius Sulu di Pos Pelayanan Pelabuhan. Dukungan teknis turut diperkuat oleh Kasi TIK AKP Frangky Janis, Kasi Humas IPTU Agus Haryono, dan Kanit Provos IPDA Oudy Amuseng.
Namun, lebih dari sekadar pembagian personel, yang diuji dalam kunjungan ini adalah kesiapan riil: kelengkapan sarana-prasarana, kecepatan respons personel, hingga standar pelayanan terhadap masyarakat.
“Seluruh personel harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas,” ujar Irham di sela peninjauan.
Instruksi itu terdengar normatif. Tapi di lapangan, tantangannya konkret: kepadatan kendaraan, potensi kecelakaan, hingga kerawanan kriminalitas musiman yang kerap meningkat saat mobilitas warga melonjak.
Operasi Ketupat Samrat sendiri merupakan agenda rutin kepolisian dalam mengamankan arus mudik dan balik Idul Fitri. Tahun ini, pendekatan yang dikedepankan kembali menekankan pola preventif dan humanis—sebuah konsep yang kerap digaungkan, namun kerap pula diuji dalam praktik ketika berhadapan dengan tekanan di lapangan.
Peninjauan langsung oleh Kapolresta menjadi sinyal bahwa institusi berupaya menutup celah antara perencanaan dan pelaksanaan. Meski demikian, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan disiplin personel selama operasi berlangsung.
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan aparat, keberadaan pos pengamanan bukan sekadar simbol kehadiran negara. Ia dituntut menjadi titik respons cepat—tempat masyarakat benar-benar merasa aman, bukan hanya dijaga.
