LUGAS | BITUNG — Tuduhan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dialamatkan kepada Komandan Satuan Kapal Patroli Komando Daerah Angkatan Laut VIII Bitung, Marvill Marfell Frits, memantik polemik baru soal etika pemberitaan media daring.
Perwira TNI AL berpangkat kolonel itu menyatakan akan menempuh jalur hukum setelah sebuah media online menuding dirinya mengeluarkan pernyataan bernada penghinaan terhadap etnis Jawa di Kota Bitung.
Dalam pertemuan dengan pengurus Kerukunan Keluarga Jawa Satya Bhakti di Markas Satrol Kodaeral VIII Bitung, Jumat malam, 13 Maret 2026, Marvill membantah keras tudingan tersebut. Ia menilai pemberitaan yang beredar tidak pernah dikonfirmasi langsung kepadanya sebelum dipublikasikan.
“Saya merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Tuduhan bahwa saya mengeluarkan pernyataan bernuansa SARA itu tidak benar,” kata Marvill kepada perwakilan organisasi masyarakat Jawa yang datang bersilaturahmi.
Pertemuan itu berlangsung dalam suasana santai dan terbuka. Sejumlah pengurus KKJ terlihat berbincang cukup lama dengan Marvill. Mereka datang untuk meminta klarifikasi langsung setelah membaca pemberitaan yang menyebut adanya ucapan “Jawa-Jawa perusak”.
Bagi Marvill, penyebaran informasi yang tidak diverifikasi terlebih dahulu bukan hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial di kota pelabuhan yang dikenal multietnis itu.
“Isu SARA sangat sensitif. Jika informasi tidak benar lalu disebarkan tanpa klarifikasi, dampaknya bisa luas. Karena itu saya menyiapkan somasi terhadap media yang memuat berita tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, langkah hukum ditempuh sebagai bentuk pembelaan terhadap reputasi pribadi sekaligus menjaga nama baik institusi TNI Angkatan Laut.
Klarifikasi Komunitas Jawa
Ketua Umum Kerukunan Keluarga Jawa Satya Bhakti, Aras Sinaba, mengatakan komunitasnya tidak langsung mempercayai informasi yang beredar.
Ia mengaku memilih menahan reaksi dan melakukan komunikasi internal sebelum memutuskan datang langsung meminta penjelasan.
“Kami tidak ingin informasi yang belum jelas kebenarannya berkembang liar. Karena itu kami datang langsung meminta klarifikasi kepada Pak Marvill,” kata Aras.
Setelah mendengar penjelasan dari Marvill, Aras menilai tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar-etnis di Kota Bitung.
“Bitung ini kota multi-etnis. Kami semua berkewajiban menjaga hubungan baik. Kami juga percaya seorang komandan tentu memahami sensitivitas isu seperti ini,” ujarnya.
Sorotan Etika Pemberitaan
Kasus ini kembali menyoroti praktik pemberitaan sebagian media daring yang kerap mengangkat isu sensitif tanpa konfirmasi memadai kepada pihak yang dituduh.
Dalam praktik jurnalistik, prinsip cover both sides menjadi dasar utama agar pemberitaan tetap berimbang. Tanpa verifikasi, informasi yang menyangkut isu SARA berpotensi memicu kesalahpahaman publik dan memperkeruh hubungan sosial.
Marvill berharap polemik ini dapat diselesaikan secara proporsional melalui mekanisme hukum maupun klarifikasi terbuka.
“Saya berharap ada tanggung jawab dari pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar. Klarifikasi yang berimbang penting agar masyarakat tidak disesatkan oleh informasi sepihak,” kata dia.
Di Kota Bitung yang dihuni beragam etnis—Minahasa, Sangir, Gorontalo, Jawa, hingga Bugis—isu identitas memang kerap menjadi titik rawan jika tidak disikapi dengan kehati-hatian, terutama oleh media.
