LUGAS | MANADO — Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan sosial dan menguatnya polarisasi di ruang publik, audiensi antara Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara dan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Utara, Senin, 3 Maret 2026, menjadi penanda penting—sekaligus ujian—bagi efektivitas pendekatan keamanan berbasis partisipasi warga di Sulawesi Utara.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Direktorat Binmas itu tidak sekadar ajang silaturahmi. Di atas meja diskusi, tersaji persoalan klasik yang belum sepenuhnya terjawab: bagaimana mencegah konflik sosial sebelum membesar, dan sejauh mana fungsi pembinaan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.
Direktur Binmas Polda Sulut, Kombes Pol Rio A. Panelewen, menegaskan bahwa pendekatan represif bukan pilihan utama dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menekankan pentingnya strategi preemtif melalui dialog dan kehadiran langsung aparat di tengah warga.
“Kami ingin memastikan kehadiran Polri melalui fungsi Binmas benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya memberikan penyuluhan, tetapi terjun langsung berdialog dengan warga, khususnya di wilayah yang berpotensi terjadi gesekan, sehingga tidak terjadi polarisasi di tengah masyarakat,” ujar Rio.
Pernyataan itu mencerminkan kesadaran bahwa keamanan tak lagi cukup dijaga dengan patroli dan penegakan hukum semata. Namun, komitmen tersebut menuntut konsistensi di lapangan. Sebab, kritik publik selama ini kerap mengarah pada pendekatan keamanan yang masih reaktif—hadir setelah konflik mencuat, bukan sebelum percikan api muncul.
Ketua Senkom Sulut, M. Amin Muslim, menyatakan organisasinya siap memperkuat peran pendukung Polri melalui kerja-kerja preventif. Dengan merujuk pada nota kesepahaman di tingkat pusat, Senkom disebut telah terlibat dalam berbagai agenda pengamanan nasional, dari Natal dan Tahun Baru hingga Idul Fitri. Tahun ini, personel di tingkat kabupaten/kota disiapkan untuk membantu di Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan.
“Senkom siap bersinergi secara maksimal bersama Binmas Polda Sulut dalam menjaga Kamtibmas. Kami percaya pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis adalah kunci mencegah konflik sejak dini. Kehadiran kami di tengah masyarakat adalah bentuk komitmen mendukung tugas Polri,” ungkapnya.
Meski demikian, efektivitas sinergi ini tetap bergantung pada transparansi peran dan akuntabilitas di lapangan. Keterlibatan elemen masyarakat seperti Senkom harus dipastikan tidak tumpang tindih dengan fungsi resmi aparat, serta tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan yang jelas.
Rencana kunjungan balasan Dir Binmas ke kantor Senkom Sulut menjadi langkah simbolik berikutnya. Namun publik tentu menanti lebih dari sekadar seremoni: indikator kinerja yang terukur, pemetaan wilayah rawan berbasis data, serta laporan terbuka mengenai capaian pembinaan masyarakat.
Di tengah dinamika sosial yang mudah tersulut isu identitas dan disinformasi digital, pendekatan humanis memang relevan. Tetapi tanpa konsistensi dan evaluasi berkala, sinergi yang digaungkan berisiko berhenti sebagai jargon.
Keamanan, pada akhirnya, bukan hanya soal kehadiran aparat atau relawan. Ia tentang kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari kerja nyata yang bisa diuji, bukan sekadar janji dalam ruang audiensi.
