LUGAS | BITUNG — Insiden yang merenggut nyawa seorang warga bernama Yeremia di kawasan samping Kantor Wali Kota Bitung kembali membuka pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar dijawab: sampai kapan kendaraan bertonase besar dibiarkan bercampur dengan arus kendaraan warga di jalan perkotaan?
Peristiwa tragis itu terjadi ketika sebuah truk kontainer berbelok di persimpangan jalan di samping Kantor Wali Kota Bitung. Saat bermanuver, muatan boks kontainer dari kendaraan tersebut diduga terlepas dan menghantam area sekitar hingga merobohkan lampu taman yang kemudian menimpa korban. Yeremia sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya tidak tertolong.
Insiden ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Ia membuka kembali persoalan mendasar tentang tata kelola lalu lintas kendaraan berat di Kota Bitung. Selama bertahun-tahun, truk kontainer dan trailer dengan tonase besar masih terlihat melintas di jalur yang sama dengan kendaraan masyarakat, bahkan di kawasan yang padat aktivitas warga. Padahal, jalur khusus logistik sebenarnya telah tersedia melalui akses Tol Manado–Bitung yang sejak awal dibangun untuk mengurai kepadatan dan memisahkan arus kendaraan berat dari lalu lintas umum.
Di lapangan, praktiknya berbeda. Kendaraan trailer dan kontainer masih kerap menggunakan jalan kota yang sempit dan ramai, melintasi kawasan perkantoran, permukiman, hingga titik persimpangan yang padat. Risiko keselamatan warga menjadi taruhan setiap hari.
Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian mengaku khawatir dengan intensitas kendaraan berat yang melintas di jalur perkotaan. Mereka menilai pengawasan terhadap truk kontainer masih lemah, baik dari sisi pembatasan rute, pengawasan muatan, hingga disiplin operasional kendaraan logistik.
“Setiap hari truk besar lewat di sini. Jalannya tidak luas, tapi mereka tetap melintas. Kalau sudah begini, masyarakat yang jadi korban,” ujar seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.
Pertanyaan yang kini muncul di tengah masyarakat sederhana namun mendesak: sampai kapan pemerintah daerah dan otoritas terkait akan bertindak? Apakah kebijakan pembatasan rute kendaraan berat hanya akan berhenti di atas kertas? Ataukah harus menunggu korban berikutnya sebelum pengawasan benar-benar ditegakkan?
Insiden yang menewaskan Yeremia seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah kota, aparat lalu lintas, dan pengelola transportasi logistik di Bitung. Tanpa evaluasi serius terhadap pengaturan rute, pengawasan kendaraan berat, dan penegakan aturan lalu lintas, jalan kota akan terus menjadi ruang yang berbahaya bagi warga. Dan ketika itu terjadi lagi, publik berhak bertanya: siapa yang seharusnya bertanggung jawab.
